Sebagai pelayan publik, mereka seharusnya juga bertindak netral, termasuk Pj Kepala Daerah. Mengingat, potensi mobilisasi ASN dalam Pilkada 2024 semakin besar sehingga menjadi sala satu titik kerawanan dalam pesta demokrasi.
"Kami berharap kepada Presiden Joko Widodo agar mengintruksikan kepada pemimpin daerah agar bisa memberikan teladan dan bijak dalam merespon keadaan pemilu yang sedang berjalan, bukan mengarahkan apa lagi mengintervensi bawahan sampai di jajaran paling bawah. Karena ketatnya persaingan dalam Pilkada berpotensi kepala daerah untuk bertindak tidak netral. Pemimpin birokrasi kepala daerah tidak boleh memberikan pesan dukungan kepada pihak tertentu," tegasnya.
Terakhir ia juga menyinggung konflik agraria dan pertambangan, di mana banyak masyarakat yang menjadi korban korporasi dan penyerobotan lahan sehingga hal ini juga menjadi perhatian serius Presiden untuk segera di selesaikan di Bumi Anoa Sulawesi Tenggara.
Senada dengan Ketua PMII Cabang Kendari Purnawir, ia mendesak Presiden RI untuk segera memerintahkan Kapolri untuk mengevaluasi secara menyeluruh kinerja kepolisian daerah Sulawesi Tenggara dan mengambil langkah perbaikan bagi pelaksanaan tugas kepolisian yang mengedepankan prinsip prinsip humanisme, demokratik dan Penghormatan pada Hak Asasi Manusia (HAM).
"Kami berharap kehadiran Presiden Joko Widodo bisa menjadi angin segar untuk penuntasan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya banyaknya tindakan represif yang belum terselesaikan," tegasnya.
Ia juga mendesak Presiden RI untuk segera mengevaluasi seluruh Penjabat kepala daerah di Sulawesi Tenggara yang  melakukan manuver  politik pada Pilkada 2024.
Diketahui kunjungan kerja presiden Joko Widodo di Sulawesi Tenggara dimulai pada 13 Mei 2024.
Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja (Kunker) selama dua hari ke wilayah daratan hingga kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara via Bandara Haluoleo, Konawe Selatan (Konsel). Salah satunya untuk meresmikan Bendungan Ameroro di Kabupaten Konawe.
Penulis :
