Ini segera membedakannya dari ahli teori utilitarian eksplisit yang sering menganjurkan hukuman yang tidak terkait dengan teleologi atau bahkan konsep tanggung jawab. Pakar rehabilitasi yang menyukai hukuman tak tentu (yaitu, sampai pelaku pulih) tidak melihat penjahat sebagai makhluk rasional yang dapat memilih antara yang baik dan yang jahat di luar lingkungan mereka, dan ahli teori pencegahan melihat penjahat terutama sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar. Lihat C.S. Lewis, "The Humanitarian Theory of Punishment", Topik dalam Agama dan Psikoterapi 13, no. 1 (1 ).
Hukuman yang dijatuhkan adil. Kita juga dapat secara keliru menganggap diskusi Plato tentang sistem hukum itu sendiri sebagai dukungan untuk teori balas dendam. Dia menyebutkan di akhir diskusi di atas bahwa "Kita harus tunduk pada pemerkosaan jika kejahatan itu dibenarkan, atau ke penjara jika kita pantas mendapatkannya. Jika kita didenda, kita harus membayar; jika diusir, kita harus pergi; jika hukumannya .mati, kita harus dieksekusi." Pernyataan ini, yang tampaknya mengandaikan bahwa hukuman seberat itu memang pantas diterima, tampaknya menegaskan teori balas dendam. Namun, Platon tidak pernah mengklaim bahwa aturan moral negara-kota Yunani adalah normatif. Kita juga tidak boleh salah memahami hukuman yang sama beratnya untuk motif yang sama.
Pembahasan Plato tentang hukuman dalam dialog ini dapat dijelaskan sebagai teori pendidikan moral. Dalam kata-kata Jean Hampton, teori pendidikan moral menyatakan bahwa "Menghukum kesempatan yang salah bukan karena rasa sakit yang pantas untuk ditimbulkan, tetapi karena yang salah layak untuk diluruskan." Agar pembenaran penilaian Socrates berhasil, pihak kunci yang harus menerima hukuman sebagai orang yang adil adalah penjahat. Ini disinggung dalam argumen Platon, terutama dalam analogi penyembuhan tubuh. Sebagaimana seorang pasien harus menerima legitimasi dan wewenang seorang dokter untuk menyembuhkan tubuhnya, demikian pula seorang penjahat harus menerima legitimasi dan wewenang negara untuk menghukumnya untuk menyembuhkan jiwanya. Anda tidak perlu membayangkan penjahat dengan pemberontak. Jika tidak, tentu saja, ini lebih terlibat langsung dalam proyek. Definisi pertama yang dikritiknya adalah bahwa berbuat baik kepada teman dan berbuat jahat kepada musuh.
(1) Seseorang bisa salah tentang siapa dirinya
(2) Menyakiti seseorang lebih adil daripada orang benar. Tampaknya ada kontradiksi antara klaim kedua di sini dan klaim Gorgias.
Sangat mungkin ada kasus dimana di maksudkan bahwa yang adil tidak boleh mengambil keadilan ke tangan mereka sendiri (tanpa agen negara), analog dengan apa yang Kristus maksudkan dalam Khotbah di Bukit, sementara di Gorgias dia mengacu konteks tertentu dari hukuman negara yang dibenarkan. Lihat Plato, Republik, terjemahan. CDC. Reeve, dalam Klasik Teori Moral dan Politik, ed. Michael C.
Teori hukuman Platon kemudian, seperti yang diungkapkan dalam The Laws, tampaknya didasarkan pada gagasan bahwa hukuman yang keras baik untuk jiwa. Seperti di Gorgias, dorongan utama dari bagian dialog itu adalah bahwa hukuman itu baik untuk jiwa dan itu dibenarkan karena alasan ini. Bagaimana hukuman yang lebih keras (yang biasanya dikaitkan dengan teori pembalasan) baik untuk jiwa sebagian besar tidak diperdebatkan. Lihat Nicholas R. Baima, Ensiklopedia Internet Filsafat, “Plato: Hukum,”
Ada perselisihan apakah argumen Plato masuk ke ranah teori pendidikan moral. Lihat M.M. McKenzie, Plato tentang Hukuman, sebagaimana dikutip oleh Jean Hampton, “The Moral Education Theory of Punishment,” Philosophy and Public Affairs 13, no. 3 (1984).
Marteni menggambarkan ini sebagai masalah struktural untuk teori rehabilitasi tertulis besar.
Singa melawan negara meskipun ada hukuman. Masalah residivisme yang abadi membuktikan hal itu. Jika kita ingin “jenis keuntungan yang [penjahat] terima jika hukumannya adil adalah bahwa pikirannya menjadi lebih baik,” maka kita harus yakin bahwa penjahat itu mengakui hukuman itu sebagai adil dan siap untuk pikirannya menjadi lebih baik.
Intinya, menurut Plato, adalah bagaimana mencegah korupsi dan kejahatan.
Untuk memerangi korupsi, Plato menyarankan agar para penguasa menjalani kehidupan yang sederhana dan komunal. Bertentangan dengan nilai-nilai sosial saat itu, diusulkan bahwa gender tidak boleh dipertimbangkan dalam memutuskan siapa yang harus memerintah, dan bahwa perempuan dan laki-laki harus diizinkan untuk memerintah. Telah disarankan bahwa penjaga harus kawin dan bereproduksi, dan bahwa keturunannya dibesarkan secara komunal daripada oleh orang tua kandung mereka. Orang tua biologis anak-anak itu tidak pernah mereka kenal, jadi tidak ada Sipir yang lebih memilih anak-anaknya daripada kebaikan bersama. Anak-anak dari kelas Wali diuji, dan hanya yang paling bijaksana dan paling berbudi luhur yang menjadi penguasa. Jadi cikal bakal kejahatan tumbuh dan tidak tumbuh. Korupsi tidak berbeda.
