(Mimpi) Pendidikan Murah dan Berkualitas

Pesan salah seorang warga kepada kedua kandidat presiden yang disampaikan melalui Surat Pembaca Pikiran Rakyat Edisi 27 Februari 2019 hendaknya menjadi pengingat bagi pemimpin terpilih untuk lebih memperhatikan kepentingan rakyat yang dipimpinnya. 

Keluhan terkait sulitnya mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas dengan harga yang relatif terjangkau menjadi salah satu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini. 

Selain itu rumitnya persyaratan yang harus dipenuhi menjadi hambatan tersendiri bagi sebagian anak Indonesia untuk menimba ilmu demi meraih cita -- citanya. 

Ketertinggalan dari negara -- negara lain pun akan tetap dialami oleh Indonesia apabila pemimpin yang akan datang nyatanya tidak mampu membuat berbagai terobosan dalam mempermudah akses layanan pendidikan yang berkualitas.

Adapun bermunculannya sekolah-sekolah favorit yang lebih dikenal dengan Sekolah Bertarif Internasional (SBI) serta Sekolah Infaq Tingi (SIT) merupakan jawaban atas kebutuhan sebagian masyarakat akan hadirnya lembaga pendidikan yang benar-benar mampu memberikan layanan yang berkualitas. 

Dengan sarana pembelajaran yang memadai dan didukung oleh tenaga-tenaga pengajar pilihan, sekolah-sekolah semacam ini pun menjadi rebutan para orangtua saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tiba. Seleksi yang super ketat dan harga tiket masuk selangit rupanya tak menyurutkan animo orangtua untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah tersebut. 

Sebaliknya, jumlah pendaftar semakin meningkat dari waktu ke waktu dan membuat sebagian sekolah terpaksa menambah daya tampungnya. Tak heran apabila kedua tipe sekolah tersebut dianggap sebagai "ancaman" bagi eksistensi sekolah lain di sekitarnya.

Di tengah pesatnya perkembangan yang dialami oleh SBI dan SIT, kondisi sebaliknya justru dirasakan oleh sekolah-sekolah yang dikelola oleh pemerintah. Berbagai persoalan harus dihadapi oleh para guru maupun kepala sekolah dalam menyelenggarakan proses pendidikan di lembaganya. 

Adapun persoalan sarana serta keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga pengajar merupakan persoalan utama yang paling dirasakan oleh sekolah-sekolah yang berada di bawah "kendali" pemerintah tersebut. Berbagai program strategis maupun inovasi yang akan dilakukan pun kerap kali terhambat akibat keterbatasan anggaran. 

Dalam kondisi seperti ini, sebagian besar kepala sekolah lebih memilih untuk bekerja seadanya daripada berusaha sekuat tenaga untuk memajukan lembaganya namun pada akhirnya harus berakhir di balik jeruji besi.

Perbedaan kualitas layanan pendidikan yang diberikan oleh SBI maupun SIT dengan sekolah negeri pada akhirnya melahirkan semacam kastanisasi dalam dunia pendidikan. 

Pendidikan berkualitas kerap kali diidentikkan dengan biaya yang mahal sehingga hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu saja. Hal ini tentunya bertentangan dengan undang-undang yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan secara layak.

Fenomena SBI dan SIT sebenarnya tidak perlu terjadi apabila pemerintah benar-benar "hadir" untuk memberikan layanan pendidikan sesuai dengan yang dibutuhkan. 

Besarnya sumber daya alam yang dimiliki oleh negeri ini seharusnya lebih dari cukup untuk membangun sarana pendidikan secara memadai serta meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan para guru apabila dikelola secara profesional dan penuh kejujuran. 

Selain itu upaya untuk menyiapkan generasi unggul pun hanya dapat dicapai apabila pemerintah benar-benar memiliki design yang jelas dan dapat diimplementasikan untuk jangka panjang. Suksesi kepepimpinan di tingkat pusat seyogyanya mampu memberi angin segar bagi upaya peningkatan mutu pendidikan di tanah air. 

Dengan demikian, persoalan pemerataan mutu pendidikan pun dapat diselesaikan secara bertahap dan tidak lagi menjadi warisan setiap rezim. Semoga.  (Dimuat di Koran Pikiran Rakyat Edisi 04 Maret 2019)