Catatan: Carut Marut Program BPNT di Kabupaten Sumenep

Alasan program bantuan BPNT tersebut pada 27 November 2019 masih belum terealisasi kepada masyarakat miskin adalah, masih banyaknya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum mengisi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). "Rencananya sudah dari kemarin mau direalisasikan, tapi ada kendala itu. Kami masih menunggu rampungnya pengisian KKS," (kata Moh. Zaini, Kepala Bidang (Kabid) Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep, seperti yang dilansir oleh media maduraindepth.com dikantornya pada Rabu 27/11/2019). (Baca: https://maduraindepth.com/usai-dilaunching-bpnt-di-sumenep-belum-terealisasi).

Sementara, masalah berikutnya yang terjadi adalah kualitas beras yang tidak baik, berkutu, dan bau apek. Beras yang diberikan kepada masyarakat miskin itu diduga tidak sesuai dengan aturan, dan sebagian lagi bahkan tak layak konsumsi alias kualitas berasnya jelek. Kulaitas beras yang tidak layak komsumai itu terjadi di Desa Pinggirpapas, Kecamatan Kalianget. Berdasarkan pada media yang memberitakan hal tersebut, sejumlah warga di Desa Pinggirpapas itu berbondong-bondong untuk mengembalikan beras dengan kualitas yang sangat jelek kepada pemerintah desa. Di ketahui, beras yang bau apek, berkapang, dan berwarna kekuningan itu didistribusikan pada Kamis (26/12/2019) kepada warga dari program BPNT melalui Bulog. 

Atas kejadian itu, Edi Susanto salah satu dari anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) di Desa itu tidak menampik akan kejadian hal tersebut. Dan setelah ada kejadian dan keluhan seperti itu dari warganya, diapun langsung menkroscek ke tempat pendistribusian dan ke sejumlah rumah warga. "Setelah saya turun ke masyarakat ternyata memang benar bahwa beras tersebut memang kurang layak, sesuai dengan apa yang disampaikan masyarakat," (kata Edi Susanto Anggota BPD seperti yang dilansir oleh media detikkota.com pada 28 Desember 2019). 

Kejadian mengenai beras yang tidak layak komsumsi itu setidaknya telah diberitakan oleh beberapa media di Kabupaten Sumenep. Walaupun pada akhirnya, salah satu dari media memberitakan terkait dengan adanya tanggapan masyarakat warga Desa Pinggirpapas yang menyatakan kualitas beras itu bagus dan layak untuk dikomsumsi. 

Penyitaan Kartu KPM Hingga Beredarnya Beras Plastik di Sumenep.
Sementara, hal lainnya yang terjadi adalah penyitaan oleh beberapa oknum pemerintah dan pendamping desa terhadap kartu KPM milik keluarga masyarakat yang tidak mampu. Penyitaan yang diduga dilakukan oleh oknum tersebut terhadap KPM itu terjadi di Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep. (Baca: https://petajatim.com/komisi-iv-akan-panggil-dinsos-sumenep-terkait-dugaan-penyimpangan-bpnt-desa-kapedi/).

Akhirnya, atas kejadian mengenai amburadulnya realisasi program BPNT yang terjadi di Desa Pinggirpapas itu, hal itu membuat sejumlah masyarakat menggelar aksi audensi ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep. Mengenai langkah dan tindakan DPRD Sumenep menyikapi penyaluran beras Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dinilai amburadul dan beras tidak layak konsumsi. Audensi tersebut dilakukan pada Senin, tanggal 30 Desember 2019. 

Kejadian terkait dengan carut marut realisasi dan penyaluran BPNT di Kabupaten Sumenep tersebut tidak sampai disitu saja. Lagi-lagi beras Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang disalurkan di Desa Pajannangger, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, disoal warga. Warga menyebut beras bantuan yang dibagikan tersebut diduga adalah beras plastik. "Kemarin saya lihat berasnya memang bagus. Namun setelah dimasak, warga curiga karena tidak matang-matang. Dan setelah dikepal-kepal dilemparkan ke lantai ternyata mantul. Berdasarkan laporan warga, beras itu terduga plastik," (kata Suhrawi Kepala Desa Pajanangger, seperti yang dilansir m.detik.com, Rabu 15 Januari 2020). (Baca). 

Diketahui, ada sekitar 400 warga yang sudah menerima beras BPNT tersebut. Sejak tadi pagi warga sudah mulai membawa beras tersebut ke Balai Desa. Aparat desa diimbau untuk proaktif menarik kembali beras yang sudah diterima warga. Walaupun hingga pada akhirnya, Dinas Sosial Kabupaten Sumenep mematahkan argumen yang menyatakan bahwa beras itu adalah plastik. 

Mahasiswa Turun Jalan Usut Tuntas Realisasi BPNT Yang Tidak Tepat Sasaran.
Menanggapi kejadian hal tersebut, carut marutnya program bantuan BPNT. Setidaknya hal itu, pada 16 Januari 2020 telah membuat barisan para mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), menggelar aksinya menyuarakan aspirasinya mengenai carut marutnya program bantuan BPNT yang terjadi di wilayah Kabupaten Sumenep. Didepan Kantor Dinas Sosial Sumenep, para mahasiswa meminta untuk mengusut tuntas mengenai realisasi dan penyaluran bantuan BPNT yang dinilainya tidak tepat sasaran. "Sehingga jika ada oknum yang melakukan permainan dari penyaluran BPNT diberi sanksi tegas," (ungkap mahasiswa saat menggelar aksinya seperti yang dikutip dari laman media madura.tribunnews.com).

Sementara, dari sudut lainnya lagi yang terjadi adalah sikap penyaluran bantuan dari Pemerintah Kabupaten Sumenep yang hingga kini masih sangat lamban. Terbukti, pada 24 Januari 2020, seperti dilansir dari media penamadura.com, Dinsos Sumenep baru bisa merealisasikan sekitar 40% penerima bantuan BPNT kepada masyarakat diwilayahnya. Sisanya masih belum terealisasi alias belum menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), sehingga tidak bisa melakukan pencairan BPNT.

Hal itu diperkuat oleh pernyataan Moh. Zaini, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial Kabupaten Sumenep, yang mengatakan bahwa jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) murni di Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur, sebanyak 58.180 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sumenep daratan dan kepulauan. Dan dari jumlah tersebut yang sudah terealisasi atau telah menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sekitar 26.954 KPM yang tersebar disebagian wilayah di Kabupaten Sumenep. "Belum dibagikan kartunya sebanyak 31.226, ini berdasarkan laporan dari Mandiri tertanggal 6 Januari," (kata Moh. Zaini, Baca: http://penamadura.com/program-bpnt-di-sumenep-baru-dinikmati-40-persen-penerima/).