Untuk mengatasi kelemahan sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia, perlu dilakukan beberapa langkah:
- Memperkuat independensi dan imparsialitas MK. MK perlu diubah menjadi lembaga yang sepenuhnya independen dari pengaruh politik. Bayangkan MK seperti wasit sepak bola yang tidak memihak tim mana pun.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses penyelesaian sengketa pemilu. Masyarakat perlu diberikan akses yang lebih luas terhadap informasi tentang proses persidangan di MK. Hal ini dapat dilakukan dengan menyiarkan persidangan secara langsung dan menerbitkan putusan MK secara lengkap.
- Memastikan putusan MK yang adil dan konsisten. MK perlu menerapkan standar yang lebih tinggi dalam memutus sengketa pemilu. Bayangkan putusan MK seperti hukum yang adil dan tidak pandang bulu.
Demokrasi Yang Sehat
Membangun demokrasi yang sehat, penting bagi Indonesia untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam sistem politik, beberapa aspek yang masih perlu diperhatikan secara serius secara demokrasi.
Menurut Democracy Index oleh Economist Intelligent Unit (EIU) pada tahun 2022, Indonesia berada di kategori “Demokrasi Terbatas” menduduki peringkat ke-52 dunia dengan skor total 6,71/10. Banyak hal yang perlu diperbaiki terutama dalam fungsi pemerintah yang masih belum optimal. Selain itu, hasil Freedom in the World oleh Freedom House juga menyoroti kekurangan Indonesia dalam variabel Kebebasan Sipil, meskipun memiliki skor yang baik dalam Hak Politik. Oleh karena itu, perbaikan pada fungsi pemerintah menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
Sejalan dengan upaya memperbaiki sistem demokrasi, terdapat beberapa langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan indeks demokrasi di Indonesia. Pertama, perbaikan pada fungsi pemerintah harus menjadi prioritas utama. Langkah-langkah restrukturisasi dan peningkatan efisiensi dalam administrasi pemerintahan dapat membantu mengoptimalkan kinerja pemerintah, sehingga memberikan dampak positif terhadap kualitas demokrasi.
Selain itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat sistem penyelesaian sengketa pemilu. Hal ini melibatkan peningkatan independensi dan transparansi Mahkamah Konstitusi (MK), serta keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam memastikan integritas dan keadilan dalam proses pemilu. Dengan memperkuat sistem penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan transparan, demokrasi di Indonesia dapat berkembang dengan sehat dan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat.
Demokrasi Di Indonesia Apakah Ada Obatnya?
“Pemilu Indonesia Yang Ga Ada Obatnya” sisi gelap tidak dapat diabaikan pada situasi saat ini seperti apotik dilarang buka di Indonesia, meskipun terdapat upaya-upaya untuk mengobati demokrasi dan sistem penyelesaian sengketa pemilu, pertanyaan sulit dijawab ialah apakah bangsa hanya berada di titik balik, terus-menerus berputar-putar dalam siklus yang sama tanpa akhir terus terjebak dalam pola-pola yang telah dialami berulang kali. Kemajuan yang diharapkan hanyalah ilusi, harus menghadapi kenyataan bahwa “obat” untuk penyakit demokrasi mungkin tidak ada dan menerima kondisi kronis yang tidak akan pernah sembuh sepenuhnya?
Mungkin saatnya bagi masing-masing untuk mempertimbangkan ulang makna dari kata “obat” dan apakah benar-benar mencari penawar untuk penyakit yang mendera demokrasi bangsa, ataukah elit hanya berusaha menyembunyikan gejala-gejalanya tanpa benar-benar mengatasi akar masalahnya?
