Kinerja DPR RI 2019-2024 Pasca Pemilu 2019

Pemilihan Umum 2019 telah selesai dilaksanakan yang telah menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 yaitu Ir. Joko Widodo dan K.H Maruf Amin serta anggota legislatif DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kabupaten periode 2019-2024. 

Jalannya pemerintahan lembaga eksekutif dan lembaga legislatif khususnya DPR RI pada periode 2019-2024 menjadi pertanyaan apakah dapat berjalan dengan baik dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan program-program pemerintah yang telah dijanjikan pada masa kampanye dan melanjutkan kerja pemerintah sebelumnya?.

Jalannya pemerintahan pada periode 2019-2024 akan mendapat hambatan untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam menjalankan fungsi legislasi pembuatan undang-undang, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Penyebab terhambatnya fungsi dan tugas DPR RI dikarenakan beberapa penyebab yang akan dibahas disini.

Melalui sumber Tribunnews.com peroleh kursi DPR setelah dikonversi melalui metode Sainte Lague:

1.  PDIP 128 kursi
2.  Partai Golkar 85 kursi
3. Partai Gerindra 78 kursi
4. Partai NasDem 59 kursi
5. PKB 58 kursi
6. Partai Demokrat 54 kursi
7. PKS 50 kursi
8. PAN 44 kursi
9. PPP 19 kursi

Jika dilihat komposisi kursi parlemen DPR RI periode 2019-2024 terdapat partai yang bergabung dengan kelompok pemerintah dan partai yang mengambil sikap berada di kelompok luar pemerintah atau oposisi. Kelompok tersebut bisa kita lihat dari komposisi koalisi pada saat Pemilu 2019 antara partai yang lolos masuk parlemen tergabung pada Koalisi Indonesia Kerja yang mengusung Ir. Joko Widodo dan Maruf Amin yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Lalu komposisi Partai yang lolos masuk parlemen tergabung pada Koalisi Indonesia Adil Makmur yang mengusung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yaitu partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat.

Dari komposisi tersebut dari hasil Pemilu 2019 partai yang tergabung Koalisi Indonesia Kerja yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi kelompok pemerintah. 

Partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur yaitu partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat mendapat peluang untuk dapat bergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja sebagai kelompok pemerintah jika memiliki sikap untuk tidak menjadi oposisi dan masuk pemerintahan

Tetapi pengaruh dari masuknya partai-partai yang awalnya berada dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur untuk bergabung terhadap kelompok pemerintah yaitu Koalisi Indonesia Kerja dapat mempengaruhi komposisi parlemen DPR RI. 

Bisa diliht Partai yang tergabung pada Kelompok pemerintah Koalisi Indonesia Kerja memperoleh jumlah 349 kursi di DPR RI sedangkan koalisi Indonesia Adil Makmur memperoleh jumlah 226 Kursi di DPR RI. 

Partai yang berada di Koalisi Indonesia Adil Makmur belum tentu mengambil langkah menjadi kelompok oposisi dan dapat bergabung dengan kelompok pemerintah. Dari angka tersebut antara jumlah kursi kelompok pemerintah dan jumlah kursi kelompok oposisi yang bisa makin mengecil karena bergabung dengan kelompok pemerintah.