Mohon tunggu...
KKN
Fiksiana
Cerbung Cerpen Horor Puisi Roman
Halo Lokal
Bandung Joglosemar Makassar Medan Palembang Surabaya
Humaniora
Bahasa Filsafat Pendidikan Seni Sosbud
Cerita Pemilih
Analisis Sosok
Inovasi
Gadget Nature Otomotif
Lyfe
Beauty Book Diary Film Games Healthy Hobby Home Humor Love Music Parenting Worklife
Money
Entrepreneur Financial
New World
Artificial intelligence Cryptocurrency Metaverse NFT
Olahraga
Atletik Balap Bola Raket
Ruang Kelas
Ilmu Alam & Tekno Ilmu Sosbud
Travel Story
Foodie Trip
Video
Vox Pop
Hukum Kebijakan Politik
Lestari
Lagi Rame!
ASN, Mengapa Takut Pindah ke IKN?
ASN ke IKN, Apa yang Mesti Dilakukan?
Susu UHT Tanpa Disimpan dalam Pendingin
Sinergi Pendidikan Formal dan Nonformal
Tips Redam Trik & Rayuan Si Bos
Pemerasan Berkedok Video Call Seks
Kamu pasti suka!
Randy Davrian
Randy Davrian Mohon Tunggu... Penulis - Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional

Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 2018. Kita negara demokrasi mari beraspirasi

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Kinerja DPR RI 2019-2024 Pasca Pemilu 2019

5 Juli 2019   12:00 Diperbarui: 5 Juli 2019   17:43 624
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Daftar Pustaka

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.


Salis, Miftah. (2019, 21 Mei). Partai Golkar Jadi Pemenang Kedua Perolehan Kursi DPR RI. Tribunnews.com. http://www.tribunnews.com/nasional/2019/05/21/peringkat-3-dalam-hasil-akhir-rekapitulasi-kpu-pileg-2019-golkar-yakin-dapat-kursi-dpr-urutan-kedua.

Subekti, Valina Singka. 2017. "Koherensi Sistem Pemilihan Umum, Sistem Kepartaian Dan Presidensialisme Di Indonesia". Jurnal Ketatanegaraan,.(005): 157-180

 

HALAMAN :
  2. 1
  3. 2
  4. 3
LIHAT SEMUA
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
TAG

pascapemilu2019

dprri

politik

pemerintahan
Daftarkan email Anda untuk mendapatkan cerita dan opini pilihan dari Kompasiana
icon
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Batalkan Laporkan
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Akun Terverifikasi
Diberikan kepada Kompasianer aktif dan konsisten dalam membuat konten dan berinteraksi secara positif.
Pelajari selanjutnya.