Reklamasi 17 Pulau di Jakarta Utara mengancam investasi Hary Tanoe dan Donald Trump yang berencana ekspansi properti ke Selatan. Dan sebagai catatan, penguasa Reklamasi 17 Pulau di Pantai Utara Jakarta adalah taipan Tionghoa. Jadi dari soal arah pengembangan properti di Indonesia aja, sudah terjadi dualisme arah antara AS dan Tiongkok. Kini, proyek raksasa Reklamasi 17 Pulau gagal total. Kasus korupsi bos Agung Podomoro membuat proyek Reklamasi 17 Pulau dihentikan. Artinya, peluang ekspansi bisnis properti kembali mengarah ke selatan Jakarta, yang dikuasai kongsi RI – AS. Kebetulan?
Dalam konteks negara dalam dualisme pilar seperti Indonesia sekarang ini, tidak bisa memisahkan bisnis dan politik. Saat ini, tidak ada yang murni bisnis, sebagaimana tidak ada yang murni politis. Kongsi Hary Tanoe dan Donald Trump, berarti juga memperkuat pertalian politik RI dan AS. Serupa, pemulusan Ahok pada Reklamasi 17 Pulau yang dikuasai pengusaha Tionghoa, berarti memperkuat pertalian politik RI dan Tiongkok.
Apalagi, baik Hary Tanoe, Setya Novanto dan Fadli Zon, ketiganya juga pemain utama di KMP (Koalisi Merah Putih). Jadi, kerjasama strategis Donald Trump dengan pentolan-pentolan KMP jelas bukan motif bisnis semata. Jelas sekali, pembangunan Poros Jakarta – New York kian dekat dan berupaya mengimbangi Poros Jakarta – Peking yang justru di ujung tanduk.
Perlawanan serius terhadap Poros Jakarta – Peking yang hanya menguntungkan para taipan Tionghoa kian terbuka. Dari kasus bisnis haram kelab malam, berlanjut ke kasus korupsi RS Sumber Waras dan korupsi Reklamasi 17 Pulau. Penjahatnya, semua taipan Tionghoa. Sebentar lagi, dibuka kasus korupsi Lippo Group. Pintu masuknya, kasus Sekretaris MA Nurhadi yang akan menyeret James Riyadi. Setelah itu, akan ada kasus korupsi Paramount Land Group di kawasan Gading Serpong.
Saat ini KMP dan KIH sudah bubar, tapi pertarungan justru lebih semakin tajam. Saya kira lebih tepatnya bukan bubar, tapi akan ganti nama.
Nama baru itu, Poros Jakarta – Peking di Istana versus Poros Jakarta – New York di Senayan.
Kalau Poros Jakarta – Peking dimotori oleh PDIP, kelihatannya Poros Jakarta – New York dimotori oleh Gerindra dan Golkar. Sederhana saja, pertemuan New York diwakilkan oleh Fadli Zon dan Setya Novanto. Itu menunjukkan Fadli Zon (Gerindra) dan Setya Novanto (Golkar) adalah juru lobi RI ke AS.
Apalagi, Setya Novanto diprediksi akan segera menjabat kursi Ketua Umum (Ketum) Golkar. Berbeda dengan kandidat Ketum Golkar lainnya, Setya Novanto tidak mengincar kursi Capres Golkar di 2019. Dari 8 kandidat Ketum Golkar, 7 diantaranya hanya ingin menjadikan Golkar sebagai kendaraan politik menuju kursi Capres 2019. Setya Novanto, berencana menjadikan Golkar sebagai alat dagang politik, sebagaimana kekuatan utama Golkar.
Dari jaman Pilkada, Pileg sampai Pilpres kemarin, Golkar banyak rugi karena terlalu memaksakan memenangkan Pilpres. Padahal, tak ada satu pun kandidat Golkar yang layak jadi Capres, baik dari segi pemikiran terdepan maupun popularitas memadai.
Golkar hanya mendapatkan posisi kuat di momentum Pileg dengan perolehan suara terbesar kedua. Bagi kebanyakan kader Golkar, memenangkan Capres seperti mimpi di siang bolong. Setya Novanto sebagai juru lobi yang piawai tahu betul perubahan tren tersebut dalam tubuh Golkar. Setya Novanto pun menjadi satu-satunya kandidat Ketum Golkar yang tidak mengincar kursi Capres. Konon, Setya Novanto menyiapkan Golkar menjadi alat dagang politik untuk menggaet Jokowi menjadi Capres Golkar di 2019.
Gejala ini sudah terlihat jelas dari polemik seputar Freeport. Kasus Papa Minta Saham sebetulnya adalah kongsi Luhut Binsar Panjaitan bersama Setya Novanto dan Muhammad Riza Chalid untuk cari modal rebut Jokowi di 2019.
