SILA KELIMA
Pancasila adalah dasar negara serta falsafah bangsa dan negara republic Indonesia yang terdiri dari lima sila. Pancasila pertama kali di cetuskan presiden kita yakni, Ir. Soekarno pada 1 juni 1945. “Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”, Itulah bunyi dari sila ke lima. Apa makna dari sila kelima?, sila kelima bermakna bahwa seluruh rakyat Indonesia TANPA TERKECUALI berhak mendapatkan perlakuan adil, baik dalam bidang kehidupan material dan spiritual maupun kebudayaan ,agama, suku, hukum ,politik , ekonomi dan lain sebagainya.
Keadilan itu sendiri adalah keadaan dimana sesuatu hal berada dalam keadaan seimbang atau sama rata atau juga dapat dikatakan tidak berat sebelah. Keadilan dapat dikatakan adil jika sesuai dengan hukum yang berlaku. Seharusnya keadilan di indonesia dapat dirasakan oleh setiap warga negara Indonesia. Namun sayangnya, sekarang ini banyak masyarakat yang merasa bahwa mereka diperlakukan secara tidak adil, Sehingga dalam perlakuan yang berbeda tersebut menyebabkan banyak masalah yang terjadi di Indonesia. Jika KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA lantas kenapa Cuma mereka saja yang dapat keadila? Bagaimana dengan kami rakyat biasa? Apa bedanya kami dengan mereka yang juga masyarakat dari Indonesia.
Paling tidak ada dua golongan yang menyebabkan masalah atau konflik di Indonesia yaitu golongan atas atau golongan orang-orang yang berkuasa dan golongan bawah atau golongan yang dikuasai. Dari pernyataan tersebut dapat kita lihat bahwa mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Golongan atas lebih ingin berkuasa dan semena-mena. Dimana mereka yang menggunakan kekuasaan untuk mempertahankan ekonomi dan jabatannya. Sedangkan golongan bawah lebih memikirkan untuk melakukan perubahan karena mereka tidak mendapatkan keadilan oleh golongan atas
Muhamad Yamin pernah berkata bahwa tuntutan dari hak-hak rakyat haruslah segera dipenuhi. Namun, banyak daerah-daerah di Indonesia mereka yang berada di daerah pinggir kota atau pemukiman kumuh yang tidak di lirik pemerintah atau mereka yang letak tinggalnya jauh di pedalaman atau terpencil yang berada di dekat perbatasan atau mereka yang berada di daerah pinggir kota yang tidak di lirik pemerintah. memiliki sarana dan prasarana yang kurang memenuhi haknya atau bisa dikatakan jauh tertinggal dari daerah yang lainnya.Kesenjangan fasilitas seperti akses jalan yang masih sulit untuk dilewati warga. Akses jalan yang kurang memadai tersebut mengganggu aktivitas warga ketika musim hujan. Bahkan di daerah yang jauh dari kata kota atau kata lain pelosok juga kekurangan pendidik dan tenaga medis.
Daerah pedalaman atau terpencil banyak kita jumpai anak-anak yang belum terlayani pendidikannya. Bahkan angka putus sekolah juga masih tinggi di sana. Masalah tersebut disebabkan oleh kekurangan tenaga pendidikan. Misalnya kekurangan guru, sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai dan terbatas, dan biaya operasional yang sangat kurang bahkan juga ada yang di sebabkan oleh akses jalan yang bisa dikatakan sangat susah untuk dilewati alat transportasi. Pendidikan yang sangat mereka butuhkan jadi suatu kelangkaan jika di bandingkan dengan yang di luarsana, terkecuali mereka yang hidup di pinggir kota,suatu daerah yang kurang dilihat dan dipedulikan pemerintah. Merekan yang kurangnya penghasilan bahkan untuk sesuap nasipun meraka susah cari apalagi menyeseklahkan mereka, yang pada akhirnya mereka putus sekolah dan memilih menafkahi keluarga walau usia mereka yang masih kecil. Berbagai daerah di luar sana atau pelosok yang kekurangan tenaga medis. Karena mereka enggan ditempatkan disana dan memiliki berbagai banyak alasan untuk menolak tawaran tersebut. Seperti adanya kekurangan sarana dan prasarana. Daerah pelosok juga mengalami minimnya sumber daya listrik. Bahkan di daerah tertentu ada yang listriknya dibatasi dijam-jam tertentu. Akses komunikasipun juga terbatas oleh keadaan.
Hukum di negara ini lucu ini menganut nilai-nilai keadilan yang di dalamnya memiliki prinsip berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep negara yang demokratis menciptakan negara hukum yaitu untuk menciptakan negara yang adil bagi setiap warganya dengan peraturan tertentu dalam penegakannya, sehingga harus bersifat profesional, adil dan bijak sesuai kaidah yang berlaku. Lucunya hukum di Indonesia jelas tidak tercapai dalam tujuan Pancasila yaitu sila ke lima. Jika sila ke lima dijalankan dengan benar, hukum di Indonesia mungkin berjalan dengan baik. Namun, pada kenyataannya saat ini sangat sulit untuk menerima keadilan di Indonesia. Keadilan merupakan prinsip utama dalam suatu negara, prinsipnya saja sudah susah di cari apakah yang akan terjadi di negara ini?.
Dengan adanya hukum di negara ini seharusnya bisa memberikan rasa keadilan bagi mereka ,masyarakat Indonesia. Segala bentuk tindakan rakyat yang ada didalamnya juga memiliki ketentuan yang sama didalam hukum negara. Status social tidak menjadi sebuah perbedaan, sehingga keadilan hukum itu sendiri dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Ad beberapa faktor yang menyebabkan kita sulit untuk mencari keadilan di Indonesia ini. Faktor pertama disebabkan karena minim nya ketegasan hukum dan pemerintahan yang tidak suci. Dimana pemerintahan yang saat ini kekurangan legitimasi moral dan akhlak atau dapat dikatakan kurangnya ketulusan dan kejujuran dari pemerintah. Para apparat aparat penegak hukum seharusnya bisa dengan tegas dalam menghadapi masalah masyarakat tanpa memandang status social mereka. Oleh karena itu, aparat penegak hukum haruslah adil dan jujur dalam mengaambilan keputusan untuk suatu masalah tertentu dan tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan pribadi nya seperti yang berdampak menimbulkan penyimpangan dalam memutuskan suatu masalah. Dimana faktor tersebut timbul karena adanya faktor ekonomi. Contohnya seorang pidana melakukan aksi penyuapan agar hukumannya diringankan, seorang bandar narkoba agar tidak ingin di tangkap dan menyuap agar dagangannya di lancarkan.
Faktor lainnya yakni kurangnya kesadaran masyarakat atas adanya hukum dan aturan yang telah dibuat dan harus di jalani. Semua berawal dari hal-hal yang kecil. Seperti membuang sampah di sungai, tidak menaati rambu lalu lintas dan masih banyak lagi. Dari hal kecil tersebut dapat menimbulkan pelanggaran yang besar.
Dari faktor di atas perlu adanya dukungan dari dua belah pihak,pemerintah dan masyarakat supaya tidak menciptakan kelemahan dalam penegakan hukum di Indonesia. Supaya tidak menimbulkan yang mungkinan hal buruk seperti aksi demo, amuk massa dan aksi anarkis massa dan lainnya. Semua hal tersebut di karenakan oleh masyarakat yang tidak puas karena tidak adanya keadilan dan adanya kelemahan penegak hukum. Para masyarakat yang melihat aparat penegak hukum yang harusnya jadi penegak hukum dan keadilan, justru merekalah yang melanggar hukum. Masyarakat banyak yang menaruh harapan pada pengadilan, namun harapan tersebut semakin lama terkikis dan sirna oleh tingkah para aparat keadilan. Ketika masyarakat mengetaui banyak nya aparat keadilan yang melakukan kecurangan hanya untuk mendapatkan uang, mereka akan protes. Banyak para aparat penegak hukum mencari kesempatan untuk meraup banyak keuntungan dengan menyalahgunakan kekuasaan mereka. Hal ini sangat jelas jauh berbeda dari yang masyarakat harapkan, jika hukum merupakan acuan moral penegak hukum tidak mudah terjebak oleh ekonomi yang membuat mereka buta. Dibutuhkan penegak hukum yang berkualiatas, tidak pandang status bulu dan tidak tertarik pada hal material.
Perkara yang sangat sangat sulit mendapat keadilan salah satunya yaitu korupsi, yang sudah menjadi budaya di Indonesia. Para para koruptor sangat pintar dalam menyembunyikan, memanipulasi dan menutupi perbuatannya. Dari sini bisa kita lihat seharusnya para penegak hukum lebih selektif menuntut para koruptor untuk mengakui segala perbuatannya dan memutuskan hukuman yang setimpal yang seharusnya diterima oleh para koruptor tersebut. Namun sayangnya, pada saat ini jauh dari kata adil untuk para koruptor. Sebab banyak para koruptor yang menjalin kerja sama dengan para penegak hukum untuk mencari keuntungan bersama. Dimana para koruptor ingin ditutupi kesalahannya dan para penegak hukum tertarik dengan uang yang diberikan para koruptor tersebut.
Jika para koruptor di tangkap dan di jebloskan ke penjara, sama saja dengan boong, saat para koruptor di persidangan, tidak ada raut wajah penyesalan sedikit pun, malahan sebuah senyuman dan kebahagian yang mereka berikan, sebab tempat mereka di penjara tidak sama dengan rakyat biasa, mungkin tidak lagi di sebut penjara melainkan istana, semua fasilitas yang luar biasa. Tidak ada kata tidak nyaman di hati mereka, dan terkadang mereka pun bisa keluar sementara dengan seenaknya. Bagai mana dengan keadilan bagi semuanya, apakah mereka layak hidup dengan tenang di dalam sana? Sedangkan duit rakyat mereka makan dengan seenqknya.
Seharusnya para penegak hukum itu menyadari bahwa tindakan para koruptor yang menyebabkan kemiskinan yang berkepanjangan bagi rakyat Indonesia. Dimana para koruptor tersebut tidak memiliki sifat kepedulian dan simpati terhadap masyarakat yang masih hanyut dalam kemiskinan. Banyak ketidakadilan dalam kasus korupsi di Indonesia. Dimana para koruptor yang mengambil uang rakyat tidak dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kerugian yang mereka perbuat. Koruptor yang melakukan tindak kejahatan dengan mengambil uang rakyat dengan nilai yang fantastis untuk kepentingan pribadi mereka dan hanya dijatuhi hukuman beberapa tahun dan uang denda jauh dibawah angka uang rakyat yang mereka jilat.
Sedangkan para koruptor tidak menyadari perbuatan mereka atau mereka tidak peduli terhadap masyarakat lain jika yang mereka lakukan tersebut memperburuk kemiskinan dalam jangka panjang. Dapat kita pahami jika sebenarnya para pemegang kekuasaan saat ini minim moral. Bahkan banyak masyarakat yang berharap kepada penegak hukum agar keadilan dapat ditegakkan untuk para koruptor karena telah mencuri hak mereka. Namun harapan tetaplah harapan, harapan yang tidak di dengar oleh penegak hukum. Tidak ada untungnya bagi mereka untuk menegakkan keadilan selagi cuan masih bisa mereka dapatkan.
Kita tidak heran jika masih banyak perlakuan ketidakadilan yang di alami golongan rakyat kecil. Sebab hukum di Indonesia saat ini yang menang yang mempunyai kekuasaan dan yang punya banyak uang, dan mereka yang mempunyai kekuatan. Merekalah para golongan elit yang aman dan nyaman dari gangguan hukum meski tidak mengindahkan aturan.Orang golongan kecil yang ketahuan berbuat kesalahan langsung ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Sedangkan para korupsor dapat berkeliaran dengan bebasnya. Bahkan banyak orang yang beranggapan jika hukum di Indonesia bisa dibeli dengan uang, meraka tidak peduli dengan dosa dan sumpah nya kepada tuhan. Dari sini kita dapat melihat dengan jelas jika kasus ketidakadilan ini seperti hukum yang “tumpul ke atas, tajam ke bawah”.
Contoh kasus dari ketidakadilan di Indonesia :
- Memungut kaus lusuh, buruh tani dibui.Aspuri yang tidak menyangka di ancam lima tahun penjara karena tidak menyangka jika memungut kaus lusuh di pagar rumah tetangganya akan berdampak buruk, dia di laporkan dengan tuduhan pencurian. Aspuri yang berusia 19 tahun harus mendekam di sel rumah tahanan selama tiga bulan sambal menunggu keputusan pihak keadilan.
- Diduga mencuri 7 batang kayu jati ukuran 15 cm tuntutan 5 tahun Nenek Asyani diduga mancuri 7 batang kayu jati milik Perum Perhutani. Nenek Asyani dipenjara untuk menunggu persidangan dan memberi ancaman selama 5 tahun penjara.
- Penjual petasan tuntutan 5 bulan Nenek Meri menjual petasan di rumahnya sendiri sejak presiden Soekarno. Nenek Meri tidak tahu jika menjual petasan itu dilarang. Pengadilan menuntut hukuman 5 bulan penjara dan 10 bulan masa percobaan. Namun, setelah menjalani sidang lanjutan, ia hanya dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan dan masa percobaan 6 bulan penjara.
- Mencuri satu tandan pisang langsung ditahan Mbah Klijo yang dilaporkan oleh tetangganya langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dan menitipkannya ke lembaga permasyarakatan.
- Menebang pohon mangrove 2 tahun denda dan denda 2 miliyar Busrin mendapat hukuman 2 tahun penjara dan denda 2 miliyar atau 1 bulan kurungan karena menebang pohon mangrove untuk dibuatnya sebagai bahan bakar memasak.
Mencuri memang perbuatan yang salah tapi apakah keadilan hukum mereka sebanding dengan para badjingan di atas sana? Apakah yang di perbuat rakyat kecil ini bisa merugikan satu negara? Apakah penegak keadilan mepertimbangkan alasan mereka?, di mana letak hati mereka mempersulit rakyat yang sudah sulit dan memudahkan para badjingan atas yang hidupnya sudah mudah.
Seharusnya keadilan hukum dapat ditegakkan setegak-tegaknya. Serta pemenuhan hak hak rakyat dapat dilakukan dengan sama rata dan tak pandang bulu. Meski Indonesia memiliki keberagaman masyarakat tetapi dengan mempersatukan perbedaan tersebut dapat menjalin suatu kebersamaan. Adanya keadilan dapat mensejahterakan rakyatnya tanpa terkecuali. Keadilan tersebut dapat berupa memperlakukan rakyat dengan sama rata tanpa membedakan golongan atas dan golongan bawah. Serta dalam pemenuhan sumber daya yang sama rata. Hal tersebut haruslah dilakukan sejak sekarang. Jika tidak, akan menimbulkan masalah yang berkelanjutan.
