Mohon tunggu...
Rama Yanti
Rama Yanti Mohon Tunggu... Human Resources - Profesional dan penulis

Perduli terhadap kemanusiaan. Selalu ingin berbuat baik

Selanjutnya

Tutup

Politik

Memandang SBY dari Kacamata Psikologi, Ternyata....

6 Agustus 2018   09:12 Diperbarui: 6 Agustus 2018   09:38 1159
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Oleh : Ramayanti Alfian Rusid S.PSi, MM.Kom

Birahi politik Susilo  Bambang Yudhoyono (SBY) atau hasratnya untuk kekuasaan masih membuncah, bergejolak, dan menggelegar, seperti orang yang masih berangan-angan meraih kekuasaan tertinggi.

Rasa seperti masih berkuasa, ingin tetap berkuasa, dan selalu ingin dihormati seperti itu, di dalam ilmu psikologi disebut sebagai Post Power Syndrome (PPS). Dalam uraiannya atau turunan penjelasannya, PPS adalah sejenis gangguan kejiwaan. 

PPS adalah suatu gejala yang terjadi dimana si penderita tenggelam dan hidup di dalam bayang-bayang kehebatan, keberhasilan masa lalunya sehingga cenderung sulit menerima keadaan yang terjadi sekarang. Seperti yang terjadi pada kebanyakan orang pada usia mendekati pensiun. Selalu ingin mengungkapkan betapa begitu bangga akan masa lalunya yang dilaluinya dengan jerih payah yang luar biasa.

Beberapa cirinya, Kehilangan harga diri, hilangnya jabatan menyebabkan hilangnya perasaan atas pengakuan diri. Kehilangan fungsi eksekutif, fungsi yang memberikan kebanggaan diri. Kehilangan perasaan sebagai orang yang memiliki arti dalam kelompok tertentu. 

Gejala-gejala individu yang mengalami post power syndrome adalah, gejala fisik: tampak kuyu, terlihat lebih tua, tubuh lebih lemah dan sakit-sakitan. 

Gejala emosi: mudah tersinggung, pemurung, senang menarik diri dari pergaulan, atau sebaliknya cepat marah untuk hal-hal kecil, tak suka disaingi dan tak suka dibantah. 

Gejala perilaku: pendiam, pemalu, atau justru senang berbicara mengenai kehebatan dirinya di masa lalu, mencela, mengkritik, tak mau kalah, dan menunjukkan kemarahan baik di rumah maupun di tempat umum.

Pada beberapa kasus, post power syndrome yang berat diikuti oleh gangguan jiwa seperti tidak bisa berpikir rasional dalam jangka waktu tertentu, depresi yang berat, atau pada karakter kepribadian introvert.

Gangguan PPS bisa diatasi dengan langkah preventif. Misalnya pengembangan pola hidup yang positif, memberikan energi positif pada pemikiran seseorang, sehingga memiliki kecenderungan untuk tidak terpuruk dalam permasalahannya. 

Juga dengan langkah perseveratif, dapat dilakukan dengan membuka diri pada ajakan untuk membuka kesempatan aktualisasi diri. Dengan memiliki banyak pengalaman, seseorang akan memiliki wawasan yang luas dalam berpikir. Sehingga hilangnya pekerjaan tidak menjadi hal yang mematikan semangat hidup seseorang. 

Dan langkah kuratif, dapat dilakukan dengan bergembira menjalani tantangan hidup. Seseorang yang memiliki pandangan positif pada setiap kesulitan akan mencari solusi dalam setiap masalah hidupnya, bukan memikirkan masalah sebagai problematika yang tak ada solusinya.

Kembali ke SBY. Saya ambil contoh dalam peristiwa terbaru, gejala seperti itu terlihat jelas pada diri SBY sebagai individu saat dia berkicau di Twitter pada 1 Agustus 2018, yang mengatakan, "Pemerintah SBY-JK dan Sby-Boediono (10 th) berhasil turunkan kemiskinan sebesar 6%. Ini kami capai (a.l) dgn "program pro-rakyat" yang masif *SBY*".  Hal itu terlihat jelas ia masih tenggelam dalam bayang-bayang masa lalunya.

Dan juga ketika SBY membalas pernyataan Ali Muchtar Ngabalin. Menurut SBY, Partai Demokrat memiliki hak dalam menentukan hak politiknya dalam ajang lima tahunan. Dan itu tidak perlu meminta izin kepada Jokowi.

"Saya tidak harus izin sama beliau. SBY bukan bawahan Jokowi. Partai Demokrat bukan Partai Jokowi. Kami saling menghormati. Ngabalin hati-hati bicara," kata SBY.

Pernyataan SBY itu diungkapkan sebagai reaksinya atas pernyataan jubir istana tersebut, yang menyebutkan bahwa Partai Demokrat sulit bergabung dalam koalisi Jokowi di Pilpres 2019.

Emosi kekuasaan SBY dalam kaitannya dengan PPS, terlihat sangat kental dalam kasus ini. Coba perhatikan lontarannya, masih dalam kesempatan yang sama.

SBY menekankan selama ini tak pernah sulit membangun komunikasi dengan Jokowi. Menurut presiden ke-6 RI itu, hambatan tersebut justru terjadi dengan koalisi partai pendukung Jokowi.

"Saya tidak mengatakan hambatan dengan Jokowi tetapi ada hambatan dengan koalisi. Nah bisa ditafsirkan sendiri soal itu. Dan tidak ada kata-kata harus minta izin. Saya tidak tahu sekolahnya di mana orang seperti itu," kata SBY.

Tentu itu adalah sebuah pernyataan yang sangat emosional terkait dengan PPS. Padahal Sebagai orang yang pernah menduduki jabatan tertinggi di negeri ini, dan sebagai orang yang menduduki kasta tertinggi dalam kelompoknya, SBY bisa saja mendelegasikan orang lain untuk memberikan pernyataan seperti itu. Karena siapapun tahu bahwa levelnya SBY adalah presiden,  bukan selevel juru bicara presiden.

Itu artinya SBY belum selesai dengan dirinya sendiri. Ia masih selalu ingin tampil dan mencari panggung. Padahal  panggung itu akan lebih bagus jika diberikan kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), minimal untuk popularitasnya atau menambah kosakata AHY di search google. 

Dengan demikian SBY bisa mengeluarkan dirinya dari cangkang post power syndrome. Kalau kemudian SBY menanyakan dimana sekolah saya sehingga lancang menulis seperti ini, latar belakang  pendidikan saya adalah psikologi dan komunikasi, sehingga ada dasar akademik mengatakan seperti itu. Bravo!

*Penulis adalah pengamat psikologi, sosial politik, tinggal di Jakarta

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun