Mohon tunggu...
Refondi Ramadha
Refondi Ramadha Mohon Tunggu... Penulis - Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Brawijaya

Penulis Garing Yang Punya Cita-CIta Untuk Mengelilingi Dunia Tapi Takut Mabuk Kendaraan Ini Punya motto "Menulis sebagai bentuk syukur atas karunia Tuhan dan media berbagi kebahagian"

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan Pilihan

Proteksi Virus Mutasi Covid-19, Inilah Alasan Beberapa Negara Menghukum Pelanggar Protokol Kesehatan

4 Januari 2021   18:48 Diperbarui: 4 Januari 2021   20:20 135
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sora Shimazaki on Pexel

Belum sempat bagi masyarakat Indonesia untuk merayakan 1 tahun dirudung pandemi covid-19. Jauh di benua eropa, lebih tepatnya di Inggris, sudah mulai merebah virus mutasi dari covid 19. Dikabarkan juga bahwa keberadaan virus mutasi ini lebih berbahaya dari sebelumnya.

Demi melindungi penyebarannya, beberapa negara di dunia, khususnya di Indonesia mulai menetapkan proteksi melalui kebijakan hukum bagi para pelanggar protokol kesehatan.

Hukum, merupakan sesuatu yang timbul karena kepentingan masyarakat. Maka tidak dipungkiri lagi, hukum diposisikan sebagai alat untuk melindungi serta mewujudkan kepentingan bersama.

Praktiknya untuk mewujudkan ini, tentu diperlukan sebuah entinitas yang memegang otoritas atau kekuasaan. Dalam lingkup kecil mungkin bisa disebut desa, dan dalam besarnya disebut negara.

Hal ini bermula dari konsepsi manusia sebagai mahkluk yang dikenali sebagi zoon politicon tercipta dengan kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Sehingga bentuk negara dalam melakukan pembatasan dengan hukuman untuk memberikan jaminan sosial.

Dimana pada dasarnya setiap orang memiliki keresahan dalam menjaga kehidupannya maupun hartanya. Maka dari itu diperlukannya otoritas umum yang kemudian dapat mengatur stabilitas masyarakat secara adil dan berimbang. Dengan menerapkan hukuman pemidanaan sebagai alas legal untuk memproteksi dari penyebaran virus mutasi

Yang paling umum, negara berpegang pada landasan teori pembalasan. Dimana seorang pelaku akan dikenai hukuman atas apa yang telah dibuatnya. Teori pembalasan dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu :

  • Teori Pembalasan Subjektif, pembalasan yang ditujukan pada kesalahan tercela yang dilakukan oleh seseorang.
  • Teori Pembalasan Objektif, berbeda dengan yang subjektif, pada poin ini lebih ditekankan ke perbuatan si pelaku.

Ada pula kemudian pada pendirian ke teori tujuan. Dalam konsepsi ini pemidanaan ditunjukan untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat yang menjadi tujuan. Melansir dari Bambang Poernomo juga telah merinci beberapa teori tujuan, antara lain :

  • Prevensi Umum

Tujuan pokok pidana yang berorientasi pada pencegahan agar manusia tidak melakukan tindak pidana.

  • Prevensi Khusus

Bertujuan untuk mencegah orang yang telah melakukan kejahatan sebelumnya tidak mengulangi lagi.

  • Verbetering van Do Dader

Bertujuan untuk memperbaiki penjahat dengan reklasering.

  • Onschadelijik Maken van Do Misdadnger

Dalam hal ini pidana dikenal dengan sifat menyingkirkan. Maka dari itu di poin ini akan terasa familiar dengan hilangnya eksistensi seseorang akibat dihukum. Baik itu berupa penjara seumur hidup ataupun pidana mati. Hal ini dilakukan karena tidak ada kemungkinan perbaikan lagi.

  • Herstel van Goleden Maatschappelijik Nadeel

Tujuan ini berorientasi untuk memperbaiki kerugian yang timbul dalam masyarakat.

Teori gabungan atau kemudian dapat dikenali sebagai teori campuran dari pembalasan dan juga tujuan. Teori ini menyatakan bahwa tidak bisa sebuah alasan berdiri sendiri. Maka dari itu harus diselaraskan agar menjadi landasan yang kuat. Sehigga pemidanaan bukan hanya sekadar memberikan balasan, tetapi juga dalam rangka mempertahankan tujuan bersama.

Terlepas dari banyak nya teori yang bermunculan mengenai alasan mengapa negara memiliki alas hak untuk dapat menghukum seseorang yang melanggar protokol kesehatan ataupun menyalahgunakan kewenangan dalam situasi pandemi covid 19. 

Pada dasarnya alasan yang paling diterima adalah negara memiliki tugas berat sebagai komunitas besar kehidupan, yaitu berusaha untuk mewujudkan berakhirnya pandemi covid 19 di Indonesia dan juga mengembalikan roda ekonomi. 

Usaha itu diwujudkan dalam bentuk pembatasan perbuatan tertentu dalam bersosial dan bernegara. Karena sekali lagi, penyimpanngan-penyimpangan yang berpengaruh pada terhambatnya mewujudkan tujuan bangsa patut di atur dengan memberikan hukuman pada pelakunya agar pandemi virus corona 19 segera berakhir.

Referensi :

Otje Salman, Filsafat Hukum : Perkembangan dan Dinamika Masalah

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun