General Review UAS Sosiologi Hukum

GENERAL REVIEW SOSIOLOGI HUKUM

Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan hasil kajian filsafat hukum, ilmu hukum, dan sosiologi yang bertujuan memahami interaksi hukum dengan gejala sosial. Cornelis J.M Schuyt menyebutkan tugas sosiologi hukum adalah mengungkap sebab ketimpangan antara tata tertib yang dicita-citakan dengan realitas masyarakat. Objek sosiologi hukum meliputi aspek formil (interaksi sosial) dan materiil (aspek kehidupan sosial).

Hukum dan Kenyataan Masyarakat

Menurut Immanuel Kant, hukum menjaga kebebasan individu yang harmonis, sedangkan John Locke melihat hukum sebagai penilaian masyarakat. Di Indonesia, tantangan hukum adalah ketimpangan keadilan yang menyebabkan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Pluralisme hukum diperlukan untuk mengintegrasikan norma agama, sosial, dan negara, guna menciptakan keadilan substansial.

Yuridis Empiris dan Normatif

Pendekatan yuridis normatif berfokus pada aturan tertulis, sedangkan pendekatan yuridis empiris melihat bagaimana norma diimplementasikan dalam masyarakat. Kombinasi keduanya membantu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik hukum, menciptakan solusi lebih efektif untuk memperbaiki sistem hukum.

Mazhab Pemikirian Hukum Positivisme

Positivisme hukum memisahkan hukum dari moralitas, mengutamakan kepastian hukum. Meskipun stabilitasnya diakui, pendekatan ini dikritik karena kurang responsif terhadap perubahan sosial, seperti dalam menghadapi perkembangan globalisasi dan isu hak asasi manusia.

Sosiological Jurisprudence

Aliran Sosiological Jurisprudence mengutamakan dinamika hukum yang hidup di masyarakat, tidak hanya statis pada hukum positif. Roscoe Pound dan Eugen Ehrlich memandang hukum sebagai alat dinamis untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial.

Living Law dan Utilitarisme

Living Law menekankan pentingnya hukum sebagai refleksi nilai dan norma sosial. Digabungkan dengan Utilitarianisme, hukum diharapkan tidak hanya responsif, tetapi juga memberikan manfaat terbesar untuk kebahagiaan masyarakat secara luas.

Emile Durkheim dan Ibnu Khaldun

Durkheim membagi hukum berdasarkan solidaritas sosial (mekanik di masyarakat tradisional, organik di masyarakat modern), sedangkan Ibnu Khaldun menyoroti hubungan hukum dengan kekuasaan politik melalui solidaritas kelompok (ashabiyyah). Keduanya menegaskan pentingnya konteks sosial dan sejarah dalam pembentukan hukum.

Max Weber dan H.L.A

Weber melihat hukum sebagai alat kontrol sosial rasional, membaginya dalam empat tipe ideal. H.L.A. Hart menekankan hukum sebagai sistem aturan yang terpisah dari moralitas, dengan fokus pada aturan primer dan sekunder. Pandangan mereka membantu memahami peran hukum dalam menjaga keteraturan sosial.

Efectiveness of Law

Efektivitas hukum tidak hanya diukur dari penerapannya, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat mematuhi dan mendukung hukum. Faktor-faktor seperti kejelasan peraturan, keadilan penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat sangat berpengaruh pada efektivitasnya.

Law as Social Control

Hukum sebagai alat kontrol sosial mencerminkan nilai dan norma masyarakat yang terus berkembang. Pendekatan preventif (sosialisasi) dan represif (sanksi) digunakan untuk menjaga ketertiban. Partisipasi masyarakat, transparansi, dan keadilan dalam penegakan hukum menjadi kunci efektivitasnya. Selain itu, hukum juga berperan sebagai agen perubahan sosial yang membantu mengintegrasikan nilai-nilai baru ke dalam kehidupan bermasyarakat.

Studi Sosio-Legal

Studi Sosio-Legal adalah pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis hukum dengan perspektif ilmu sosial. Ini bertujuan memahami bagaimana hukum sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, dan politik. Studi ini relevan untuk mengatasi isu kompleks seperti perdagangan manusia, dengan menawarkan analisis menyeluruh antara norma hukum dan realitas sosial.

Progressive Law

Hukum progresif, yang dipelopori Satjipto Rahardjo, menekankan humanisme dan keadilan substantif, mengutamakan kepentingan masyarakat daripada prosedur formal. Prinsip ini relevan di Indonesia untuk mengatasi ketimpangan hukum, terutama bagi kelompok rentan. Pendekatan ini menuntut fleksibilitas dan keberpihakan pada keadilan sosial, yang sering diabaikan dalam hukum positivistik.

Legal Pruralisme

Pluralisme hukum mencerminkan keberagaman sistem hukum di Indonesia, seperti hukum adat, agama, dan negara. Meskipun menawarkan fleksibilitas dan pengakuan terhadap nilai-nilai lokal, pluralisme hukum juga menimbulkan tantangan dalam menciptakan harmoni di antara sistem yang berbeda. Pendekatan yang inklusif diperlukan agar pluralisme hukum dapat berjalan efektif.

Studi Hukum Islam

Pendekatan sosiologi dalam hukum Islam menunjukkan bahwa agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem keyakinan tetapi juga sistem sosial yang berinteraksi dengan dinamika masyarakat. Teori sosiologi seperti fungsional, interaksional, dan konflik digunakan untuk memahami hubungan antara norma agama dan struktur sosial. Pendekatan ini mengungkap pentingnya agama dalam membentuk norma sosial serta mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan tantangan modern.

PERTANYAAN

1. Apa yang Anda kehendaki dalam mata kuliah Sosiologi Hukum?

Sosiologi Hukum memberikan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara hukum dan dinamika sosial, serta bagaimana hukum dapat digunakan sebagai alat untuk menciptakan keadilan sosial.

2. Pelajaran yang Anda dapat dalam kuliah Sosiologi Hukum?

Saya mendapatkan wawasan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai refleksi nilai dan norma yang hidup di masyarakat. Saya juga mempelajari pentingnya pluralisme hukum, pendekatan yuridis empiris, dan bagaimana hukum progresif dapat digunakan untuk menciptakan keadilan yang lebih substantif.

3. Apa kritik dalam perkuliahan Sosiologi Hukum?

Terkadang materi terlalu teoritis sehingga sulit dihubungkan langsung dengan kasus atau fenomena aktual di masyarakat.

4. Apa masukan Anda dalam perkuliahan Sosiologi Hukum?

Perkuliahan lebih sering melibatkan analisis studi kasus nyata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

5. Apa proyeksi Anda ke depan pasca mempelajari materi Sosiologi Hukum?Kedepannya ingin menerapkannya dalam memahami dan menganalisis kebijakan hukum di Indonesia. Saya juga ingin berkontribusi dalam upaya reformasi hukum agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi.