Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pemerintah  yang telah melakukan segala upaya dalam memerangi pandemic ini dan menjaga perekenomian nasional. Namun setelah menjalani masa pandemic selama 10 bulan ini sudah saatnya kita melakukan evaluasi kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk Indonesia yang lebih baik.
Berikut kebijakan yang menurut penulis perlu menjadi evaluasi Bersama.
Kebijakan Subsidi Listrik 450 VA dan 900 VA Tapi Tidak Untuk Industri dan Bisnis
Kebijakan listrik ini memang sangat membantu untuk meringankan beban rakyat kecil, namun saya rasa Pemerintah perlu mempertimbangkan subsidi untuk pelaku usaha yang saat ini mendapatkan tekanan berat karena pandemic, kebijakan ini apabila dilakukan kepada industry dan usaha dapat meringankan beban  pengusaha sehingga dapat mengurangi resiko pengurangan karyawan, yang otomatis mengurangi beban pemerintah dalam memberikan bantuan social kepada masyarakat terdampak pandemic.
Kebijakan Anggaran Pelatihan Online Dalam Program Kartu Prakerja Sebesar 5.6 Triliun
Program kartu pekerja ini sebenarnya cukup baik dan sangat membantu perekonomian masyarakat yang putus pekerjaan akibat pandemic, namun yang menjadi perhatian adalah anggaran program pelatihan online yang sangat lah besar. Sehubungan saya memiliki usaha di bidang konten creator, promosi digital kreatif, dan progamming saya coba melakukan Analisa apabila Pemerintah  membuat 1.000 konten pra kerja dan pra usaha dengan melibatkan para ahli, professional sesuai bidang terkait konten sendiri tanpa bekerjasama dengan platform swasta, serta membuat platform / website sendiri.
Biaya yang dibutuhkan adalah 1.000 konten x 60juta (Biaya Pengambilan gambar, biaya sewa alat, biaya pengisi, biaya bahan peraga, biaya video dan sound editing, biaya crew pendukung, biaya akomodasi dan transportasi) maka dana yang dibutuhkan untuk membuat konten tersebut hanya sekitar Rp. 60 Milyar, sedangkan untuk biaya pembuatan platform atau website pelatihan yang bisa dipergunakan dalam menempatkan konten, serta evaluasi pelatihan sekitar Rp. 2 milyar, dengan biaya pengelolaan per tahun 2 milyar atau apabila program ini berjalan 3 tahun maka biaya pengelolaan sekitar 6 milyar.Â
Oleh karena itu menurut penulis pemerintah dapat menghemat anggaran lebih dari 5.5 triliun dengan membuat konten sendiri dengan biaya maksimal sekitar 66 milyar rupiah, sehingga akan lebih banyak masyarakat yang dapat terbantu dengan anggaran tersebut. Selain lebih murah pembuatan konten dan platform sendiri juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat lainnya yang membutuhkan namun tidak masuk ke dalam program pra-kerja.
Kebijakan Pembatasan Angkutan Umum
Perlu kita pahami dan sadari kebijakan ini memiliki tujuan yang sangat baik, yaitu agar masyarakat tetap di rumah dan tidak melakukan aktifitas diluar rumah sehingga tidak menyebabkan penyebaran viris covid-19 lebih meluas.Â
Akan tetapi, saya harapkan pemerintah dapat mempertimbakan situasi yang ada saat ini, dimana masyarakat mulai terhimpit secara ekonomi, sehingga kebutuhan untuk ke lokasi kerja menjadi sangatlah penting, mengingat yang penting dalam covid19 adalah 3M maka saya rasa seharusnya malah di perpanjang dan ditambah jumlahnya agar masyarakat tida menumpuk, dan di sediakan handsanitizer serta diwajibkan bermasker bagi penumpang, dengan ketentuan denda yang ketat apabila ada yang mebuka masker selama di dalam angkutan umum.
