GMNI Kendari Dan PMII Desak Joko Widodo Dalam Kunker Tuntaskan Persoalan Di Sultra
KENDARI - Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kendari Rasmin Jaya dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kendari Purnawir memberikan beberapa catatan penting kepada Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya di Sulawesi Tenggara pada 13/05/2024.
Dimana dalam catatan tersebut, Ketua GMNI Kendari dan PMII membeberkan beberapa hal penting tentang berbagai persoalan yang ada di Kota Kendari khususnya di Sulawesi Tenggara secara umum.
Ketua DPC GMNI Kendari, Rasmin Jaya mengatakan kehadiran Presiden Joko Widodo menjadi momentum yang tidak bisa di lewatkan begitu saja. Ada beberapa yang harus menjadi prioritas untuk di selesaikan bukan saja tentang apa yang sudah menjadi agendanya tetapi sudah banyak yang kian terlewatkan.
Yang pertama, Hak Asasi Manusia (HAM) dan Tindakan Refresif, ia membeberkan dalam setiap perjalanan gerakan mahasiswa dan rakyat sipil tidak sedikit banyak yang mengalami tindakan represif secara fisik maupun psikis ketika mahasiswa menyampaikan aspirasi kepada pemangku kebijakan.
"Sehingga lewat momentum kehadiran Presiden Joko Widodo di Sulawesi Tenggara ini menjadi perhatian serius terkait penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya mengevaluasi Kepolisian tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan massa aksi ketika melakukan demonstrasi," ujarnya pada 24 Mei 2024 di Kendari.
Kemudian yang kedua, soal netralitas Penjabat Kepala Daerah yang ada di Sulawesi Tenggara bahwa momentum pemilihan kepala daerah 2024 menjadi peluang bagi mereka yang tidak bisa dilewatkan, dimana mereka menjadi bagian dari instrumen konsolidasi calon kepala daerah serta tidak sedikit sudah berafialiasi dengan partai politik.
"Ini harus banyak menjadi perhatian serius dan meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi Penjabat Kepada Daerah yang ada di Sulawesi Tenggara agar lebih fokus menjalankan amanah dan tanggung jawab mereka sebagai pelayan publik," bebernya.
Sebab akhir-akhir ini stabilitas dan dinamika politik sudah banyak dipengaruhi oleh kepentingan segelintir orang yang tidak mau kekuasaan tersingkir begitu lebih-lebih mereka yang dekat dengan kekuasaan, ada banyak cara menggunakan instrumen birokrasi untuk menekan satu sama lain.
"Bukankah pilkada hanya sebagai sarana dan instrumen untuk memilih pemimpin. Jika memilih jalan politik sebagai panggilan nurani dan pengabdian, maka tak mesti juga harus menggunakan cara yang tidak benar.
