 Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia. Aceh terletak di ujung utara pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Ibu kotanya adalah Banda Aceh. Aceh memiliki 13 suku bangsa asli. Yang terbesar adalah Suku Aceh yang mendiami wilayah pesisir mulai dari Langsa di pesisir timur utara sampai dengan Trumon di pesisir barat selatan.
Disamping keanekaragaman suku, Yang kuasa memberi karunia sumber daya alam (SDA) yang sangat banyak kepada daerah Aceh. Aceh berpenduduk 4.597.308 jiwa dengan luas wilayah 57.365,57 km2 (2,88% luas Indonesia) membentang dalam 6.770,81 Km2 memiliki 119 Pulau, 35 gunung, 73 sungai penting dan mempunyai kekayaan alam yang berlimpah yang tersebar di 6.450 gampong.
Di balik aspek positif di daerah Aceh, Aceh merupakan daerah yang penduduk miskin terbanyak ke-5 di Indonesia. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Stastistik (BPS) Indonesia pada awal Juli 2014 disebutkan lima provinsi dengan penduduk termiskin di Indonesia adalah:
1. Papua sebanyak 924,41 ribu orang (30,05 persen)2. Papua Barat sebanyak 229,43 ribu orang (27,13 persen)3. Nusa Tenggara Timur sebanyak 994,67 ribu orang (19,82 persen)4. Maluku sebanyak 316,11 ribu orang (19,13 persen)5. Aceh sebanyak 881 ribu orang (18,05 persen)
"Persentase penduduk miskin di Aceh pada bulan Maret 2014 sebesar 18,05 persen, meningkat 0,45 persen dibandingkan dengan Maret 2013 yaitu sebesar 17,60 persen."
Tingkat pengangguran di aceh ternyata sangat tinggi, Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh mengungkapkan, penyebab angka pengangguran di Aceh semakin tinggi disebakan karena angka penduduk juga meningkat.
Mengapa demikian?.
Alasan utama mengapa tingkat pengangguran di aceh tinggi sehingga Aceh termasuk kedalam lima provinsi dengan penduduk termiskin di Indonesia adalah mutu pendidikan Aceh yang rendah ditambah lagi dengan SDM yang kurang.Â
Aceh  harus puas dengan peringkat tertinggi jumlah angka ketidaklulusan dan kalah saing dengan Papua pada pelaksanaan UN tingkat SMA/sederajat yang diselenggarakan secara nasional pada tahun 2014 yang lalu. Dalam Qanun Nomor 5 tahun 2008 ditetapkan alokasi dana otsus (otonomi khusus) minimal 20 persen untuk sektor pendidikan baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Aceh menyebutkan setiap tahunnya, dana yang dianggarkan untuk bidang pendidikan di provinsi paling barat Indonesia mencapai Rp 2,4 triliun.
Anggaran besar yang dikucurkan untuk sektor pendidikan belum berdampak signifikan terhadap dunia pendidikan di Tanah Rencong, salah satu buktinya adalah tingkat kelulusan peserta didik di provinsi Aceh masih sangat terpuruk. Tingkat kelulusan UAN, Tanah Rencong selalu berada di peringkat paling bawah, antara peringkat 29 sampai 31 dari semua provinsi yang ada di Indonesia. seharusnya dengan dana yang cukup besar, sektor pendidikan memiliki pengaruh besar dalam peningkatan mutu dan prestasi yang dicapai oleh setiap peserta didik. Namun, kondisi yang terjadi di Aceh malah sebaliknya, anggaran besar belum berdampak terhadap prestasi yang bisa dicapai oleh setiap peserta didik yang tersebar di 23 kabupaten/kota.
Tantangan utama tehadap pendidikan di Tanah Rencong adalah kualitas tenaga pengajar yang tidak memenuhi standar kualifikasi. Kurangnya fasilitas penunjang pendidikan seperti bimbingan belajar di daerah-daerah, sehingga kerugian yang didapatkan tidak mampu bersaing secara global. Kurangnya sosialisasi ujian masuk universitas  SNMPTN (jalur undangan) dan SBMPTN (jalur tulis). Kurang tersedianya pengajar yang bermutu. Pernyataan ini hampir dikeluarkan semua siswa, bahkan dari sekolah unggul sekalipun. Aceh memerlukan tenaga pengajar yang berkualitas khususnya dari bidang bahasa inggris dan komputer. Kurangnya semangat belajar para siswa yang berasal dari daerah-daerah. Terdapat banyak persaingan tidak sehat, contoh; menyontek saat ujian (baik ujian nasional maupun ujian sekolah). Ditemukannya beberapa siswa yang hamil di luar nikah, sehingga tidak bisa melanjutkan masa belajarnya. Bobroknya moral sebagian besar peserta didik yang berada di daerah 98,9% berstatus Islam.
Ditambah lagi banyak  SDM Aceh yang tidak memenuhi kriteria yang diinginkan oleh lapangan kerja yang tersedia, juga dilatarbelakangi oleh faktor pendidikan. Aceh memiliki SDM lulusan luar negeri baik itu setingkat sarjana, magister maupun doktor yang melebihi ratusan orang masih belum mampu mendongkrak SDM Aceh yang semakin melemah. SDM yang lemah merupakan hasil dari rendahnya semangat masyarakatnya untuk mengkaji sains-teknologi (ilmu kauniyah), serta rendahnya dukungan yang terstruktur dari pemegang otoritas. Akibatnya tidak ada manajemen dalam perencanaan dan pengembangan yang utuh-menyeluruh terhadap SDM di Aceh. Padahal SDM merupakan kunci keberhasilan pembangunan suatu daerah.
Pada umumnya, masyarakat Aceh  bekerja musiman seperti bertani dan berkebun, penghasilan yang akan diperoleh tiga atau enam bulan sekali. Nelayan yang berpenghasilan setiap hari sama saja, penghasilannya rendah karena skill yang dimiliki juga rendah.
Dikarenakan banyak masyarakat yang bekerja musiman, otomatis pada saat tidak dalam musim panen banyak masyarakat yang tidak tahu mau kerja apa, dikarenakan skill yang minim. Faktor inilah yang menjadi pemicu banyaknya pengangguran di Aceh. Kenaikan angka pengangguran tersebut sebenarnya juga dipengaruhi oleh serapan anggaran belanja pemerintah yang sering terlambat. Kebanyakan dari perusahaan kontruksi di Aceh sangat tergantung pada keuangan daerah.
Di karenakan faktor demikian, Aceh tergolong daerah tertinggal dengan 12 kabupaten dari 23 kabupaten yang ada di Aceh. Pada Tahun 2014 Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Nomor 141 Tahun 2014 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal, Sepuluh kabupaten di Provinsi Aceh NAIK KELAS karena statusnya sebagai daerah tertinggal dicabut pemerintah pusat.
Banyaknya sumber mineral atau hasil tambang bukan jaminan untuk mendapatkan pendapatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikasi bahwa ekspor bahan mentah dan minimnya upaya pengolahan atau kurangnya sentuhan teknologi guna meningkatkan nilai jual terjadi pada berbagai komoditas bahan alam. Padahal potensi yang ada di bumi Tanah Rencong merupakan suatu modal yang sangat penting bagi mendukung pelaksanaan pembangunan di Aceh menuju masyarakat sejahtera. Namun faktanya rakyat Aceh belum mendapatkan kehidupan yang sepadan dengan kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya.Â
Saat ini Indonesia sedang menghadapi bonus demografi, diharapkan Aceh juga mampu mengikutinya. Seperti yang kita ketahui bonus demografi merupakan suatu fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedangkan proporsi usia muda sudah semakin kecil dan yang berusia lanjut belum banyak. Usia muda produktif, kreatif dan kekayaan alam yang melimpah merupakan kombinasi ideal untuk membangun kekuatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tapi sayangnya Aceh masih membutuhkan campur tangan pihak luar dalam mengolah kekayaannya.
Daerah yang mempunyai cadangan minyak bumi 320 barrel ini diharapkan mampu menerapkan solusi-solusi guna perkembangannya. Pihak pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam mengatasi setiap permasalahan yang ada di tanah Iskandar Muda ini. salah satu contohya menerapkan program KB, program pembelajaran yang intensif kepada setiap usia, memperbaiki fasilitas, dan menanamkan semangat kemajuan yang tinggi. Sesuai dengan visi pemerintahan Aceh saat ini yakni membuat Aceh yang bermartabat, sejahtra , berkeadilan dan mandiri yang berlandaskan UUPA sebagai wujud MoU helsinki. Semoga teralisasi terhadap masyarakat.
