Evaluasi Kebijakan Pemerintah pada Masa Pandemi Covid-19

Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pemerintah  yang telah melakukan segala upaya dalam memerangi pandemic ini dan menjaga perekenomian nasional. Namun setelah menjalani masa pandemic selama 10 bulan ini sudah saatnya kita melakukan evaluasi kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk Indonesia yang lebih baik.

Berikut kebijakan yang menurut penulis perlu menjadi evaluasi Bersama.

Kebijakan Subsidi Listrik 450 VA dan 900 VA Tapi Tidak Untuk Industri dan Bisnis

Kebijakan listrik ini memang sangat membantu untuk meringankan beban rakyat kecil, namun saya rasa Pemerintah perlu mempertimbangkan subsidi untuk pelaku usaha yang saat ini mendapatkan tekanan berat karena pandemic, kebijakan ini apabila dilakukan kepada industry dan usaha dapat meringankan beban  pengusaha sehingga dapat mengurangi resiko pengurangan karyawan, yang otomatis mengurangi beban pemerintah dalam memberikan bantuan social kepada masyarakat terdampak pandemic.

Kebijakan Anggaran Pelatihan Online Dalam Program Kartu Prakerja Sebesar 5.6 Triliun

Program kartu pekerja ini sebenarnya cukup baik dan sangat membantu perekonomian masyarakat yang putus pekerjaan akibat pandemic, namun yang menjadi perhatian adalah anggaran program pelatihan online yang sangat lah besar. Sehubungan saya memiliki usaha di bidang konten creator, promosi digital kreatif, dan progamming saya coba melakukan Analisa apabila Pemerintah   membuat 1.000 konten pra kerja dan pra usaha dengan melibatkan para ahli, professional sesuai bidang terkait konten sendiri tanpa bekerjasama dengan platform swasta, serta membuat platform / website sendiri.

Biaya yang dibutuhkan adalah 1.000 konten x 60juta (Biaya Pengambilan gambar, biaya sewa alat, biaya pengisi, biaya bahan peraga, biaya video dan sound editing, biaya crew pendukung, biaya akomodasi dan transportasi) maka dana yang dibutuhkan untuk membuat konten tersebut hanya sekitar Rp. 60 Milyar, sedangkan untuk biaya pembuatan platform atau website pelatihan yang bisa dipergunakan dalam menempatkan konten, serta evaluasi pelatihan sekitar Rp. 2 milyar, dengan biaya pengelolaan per tahun 2 milyar atau apabila program ini berjalan 3 tahun maka biaya pengelolaan sekitar 6 milyar. 

Oleh karena itu menurut penulis pemerintah dapat menghemat anggaran lebih dari 5.5 triliun dengan membuat konten sendiri dengan biaya maksimal sekitar 66 milyar rupiah, sehingga akan lebih banyak masyarakat yang dapat terbantu dengan anggaran tersebut. Selain lebih murah pembuatan konten dan platform sendiri juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat lainnya yang membutuhkan namun tidak masuk ke dalam program pra-kerja.

Kebijakan Pembatasan Angkutan Umum

Perlu kita pahami dan sadari kebijakan ini memiliki tujuan yang sangat baik, yaitu agar masyarakat tetap di rumah dan tidak melakukan aktifitas diluar rumah sehingga tidak menyebabkan penyebaran viris covid-19 lebih meluas. 

Akan tetapi, saya harapkan pemerintah dapat mempertimbakan situasi yang ada saat ini, dimana masyarakat mulai terhimpit secara ekonomi, sehingga kebutuhan untuk ke lokasi kerja menjadi sangatlah penting, mengingat yang penting dalam covid19 adalah 3M maka saya rasa seharusnya malah di perpanjang dan ditambah jumlahnya agar masyarakat tida menumpuk, dan di sediakan handsanitizer serta diwajibkan bermasker bagi penumpang, dengan ketentuan denda yang ketat apabila ada yang mebuka masker selama di dalam angkutan umum.

Kebijakan Pembatasan Jam Tutup Retail dan Resto

Pada masa pandemic ini, mempertahankan usaha sudah hampir nyaris tidak mungkin, selain itu di masa pandemic ini kebutuhan akan konsumsi makanan menjadi sangat penting bagi masyarakat dalam menjaga Kesehatan dan daya tahan tubuh. Oeh karena itu saya rasa harusnya waktu buka di tambah, dengan pembatasan maksimal pengjung 50% dan tidak diperkenankan makan ditempat sehingga masyarakat tidak berkumpul, namun kebutuhan masyarakat  tetap terpenuhi serta pengusaha baik ukm maupun besar dapat bertahan di masa pandemic ini.

Kebijakan Rapid Test

Rapid test saat ini baru wajib dilakukan apabila ingin berpergian, namun untuk mempercepat diteksi penyebaran covid-19 khususnya pada OTG (Orang Tanpa Gejala) maka perlu sering di lakukan random test di daerah-daerah pemukiman padat penduduk baik pemukiman menengah kebawah maupun menengah ke atas, dan apabila ditemukan dalam random sampling tersebut maka segera melakukan rapid test pada seluruh populasi yang ada di daerah tersebut.

Kebijakan Bantuan Sosial

Kebijakan bansos memang dapat membantu ekonomi masyarakat terdampak pandemic, namun tentunya hanya bersifat sementara dan sangat rentan di salah gunakan oknum baik di level atas maupun bawah. Oleh karena itu saat ini alangkah baiknya apabila pemerintah focus kepada melatih masyarakat mandiri berusaha untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, serta meningkatkan jumlah UKM di Indonesia agar pemulihan ekonomi di Indonesia menjadi lebih baik, hal itu karena dilihat dari data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 1997 hingga tahun 1998, dapat ditunjukkan bahwa UKM mampu bertahan terhadap krisis ekonomi Indonesia tahun 1998 dimana saat krisis moneter tahun 1998, ketika inflasi 88%, defisit 13% dan cadangan devisa kurang lebih USD17 miliar.

tetapi sektor UKM tetap berjalan dengan baik, serta masih menurut data BPS pada krisis global tahun 2008 jumlah UMKM masih tumbuh 2.52% menjadi 51.409.612, di ikuti dengan perumbuhan PDB UMKM yang masih di 6.04% menjadi Rp. 1.165.753.200.000.000, dengan pertumbuhan nilai ekspor 26.82% yang tahun sebelumnya 13.41%, sehingga nilai ekspor UMKM pada tahun 2008 mencapai  Rp. 178.008.280.000.000.

Agar hal tersebut bisa terealisasi maka pemerintah perlu menggandeng Bank-bank plat merah dan swasta untuk membua program kredit mikro yang lebih ringan dari sebelumnya, agar masyarakat dapat terbantu dalam permodalan, atau pemerintah juga dapat menganggarkan atau mengalihkan dana bansos sebagai subsidi modal ke pada masyarakat, namun tentunya di berikan kepada masyarakat yang benar-benar ingin usaha, dengan memberikan ketentuan seperti menyampaikan proposal usaha terlebih dahulu yang di lengkapi dengan rencana, info produk,

Berikut adalah evaluasi dan saran saya terkait kebijakan pemerintah di masa pandemic, namun harus kita akui Bersama, apa yang dilaksanakan pemerintah sudah cukup maksimal dalam melawan covid-19 dan menjaga perekonomian di masa pandemic ini, saran ini sekedar masukan agar kebijakan-kebijakan yang di lakukan pemerintah kedepannya dapat lebih bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia dalam mengahadapi masa pandemic.