GMNI Kendari Dan PMII Desak Joko Widodo dalam Kunker Tuntaskan Persoalan di Sultra

GMNI Kendari Dan PMII Desak Joko Widodo Dalam Kunker Tuntaskan Persoalan Di Sultra

KENDARI - Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kendari Rasmin Jaya dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kendari Purnawir memberikan beberapa catatan penting kepada Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya di Sulawesi Tenggara pada 13/05/2024.

Dimana dalam catatan tersebut, Ketua GMNI Kendari dan PMII membeberkan beberapa hal penting tentang berbagai persoalan yang ada di Kota Kendari khususnya di Sulawesi Tenggara secara umum.

Ketua DPC GMNI Kendari, Rasmin Jaya mengatakan kehadiran Presiden Joko Widodo menjadi momentum yang tidak bisa di lewatkan begitu saja. Ada beberapa yang harus menjadi prioritas untuk di selesaikan bukan saja tentang apa yang sudah menjadi agendanya tetapi sudah banyak yang kian terlewatkan.

Yang pertama, Hak Asasi Manusia (HAM) dan Tindakan Refresif, ia membeberkan dalam setiap perjalanan gerakan mahasiswa dan rakyat sipil tidak sedikit banyak yang mengalami tindakan represif secara fisik maupun psikis ketika mahasiswa menyampaikan aspirasi kepada pemangku kebijakan.

"Sehingga lewat momentum kehadiran Presiden Joko Widodo di Sulawesi Tenggara ini menjadi perhatian serius terkait penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya mengevaluasi Kepolisian tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan massa aksi ketika melakukan demonstrasi," ujarnya pada 24 Mei 2024 di Kendari.

Kemudian yang kedua, soal netralitas Penjabat Kepala Daerah yang ada di Sulawesi Tenggara bahwa momentum pemilihan kepala daerah 2024 menjadi peluang bagi mereka yang tidak bisa dilewatkan, dimana mereka menjadi bagian dari instrumen konsolidasi calon kepala daerah serta tidak sedikit sudah berafialiasi dengan partai politik.

"Ini harus banyak menjadi perhatian serius dan meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi Penjabat Kepada Daerah yang ada di Sulawesi Tenggara agar lebih fokus menjalankan amanah dan tanggung jawab mereka sebagai pelayan publik," bebernya.

Sebab akhir-akhir ini stabilitas dan dinamika politik sudah banyak dipengaruhi oleh kepentingan segelintir orang yang tidak mau kekuasaan tersingkir begitu lebih-lebih mereka yang dekat dengan kekuasaan, ada banyak cara menggunakan instrumen birokrasi untuk menekan satu sama lain.

"Bukankah pilkada hanya sebagai sarana dan instrumen untuk memilih pemimpin. Jika memilih jalan politik sebagai panggilan nurani dan pengabdian, maka tak mesti juga harus menggunakan cara yang tidak benar.

Sebagai pelayan publik, mereka seharusnya juga bertindak netral, termasuk Pj Kepala Daerah. Mengingat, potensi mobilisasi ASN dalam Pilkada 2024 semakin besar sehingga menjadi sala satu titik kerawanan dalam pesta demokrasi.

"Kami berharap kepada Presiden Joko Widodo agar mengintruksikan kepada pemimpin daerah agar bisa memberikan teladan dan bijak dalam merespon keadaan pemilu yang sedang berjalan, bukan mengarahkan apa lagi mengintervensi bawahan sampai di jajaran paling bawah. Karena ketatnya persaingan dalam Pilkada berpotensi kepala daerah untuk bertindak tidak netral. Pemimpin birokrasi kepala daerah tidak boleh memberikan pesan dukungan kepada pihak tertentu," tegasnya.

Terakhir ia juga menyinggung konflik agraria dan pertambangan, di mana banyak masyarakat yang menjadi korban korporasi dan penyerobotan lahan sehingga hal ini juga menjadi perhatian serius Presiden untuk segera di selesaikan di Bumi Anoa Sulawesi Tenggara.

Senada dengan Ketua PMII Cabang Kendari Purnawir, ia mendesak Presiden RI untuk segera memerintahkan Kapolri untuk mengevaluasi secara menyeluruh kinerja kepolisian daerah Sulawesi Tenggara dan mengambil langkah perbaikan bagi pelaksanaan tugas kepolisian yang mengedepankan prinsip prinsip humanisme, demokratik dan Penghormatan pada Hak Asasi Manusia (HAM).

"Kami berharap kehadiran Presiden Joko Widodo bisa menjadi angin segar untuk penuntasan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya banyaknya tindakan represif yang belum terselesaikan," tegasnya.

Ia juga mendesak Presiden RI untuk segera mengevaluasi seluruh Penjabat kepala daerah di Sulawesi Tenggara yang  melakukan manuver  politik pada Pilkada 2024.

Diketahui kunjungan kerja presiden Joko Widodo di Sulawesi Tenggara dimulai pada 13 Mei 2024.

Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja (Kunker) selama dua hari ke wilayah daratan hingga kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara via Bandara Haluoleo, Konawe Selatan (Konsel). Salah satunya untuk meresmikan Bendungan Ameroro di Kabupaten Konawe.

Penulis :