Penggunaan Teknologi Blockchain dalam Meningkatkan Keamanan dan Transparasi Sistem Pemilu Elektronik

PENGGUNAAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN DAN TRANSPARANSI SISTEM PEMILU ELEKTRONIK

Oleh : 

Rangga Yudha Pratama 

ABSTRAK

Integritas pemilu penting untuk menjaga kepercayaan dan akuntabilitas pemilih dalam sistem demokratis. Teknologi pemilu elektronik menjanjikan peningkatan partisipasi dan kepercayaan dalam pemilu, tetapi masih rentan terhadap manipulasi. Teknologi Blockchain menawarkan solusi terdesentralisasi dan tidak dapat dimanipulasi untuk meningkatkan keamanan dan transparansi dalam pemilu elektronik. Meskipun tantangan seperti skalabilitas dan adopsi masih ada, implementasi kolaboratif dapat mengatasi hambatan ini. Blockchain memiliki potensi untuk mengubah paradigma pemilu dengan memastikan keabsahan dan integritas pemilu, meningkatkan inklusivitas dan partisipasi pemilih secara global.

Kata Kunci: Teknologi Blockchain, Sistem Pemilu Elektronik, Keamanan, Transparansi

PENDAHULUAN

Memastikan integritas pemilu sangat penting bagi negara-negara demokratis untuk menjaga kepercayaan dan akuntabilitas pemilih. Teknologi pemilu elektronik memiliki potensi untuk meningkatkan jumlah pemilih, kepercayaan, dan keterlibatan pemilih dalam proses pemilu (Liu, Y., & Wang, Q., 2017). Teknik pemilu konvensional telah digunakan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil yang ditentukan oleh suara terbanyak, sehingga mendemokratisasi proses demokrasi lebih lanjut (Racsko, P., 2019). Sebuah studi baru-baru ini menemukan bahwa metode pemilu tradisional tidak sepenuhnya bersih, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang keadilan, kesetaraan, dan ekspresi kehendak rakyat yang tidak cukup terukur dan dipahami di dalam sistem pemerintahan (Cullen, R., & Houghton, C., 2000).

Para insinyur di seluruh dunia telah mengembangkan metode pemilu yang inovatif yang memberikan perlindungan terhadap korupsi sekaligus menjaga integritas sistem pemilu. Pemilu elektronik meningkatkan ketergantungan pemilihan dibandingkan dengan pemilu manusia dan meningkatkan efisiensi dan integritas proses. Teknik pemilu elektronik saat ini rentan terhadap otoritas yang berlebihan dan informasi yang dirusak, yang menghalangi prinsip-prinsip dasar keadilan, privasi, kerahasiaan, anonimitas, dan keterbukaan dalam prosedur pemilu. Banyak prosedur yang saat ini terpusat, dilisensikan oleh otoritas penting, dan diawasi secara ketat dalam sistem pemilu elektronik, sehingga menimbulkan tantangan untuk memastikan transparansi dalam proses pemilu (Jafar, U., Aziz, M. J. A., & Shukur, Z., 2021).

Teknologi Blockchain menyediakan sebuah platform terdesentralisasi untuk pemilu online atau pemilu elektronik, yang menggabungkan fitur-fitur seperti desentralisasi, tidak dapat disangkal, dan langkah-langkah keamanan (Ometov, A., dkk., 2020). Ini digunakan untuk pemilu di ruang rapat dan publik. Blockchain adalah kumpulan blok yang saling terhubung menggunakan teknik kriptografi. Setiap blok memiliki hash, tanggal, dan data transaksi dari blok sebelumnya. Blockchain didesain untuk tahan terhadap manipulasi data. Para peneliti bertujuan untuk memanfaatkan keuntungan dari transparansi, kerahasiaan, dan tidak dapat disangkal yang sangat penting untuk aplikasi pemilu. Sehingga teknologi Blockchain menjadi alternatif yang layak untuk meningkatkan keamanan dan transparansi sistem pemilu elektronik secara global. Sistem ini berfungsi pada buku besar terdistribusi, mencatat transaksi pada jaringan komputer dengan cara yang transparan dan tahan gangguan. Ini adalah pilihan utama untuk mengubah sistem pemilihan yang bermasalah dengan masalah kecurangan, manipulasi, dan kurangnya transparansi (Hakak, S., Khan, W. Z., Gilkar, G. A., Imran, M., & Guizani, N., 2020).  

Blockchain mengatasi masalah mendasar yang ditemukan dalam sistem pemilu elektronik konvensional, seperti keamanan, transparansi, dan pencatatan yang tidak dapat diubah. Keamanan sangatlah penting untuk membangun kepercayaan dalam prosedur pemilu, dan karakteristik blockchain yang transparan dan dapat diaudit menjamin bahwa semua transaksi dan modifikasi pada data pemilihan dapat dilihat oleh semua orang yang terlibat. Pencatatan yang tidak dapat diubah memastikan bahwa perubahan ilegal tidak akan terjadi dan menyediakan jejak audit yang dapat diandalkan untuk verifikasi (Jafar, U., Aziz, M. J. A., & Shukur, Z., 2021).

Berbagai proyek percontohan dan inisiatif di seluruh dunia sedang menyelidiki penggabungan teknologi blockchain ke dalam sistem pemilu elektronik. Sejak tahun 2014, Estonia telah menjadi pelopor dalam memanfaatkan teknologi blockchain untuk pemilihan umum, memberikan penduduk metode yang aman dan nyaman untuk memberikan suara dari jarak jauh. Pada tahun 2018, Virginia Barat, Amerika Serikat, adalah negara bagian pertama di negara ini yang mengimplementasikan program percontohan pemilu seluler berbasis blockchain untuk personel militer yang ditempatkan di luar negeri, meningkatkan aksesibilitas dan keamanan untuk pemilu tanpa kehadiran. Pada tahun 2018, pemerintah Sierra Leone berkolaborasi dengan sebuah perusahaan blockchain untuk mengimplementasikan sebuah sistem pemilu bertenaga blockchain selama pemilihan presiden, untuk mengatasi kekhawatiran akan kecurangan pemilu dan meningkatkan transparansi dalam proses pemilu (Jafar, U., Aziz, M. J. A., & Shukur, Z., 2021).

Walaupun teknologi blockchain memiliki potensi untuk mengubah sistem pemilu elektronik, kesulitan seperti skalabilitas, aksesibilitas, dan adopsi secara umum masih ada. Kolaborasi antara para ilmuwan, pembuat kebijakan, dan otoritas pemilihan umum sangat penting untuk sepenuhnya memanfaatkan potensinya untuk mewujudkan era baru pemilihan umum yang aman, transparan, dan inklusif.

PEMBAHASAN

Teknologi Blockchain, termasuk Bitcoin dan Ethereum, adalah teknologi jaringan terdesentralisasi yang menggunakan hash kriptografi dan stempel waktu untuk memastikan integritas data. Teknologi ini menghasilkan urutan blok, masing-masing dengan hash dari blok sebelumnya, sehingga memastikan keabadian. Solusi Blockchain dirancang untuk pengaturan terdesentralisasi, dengan Byzantine fault tolerance (BFT) sebagai mekanisme konsensus yang digunakan untuk bukti pekerjaan atau kepemilikan. Kriptografi kunci publik digunakan untuk dua tujuan utama: validator menandatangani pesan konsensus dan semua transaksi yang masuk harus ditandatangani untuk mengidentifikasi pemohon (Szabo, N., 1997). Anonimitas dalam blockchain memungkinkan individu untuk menggunakan mata uang digital dengan membuat pasangan kunci acak untuk mengontrol dompet yang terkait dengan kunci publik. Teknologi blockchain memiliki keterbatasan, termasuk kesulitan dalam penskalaan dan kerentanan terhadap serangan penolakan layanan. Fitur-fitur utama dari arsitektur blockchain termasuk kriptografi, kekekalan, bukti, desentralisasi, anonimitas, dan transparansi. Kontrak pintar telah mengubah solusi blockchain dengan menawarkan metode yang aman dan efektif untuk memonitor transaksi dan menjunjung tinggi kepercayaan di antara para partisipan jaringan (Mohanta, B. K., Jena, D., Panda, S. S., & Sobhanayak, S., 2019).

Cara Blockchain Dalam Mengubah Sistem Pemilu Elektronik

Teknologi Blockchain telah merevolusi proses pemilihan umum dengan meningkatkan transparansi, aksesibilitas, dan mencegah kecurangan suara. Teknologi ini juga telah meningkatkan privasi data dan memverifikasi hasil pemilu. Akan tetapi, pemilu elektronik menghadapi masalah seperti manipulasi dan penyalahgunaan suara, yang belum diimplementasikan secara luas secara nasional. Teknologi Blockchain menawarkan sebuah buku besar digital, terdesentralisasi, terenkripsi, dan transparan yang tahan terhadap manipulasi dan penipuan. Sistem pemilu elektronik berbasis Bitcoin meminimalisir risiko dan memastikan pemeriksaan yang tahan terhadap gangguan. Sistem berbasis Blockchain membutuhkan infrastruktur pemilu yang terdesentralisasi secara penuh, yang paling efisien jika berada di bawah kendali satu entitas, termasuk pemerintah. Agar pemilihan umum dapat dianggap bebas dan adil, kepercayaan yang meluas terhadap legitimasi pihak yang memegang kendali sangatlah penting (Imperial, M., 2021).

Masalah dan Solusi dalam Mengembangkan Sistem Pemilu Elektronik

Sistem pemilu daring harus memenuhi kriteria khusus untuk keamanan dan keadilan, termasuk kelayakan, tidak dapat digunakan kembali, privasi, keadilan, kesehatan, dan kelengkapan. Metode identitas yang ada saat ini sangat ideal untuk layanan pemerintah digital, tetapi memastikan tidak dapat diulang dan anonimitas pemilih sangat penting. Privasi membutuhkan catatan tanda tangan yang dapat diandalkan dan memastikan hanya pemilih yang memenuhi syarat yang mendapatkannya. Enkripsi homomorfis sangat penting untuk pemilu online, dengan metode tambahan dan aditif yang mengandalkan distribusi kepercayaan dan saluran komunikasi anonim. Keadilan dijamin dengan mengenkripsi pilihan pemilih sebelum pengiriman dan mendekripsinya di akhir proses pemilu. Teknik ambang batas digunakan untuk mengatasi masalah ini dengan membutuhkan sejumlah pemegang kunci yang telah ditentukan untuk dekripsi. Kualitas suara dan penyelesaian pada umumnya jelas tetapi dapat menimbulkan tantangan tergantung pada protokolnya. Zero-knowledge proof digunakan untuk menunjukkan data yang dienkripsi sesuai dengan karakteristik suara yang sah tanpa mengungkapkan informasi apapun. Sebuah sistem pemilu harus dapat diverifikasi secara menyeluruh untuk mendapatkan kepercayaan, termasuk proses verifikasi personal dan universal. Tanpa tanda terima diusulkan sebagai solusi untuk masalah ini (Jafar, U., Aziz, M. J. A., & Shukur, Z., 2021).

Persyaratan Keamanan untuk Sistem Pemilu Elektronik

Sistem pemilu elektronik harus memenuhi kriteria keamanan seperti anonimitas, dapat diaudit, akurasi, demokrasi/tunggal, privasi suara, ketahanan, integritas, transparansi, keadilan, ketersediaan, mobilitas, partisipasi yang dapat diverifikasi/keaslian, aksesibilitas, jaminan, pemulihan, identifikasi, dan dapat diverifikasi oleh pemilih. Anonimitas melindungi dari campur tangan pihak luar, sementara auditabilitas dan akurasi memastikan hasil yang dilaporkan sesuai dengan hasil pemilihan. Demokrasi/singularitas hanya membutuhkan pemilih yang memenuhi syarat dan setiap pemilih yang terdaftar dapat memberikan satu suara. Kerahasiaan membantu menghindari korupsi dan penyuapan, sementara transparansi mendorong transparansi dan keadilan. Ketersediaan dan mobilitas sangat penting untuk pemilu, dengan partisipasi yang dapat diverifikasi dan keaslian yang menilai keterlibatan pemilih. Aksesibilitas dan kepastian menjamin semua pemilih yang memenuhi syarat dapat memberikan suara, dengan semua suara dihitung secara akurat. Verifikasi pemilih melibatkan prosedur audit pemilu, yang terdiri dari verifikasi seragam atau publik, yang memungkinkan pemilih, pemerintah, dan auditor eksternal untuk memeriksa hasil, dan verifikasi jajak pendapat yang transparan, yang tidak terlalu ketat untuk setiap pemilih (Jafar, U., Aziz, M. J. A., & Shukur, Z., 2021).

Pemilu Elektronik di Blockchain Saat Ini

Pemilu elektronik menggunakan peralatan elektronik untuk pendaftaran pemilih, otentikasi, pemilu, dan penghitungan suara (Yavuz, E., Ko, A. K., abuk, U. C., & Dalkl, G., 2018, March). Teknologi blockchain memiliki potensi untuk memberikan dampak yang signifikan pada pemilu elektronik karena desainnya yang lengkap, tersentralisasi, terbuka, dan berdasarkan konsensus, memastikan pencegahan kecurangan. Akan tetapi, sistem pemilu berbasis blockchain saat ini memiliki masalah skalabilitas, sehingga tidak mencukupi untuk transaksi tingkat nasional. Perusahaan-perusahaan seperti Follow My Vote, Voatz, Polyas, Luxoft, Polys, dan Agora mengembangkan sektor pemilu dengan visi yang kuat untuk transparansi. Follow My Vote menawarkan platform pemilu online yang aman dengan kemampuan audit kotak suara, sementara Voatz menggunakan identifikasi untuk membuka kotak suara dan memverifikasi hasil pemilu. Polyas, didirikan pada tahun 1996, menggunakan teknologi blockchain untuk menyediakan sistem pemilu elektronik untuk sektor publik dan swasta. Luxoft Harding, Inc. mengembangkan sistem pemilu elektronik blockchain khusus pertama yang digunakan oleh industri yang signifikan, bermitra dengan Kota Zug dan Universitas Ilmu Terapan Lucerne di Swiss. Polys, yang didukung oleh Kaspersky Lab, mendukung jajak pendapat oleh dewan mahasiswa, serikat pekerja, dan asosiasi, meningkatkan produktivitas komunitas dan menarik pendukung baru. Agora, yang diperkenalkan pada tahun 2015, memperkenalkan platform pemilu digital blockchain dan sebagian diimplementasikan pada pemilihan presiden tahun 2018 di Sierra Leone (Jafar, U., Aziz, M. J. A., & Shukur, Z., 2021).

Peran Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Transparansi Sistem Pemilu Elektronik

Teknologi Blockchain merevolusi sistem pemilu elektronik dengan meningkatkan keamanan dan transparansi. Teknologi ini bekerja pada jaringan komputer yang terdesentralisasi, menghilangkan titik-titik lemah individu dan mengurangi kemungkinan gangguan. Informasi pada blockchain tidak dapat diubah, membutuhkan persetujuan dari mayoritas jaringan untuk diubah atau dihapus. Hal ini menjamin bahwa suara tersimpan dengan aman dan tidak dapat diubah tanpa otorisasi, sehingga melindungi data pemilu (Hajian Berenjestanaki, M., Barzegar, H. R., El Ioini, N., & Pahl, C., 2023).

Transparansi sangat penting untuk membangun kepercayaan dalam prosedur pemilihan, dan arsitektur buku besar blockchain yang jelas memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melihat dan mengonfirmasi keaslian data pemilu secara instan. Sistem ini menggunakan metode kriptografi untuk memastikan keamanan dan privasi data pemilu dengan mengenkripsi dan menandatangani setiap suara secara kriptografi. Jaringan blockchain menggunakan mekanisme konsensus seperti Proof of Work atau Proof of Stake untuk meningkatkan keamanan dengan mengamanatkan bahwa peserta jaringan menyetujui keabsahan transaksi (Chakim, M. H. R., Yuda, M. A. D., Fahrudin, R., & Apriliasari, D., 2023).

Teknologi blockchain dalam sistem pemilu elektronik dapat meningkatkan aksesibilitas dengan menyediakan kemampuan pemilu jarak jauh untuk warga negara, terutama mereka yang tinggal di luar negeri atau penyandang disabilitas. Memanfaatkan identitas digital yang aman dan kunci kriptografi memungkinkan orang untuk memberikan suara secara online dengan aman dari lokasi mana pun yang memiliki akses internet, sehingga meningkatkan keterlibatan pemilih dan inklusivitas dalam sistem pemilu. Teknologi Blockchain memiliki kemampuan untuk mengubah proses pemilihan umum dan membangun kembali kepercayaan dan keyakinan terhadap tata kelola pemerintahan yang demokratis secara global (Hajian Berenjestanaki, M., Barzegar, H. R., El Ioini, N., & Pahl, C., 2023).

PENUTUP

Teknologi Blockchain telah mengubah metode pemilu elektronik dengan menyediakan cara yang aman, transparan, dan terdesentralisasi untuk meningkatkan integritas dan kepercayaan dalam proses politik. Teknologi ini berhubungan dengan keamanan, transparansi, dan pencatatan permanen, membangun dasar yang kuat untuk sistem pemilu yang lebih efektif dan adil. Desentralisasi, keabadian, dan keamanan yang tak terbantahkan dari Blockchain menjadikannya sebuah pilihan yang sangat penting pada saat meningkatnya kekhawatiran mengenai manipulasi dan penyalahgunaan suara. Pencatatan transaksi yang jelas meningkatkan transparansi, menanamkan kepercayaan diri kepada para pemilih akan keakuratan surat suara mereka. Selain itu, kapasitas blockchain untuk diakses untuk pemilu jarak jauh dan mengatasi masalah seperti skalabilitas memungkinkan peningkatan keterlibatan dan inklusivitas pemilih. Kolaborasi antara pengembang, politisi, dan pejabat pemilu sangat penting untuk memaksimalkan kemampuan teknologi blockchain.

DAFTAR PUSTAKA

Chakim, M. H. R., Yuda, M. A. D., Fahrudin, R., & Apriliasari, D. (2023). Secure and Transparent Elections: Exploring Decentralized Electronic Voting on P2P Blockchain. ADI Journal on Recent Innovation, 5(1Sp), 54-67.

Cullen, R., & Houghton, C. (2000). Democracy online: an assessment of New Zealand government web sites. Government Information Quarterly, 17(3), 243-267. 

Hajian Berenjestanaki, M., Barzegar, H. R., El Ioini, N., & Pahl, C. (2023). Blockchain-Based E-Voting Systems: A Technology Review. Electronics, 13(1), 17.

Hakak, S., Khan, W. Z., Gilkar, G. A., Imran, M., & Guizani, N. (2020). Securing smart cities through blockchain technology: Architecture, requirements, and challenges. IEEE Network, 34(1), 8-14.

Imperial, M. (2021). The Democracy to Come? An Enquiry Into the Vision of Blockchain-Powered E-Voting Start-Ups. Frontiers in Blockchain, 4, 587148.

Jafar, U., Aziz, M. J. A., & Shukur, Z. (2021). Blockchain for electronic voting system---review and open research challenges. Sensors, 21(17), 5874.

Liu, Y., & Wang, Q. (2017). An e-voting protocol based on blockchain. Cryptology ePrint Archive. 

Mohanta, B. K., Jena, D., Panda, S. S., & Sobhanayak, S. (2019). Blockchain technology: A survey on applications and security privacy challenges. Internet of Things, 8, 100107.

Ometov, A., dkk. (2020). An overview on blockchain for smartphones: State-of-the-art, consensus, implementation, challenges and future trends. IEEE Access, 8, 103994-104015.

Racsko, P. (2019). Blockchain and democracy. Society and Economy, 41(3), 353-369. 

Szabo, N. (1997). Formalizing and securing relationships on public networks. First monday.

Yavuz, E., Ko, A. K., abuk, U. C., & Dalkl, G. (2018, March). Towards secure e-voting using ethereum blockchain. In 2018 6th International Symposium on Digital 

Forensic and Security (ISDFS) (pp. 1-7). IEEE.