Mohon tunggu...
Rangga Adhya Triwardana
Rangga Adhya Triwardana Mohon Tunggu... Mahasiswa - Sedang menempuh pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Palangkaraya

Mahasiswa kelas C Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Peran Penting Kebijakan Fiskal dan Moneter terhadap Pertumbuhan Pendapatan Nasional di Indonesia

18 Mei 2023   18:23 Diperbarui: 18 Mei 2023   18:34 546
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
https://www.dictio.id/t/bagaimana-hubungan-kebijakan-moneter-dan-kebijakan-fiskal/108115

Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kesehatan ekonomi suatu negara. Hal ini mencakup total pendapatan yang dihasilkan oleh individu, perusahaan, dan pemerintah dalam suatu periode tertentu. Pendapatan nasional mencerminkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi rakyatnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional ialah kebijakan fiskal dan moneter dalam suatu negara.

Pertumbuhan pendapatan nasional di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan oleh pemerintah. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan negara, sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan yang diatur oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar di masyarakat. Kedua kebijakan ini saling terkait dan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Di bidang fiskal, pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Presiden Joko Widodo menerbitkan Inpres No.4/2020 yang menginstruksikan Kementerian/Lembaga untuk memprioritaskan penanganan Covid-19. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif pajak dan subsidi bagi sektor-sektor yang terdampak pandemi. Kebijakan fiskal ini bertujuan untuk memperbaiki keadaan perekonomian dan meningkatkan pertumbuhan pendapatan nasional.

Sementara itu, kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia juga memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bank Indonesia melakukan kebijakan suku bunga untuk mengatur jumlah uang beredar di masyarakat. Dalam situasi pandemi Covid-19, Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Bank Indonesia juga memberikan stimulus likuiditas bagi perbankan untuk memperkuat sektor keuangan.

Kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan nasional. Kebijakan fiskal yang tepat dapat meningkatkan pengeluaran pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, kebijakan moneter yang tepat dapat mengatur jumlah uang beredar di masyarakat dan mendorong pertumbuhan sektor keuangan.

Namun, kebijakan fiskal dan moneter juga memiliki keterbatasan dan risiko. Kebijakan fiskal yang berlebihan dapat menyebabkan defisit anggaran dan inflasi yang tinggi. Sementara itu, kebijakan moneter yang terlalu longgar dapat menyebabkan inflasi yang tinggi dan melemahkan nilai tukar mata uang.

Dalam menghadapi situasi ekonomi yang kompleks, pemerintah Indonesia perlu mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang tepat dan seimbang. Kebijakan fiskal dan moneter yang tepat dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan nasional dan memperkuat sektor ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus memantau situasi ekonomi dan mengambil kebijakan yang tepat untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

contoh kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan di Indonesia

Beberapa contoh kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan di Indonesia antara lain:

1. Program Amnesti Pajak

Program Amnesti Pajak adalah kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penerimaan pajak. Program ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan harta kekayaan yang belum dilaporkan sebelumnya dan membayar pajak yang seharusnya dibayar tanpa dikenakan sanksi administratif dan pidana.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun