Pemilu Indonesia yang Gak Ada Obatnya

Pesta rakyat telah berakhir, momen krusial bagi bangsa di mana rakyat menentukan nasib bangsa dengan memilih pemimpin telah berlalu. Pada tanggal 20 Maret 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029.Namun, di balik kegembiraan pesta demokrasi, hantu sengketa pemilu kembali muncul. Hingga 24 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 11 permohonan sengketa hasil Pemilu 2024. Angka ini menunjukkan bahwa sengketa pemilu masih menjadi luka lama yang belum sembuh dalam demokrasi Indonesia. Sementara itu, perlu dicatat bahwa sidang MK masih berlangsung, dan putusan akhir dijadwalkan akan dibacakan pada tanggal 22 April 2024. 

PERPUSNAS (PEMILU INDONESIA TAHUN 1955)

Sepanjang sejarah, sengketa pemilu telah menjadi momok dan protes terhadap hasil pemilu bukan merupakan hal baru di Indonesia. Beberapa kasus sengketa pemilu yang pernah terjadi di Indonesia antara lain:

1. Pemilu 1955:
   • Pada Pemilu 1955, terjadi sengketa antara Partai Masyumi dan Partai Nahdlatul Ulama (NU) dengan hasil pemungutan suara. Gugatan diajukan ke Mahkamah Agung dengan alasan ketidakpuasan terhadap hasil penghitungan suara yang dinilai tidak adil.
   • Mahkamah Agung memutuskan untuk menerima gugatan dari kedua partai tersebut. Putusan Mahkamah Agung mengakibatkan pembatalan hasil pemilihan di beberapa daerah yang kemudian menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi parlemen.
2. Pemilu 1999:
   • Pada Pemilu 1999, terdapat sejumlah sengketa terkait hasil pemungutan suara di beberapa daerah. Beberapa partai politik, termasuk Golkar, PDIP, dan PPP, terlibat dalam sengketa ini dengan mengajukan gugatan ke MK.
   • MK kemudian memeriksa gugatan tersebut dan dalam beberapa kasus memutuskan untuk membatalkan hasil pemilihan di beberapa daerah, serta memberikan perintah untuk mengulang pemungutan suara.
3. Pemilu 2014:
   • Pemilu 2014 mengalami berbagai sengketa terutama terkait dengan proses pemilihan umum di beberapa daerah. Beberapa hasil pemilihan dipertanyakan dan berujung pada perselisihan hukum yang diselesaikan oleh MK.
   • MK memutuskan beberapa perkara sengketa pemilu dan membatalkan hasil pemilihan di beberapa daerah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan.
4. Pemilu 2019:
   • Pada Pemilu 2019, sejumlah gugatan diajukan ke MK terkait hasil pemilu. Tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menjadi mengajukan gugatan atas dugaan pelanggaran dan kecurangan pemilihan.
   • MK memeriksa gugatan tersebut dan memutuskan untuk menolak gugatan tersebut setelah mempertimbangkan berbagai bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak. Joko Widodo-Ma'ruf Amin kemudian dilantik sebagai presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil resmi pemilihan yang telah dinyatakan oleh KPU.

Kasus-kasus seperti tersebut menjadi bukti nyata bahwa sengketa pemilu bukan isapan jempol. Kerusuhan dan ketegangan politik yang dipicu oleh sengketa pemilu menunjukkan bahwa sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan.

Di Mana Letak Kelemahannya?

Sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. MK berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, dan MPR.

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU 

Namun, sistem ini tidak luput dari kritik. Ada beberapa kelemahan utama yang perlu dibenahi:

• Independensi MK dipertanyakan. MK dibentuk oleh DPR dan Presiden, sehingga dikhawatirkan ada potensi intervensi politik dalam proses penyelesaian sengketa pemilu. Bayangkan, para hakim MK “ditunjuk” oleh pihak yang bersengketa.
• Transparansi dan akuntabilitas proses penyelesaian sengketa masih kurang. Masyarakat tidak memiliki akses yang cukup terhadap informasi tentang proses persidangan di MK. Hal ini memunculkan kecurigaan dan spekulasi.
• Putusan MK tidak selalu adil dan konsisten. Kasus-kasus kontroversial seperti sengketa pemilu 2019 menunjukkan bahwa MK tidak selalu adil dalam memutus sengketa pemilu. Hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap MK dan sistem demokrasi secara keseluruhan.

Solusinya?

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO 

Untuk mengatasi kelemahan sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia, perlu dilakukan beberapa langkah:

• Memperkuat independensi dan imparsialitas MK. MK perlu diubah menjadi lembaga yang sepenuhnya independen dari pengaruh politik. Bayangkan MK seperti wasit sepak bola yang tidak memihak tim mana pun.
• Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses penyelesaian sengketa pemilu. Masyarakat perlu diberikan akses yang lebih luas terhadap informasi tentang proses persidangan di MK. Hal ini dapat dilakukan dengan menyiarkan persidangan secara langsung dan menerbitkan putusan MK secara lengkap.
• Memastikan putusan MK yang adil dan konsisten. MK perlu menerapkan standar yang lebih tinggi dalam memutus sengketa pemilu. Bayangkan putusan MK seperti hukum yang adil dan tidak pandang bulu.

Demokrasi Yang Sehat

Membangun demokrasi yang sehat, penting bagi Indonesia untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam sistem politik, beberapa aspek yang masih perlu diperhatikan secara serius secara demokrasi.

KOMPAS/HERYUNANTO

Menurut Democracy Index oleh Economist Intelligent Unit (EIU) pada tahun 2022, Indonesia berada di kategori “Demokrasi Terbatas” menduduki peringkat ke-52 dunia dengan skor total 6,71/10. Banyak hal yang perlu diperbaiki terutama dalam fungsi pemerintah yang masih belum optimal. Selain itu, hasil Freedom in the World oleh Freedom House juga menyoroti kekurangan Indonesia dalam variabel Kebebasan Sipil, meskipun memiliki skor yang baik dalam Hak Politik. Oleh karena itu, perbaikan pada fungsi pemerintah menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Sejalan dengan upaya memperbaiki sistem demokrasi, terdapat beberapa langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan indeks demokrasi di Indonesia. Pertama, perbaikan pada fungsi pemerintah harus menjadi prioritas utama. Langkah-langkah restrukturisasi dan peningkatan efisiensi dalam administrasi pemerintahan dapat membantu mengoptimalkan kinerja pemerintah, sehingga memberikan dampak positif terhadap kualitas demokrasi.

Selain itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat sistem penyelesaian sengketa pemilu. Hal ini melibatkan peningkatan independensi dan transparansi Mahkamah Konstitusi (MK), serta keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam memastikan integritas dan keadilan dalam proses pemilu. Dengan memperkuat sistem penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan transparan, demokrasi di Indonesia dapat berkembang dengan sehat dan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat.

Demokrasi Di Indonesia Apakah Ada Obatnya?

PENULIS

“Pemilu Indonesia Yang Ga Ada Obatnya” sisi gelap tidak dapat diabaikan pada situasi saat ini seperti apotik dilarang buka di Indonesia, meskipun terdapat upaya-upaya untuk mengobati demokrasi dan sistem penyelesaian sengketa pemilu, pertanyaan sulit dijawab ialah apakah bangsa hanya berada di titik balik, terus-menerus berputar-putar dalam siklus yang sama tanpa akhir terus terjebak dalam pola-pola yang telah dialami berulang kali. Kemajuan yang diharapkan hanyalah ilusi, harus menghadapi kenyataan bahwa “obat” untuk penyakit demokrasi mungkin tidak ada dan menerima kondisi kronis yang tidak akan pernah sembuh sepenuhnya?

Mungkin saatnya bagi masing-masing untuk mempertimbangkan ulang makna dari kata “obat” dan apakah benar-benar mencari penawar untuk penyakit yang mendera demokrasi bangsa, ataukah elit hanya berusaha menyembunyikan gejala-gejalanya tanpa benar-benar mengatasi akar masalahnya?

Mungkin saatnya bagi setiap individu untuk mempertimbangkan kembali peran aktif tiap individu dalam memperbaiki demokrasi bangsa dengan tetap menjaga kepercayaan dan semangat untuk memperjuangkan keadilan politik, terus mengawasi dan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang merugikan dan bertentangan. Kesadaran akan keburukan politik dan keterlibatan aktif dalam proses politik sehari-hari sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, meskipun tantangan terus ada, kita masing-masing individu sebagai masyarakat dapat melangkah maju dengan keyakinan bahwa kekuatan rakyat yang sadar dan proaktif akan menjadi pendorong perubahan positif menuju masa depan yang lebih baik dengan penuh harapan.