Dalam beberapa tahun terakhir, dari Negara-negara di kawasan ASEAN pencarian aturan untuk mengatur Laut China Selatan, dan saat ini  telah menjadi aspirasi dan konsensus bersama dari negara-negara di kawasan tersebut, konsultasi tentang "Kode Etik untuk Laut China Selatan" telah memasuki ranah baru. Pada bulan Agustus tahun lalu, China dan negara-negara ASEAN menyelesaikan putaran pertama tinjauan naskah konsultasi tunggal "satu kata" di muka, dan memulai putaran kedua tinjauan.
Akan tetapi bukan cuman itu permasalahan yang di hadapi, Menurut Xu Liping, seorang peneliti di Institut Asia-Pasifik dan Strategi Global Akademi Ilmu Sosial Tiongkok, saat ini ada dua alasan utama untuk spekulasi di Laut China Selatan. Di satu sisi, ini adalah faktor politik domestik Indonesia, Menteri Pertahanan Indonesia saat ini, Prabowo, adalah ketua partai oposisi utama, Partai Gerakan Indonesia Raya, yang baru saja mengunjungi China dan mencapai banyak konsensus tentang kerja sama pertahanan Tiongkok.
Pada saat yang sama, menteri perikanan Indonesia yang baru juga adalah wakil ketua partai. Analisis Xu Liping tentang spekulasi bahwa "topik Laut China Selatan" mungkin untuk merusak hubungan antara Partai Gerakan Indonesia Raya dan Cina, dan kemudian menghancurkan kerja sama pertahanan Indonesia dengan China.
Di sisi lain, berita ini datang dari Internet. Xu Liping percaya bahwa jelas ada bayangan kekuatan ekstrateritorial di belakangnya, berusaha menciptakan kontradiksi antara China dan Indonesia melalui "topik Laut China Selatan", dan pada saat yang sama menanggapi beberapa negara tetangga Laut China Selatan mengklaim kedaulatan.
