Melihat ekosistem perekonomian dunia dan isu prioritas yang diangkat Presidensi Indonesia di Working Group G20 Empower dan Engagement Group W20, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah gencar mendorong peningkatan partisipasi perempuan di dalam praktik kewirausahaan. Bahkan, perempuan di pedesaan dan perempuan penyandang disabilitas turut menjadi kelompok sasaran prioritas agar program merata.
Tidak bisa dimungkiri, perempuan memegang peran penting di sektor UMKM Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) menunjukkan mayoritas pelaku UMKM adalah perempuan. Sebaran ini meliputi 52 persen dari 63,9 juta pelaku usaha mikro, 56 persen dari 193 ribu usaha kecil dan 34 persen dari 44,7 ribu pelaku usaha menengah. Dari segi penciptaan dan penyerapan tenaga kerja, UMKM menembus angka penyerapan hingga 97 persen. Sementara untuk kontribusi bagi perekomian negara, UMKM menyumbang 60 persen Pendapatan Domestik Bruto (PDB).
Namun pada praktiknya, pemberdayaan perempuan dalam dunia wirausaha menghadapi banyak hambatan. Hambatan pertama adalah pandangan yang melihat perempuan sebagai pemegang tanggung jawab utama di sektor domestik seperti mengurus keluarga. Budaya patriarki menghambat perempuan pelaku wirausaha karena dihadapkan pada beban ganda. Padahal, keluarga dan bisnis adalah dua hal yang dapat berjalan seiringan dan saling mendukung.
Kedua, hambatan dalam akses permodalan. Kajian International Finance Corporation (IFC) mengatakan 80 persen UMKM perempuan membutuhkan bantuan kredit modal namun tidak terlayani dengan baik. Perempuan dinilai kurang kompeten menjalankan bisnis sehingga pengajuan kredit ke bank lebih sulit dibanding laki-laki. Kondisi ini membuat perempuan hanya mengandalkan uang dari kantong sendiri untuk pengembangan bisnisnya.
Ketiga, keterbatasan pengetahuan bisnis. Sumber daya pengusaha perempuan yang tangguh sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekonomi inklusif. Dasar pengetahuan bisnis seperti penciptaan dan pengembangan produk, pemasaran serta pembukuan keuangan adalah contoh yang harus dikuasai oleh perempuan. Maka dari itu, perempuan membutuhkan akses yang lebih mudah ke pelatihan terkait pengetahuan dan jaringan bisnis guna mengembangkan usahanya.
Keempaat, keterampilan digital. Perkembangan teknologi internet membawa ekosistem bisnis beralih ke digital. UMKM harus memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan pemasaran produk agar menjangkau wilayah yang lebih luas. Namun sayangnya, di Indonesia masih ditemukan ketimpangan tingkat akses internet antara perempuan dan laki-laki. Mengutip data Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA) pada 2021, akses perempuan pada internet hanya 46,87 persen dibanding laki-laki yang mencapai 53,13 persen.
Empat poin ini hanya sebagian kecil hambatan yang kita hadapi dalam pengembangan wirausaha perempuan demi terwujudnya ekonomi inklusif di Indonesia. Masih ada hambatan lain seperti jutaan usaha milik perempuan yang terpaksa ditutup sebagai dampak pandemi COVID-19. Â Â
Dukungan nyata Bank Indonesia untuk wirausahaÂ
Jauh sebelum hari ini, Bank Indonesia telah menjalankan program-program strategis untuk mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi digital inklusif yang melibatkan perempuan, kaum muda dan UMKM, salah satunya adalah Karya Kreatif Indonesia (KKI) yang diselenggarakan sejak 2016 silam. KKI bertujuan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, menghubungkan UMKM dengan pasar internasional dan digitalisasi UMKM melalui penggunaan QRIS dalam transaksi pembayaran.
Tahun ini, Bank Indonesia kembali menggelar KKI 2022 dengan tema “UMKM Indonesia Bangkit Melalui Digitalisasi dan Globalisasi Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan". Kolaborasi Bank Indonesia bersama kementerian dan lembaga ini menjadi ajang kebangkitan dan pemulihan UMKM pasca pandemi. Lebih dari 200 UMKM unjuk gigi melalui pameran daring pada 18-29 Mei 2022 dan pameran luring pada 26-29 Mei 2022 di Jakarta Convention Center. KKI 2022 bersinergi dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang dijalankan Bank Indonesia bersama Kemenko Marves. Gerakan ini digagas oleh Presiden Joko Widodo untuk mendukung produk dalam negeri agar tidak tergerus oleh produk asing.
Selain pameran, Bank Indonesia dan kementerian terkait juga memfasilitasi pengusaha dengan berbagai pembekalan keterampilan. Kemenperin bertugas memberi klinik konsultasi desain merek, kemasan dan HAKI bagi Industri Kecil Menengah. Hadir pula Kemenkop UKM yang memberikan knowledge sharing dan fasilitas kurasi. Lalu Kemendag melayani pembekalan terkait perlindungan konsumen, tata tertib niaga dan ekspor. Untuk fasilitas pembiayaan, sistem pembayaran UMKM dan pengetahuan pasar global difasilitasi oleh Kementrian BUMN. Terakhir, ada Kemenparekraf yang melayani konsultasi HAKI bagi UMKM Kreatif dan sinergi kegiatan Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI).
KTT G20 menjadi kesempatan showcasing UMKM IndonesiaÂ
