Mengkomunikasikan hasil dan temuan KPI kepada pihak terkait dan mengambil tindakan yang sesuai untuk meningkatkan kinerja.
Dalam konteks kebebasan pers dan keadilan, KPI dapat memiliki peran yang berbeda. Namun, lebih tepatnya, regulasi dan standar yang berhubungan dengan kebebasan pers dan keadilan melibatkan lebih dari sekadar penggunaan KPI. Berikut adalah penjelasan mengenai regulasi, standar dan peran KPI dalam kebebasan pers dan keadilan:
Regulasi terkait Kebebasan Pers
Regulasi yang mendukung kebebasan pers termasuk undang-undang dan peraturan yang melindungi kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan hak untuk mengakses informasi.
Regulasi tersebut dapat mencakup hukum yang melindungi wartawan dari intimidasi, pembatasan terhadap penyiaran atau penerbitan berita, dan perlindungan terhadap sumber-sumber informasi rahasia.
Contoh regulasi yang terkait kebebasan pers adalah Undang-Undang Pers di berbagai negara, yang memberikan kerangka hukum untuk melindungi hak dan kebebasan jurnalis.
Standar Etika Jurnalistik
Standar etika jurnalistik adalah pedoman yang ditetapkan oleh organisasi jurnalistik atau lembaga pers yang mengatur perilaku dan praktik jurnalistik yang bertanggung jawab.
Standar etika tersebut mencakup prinsip-prinsip seperti keakuratan, keseimbangan, integritas, objektivitas, dan perlindungan terhadap privasi individu.
Organisasi seperti Dewan Pers di Indonesia, Society of Professional Journalists (SPJ) di Amerika Serikat, dan International Federation of Journalists (IFJ) secara aktif mempromosikan dan menegakkan standar etika jurnalistik.
Peran KPI dalam Kebebasan Pers dan Keadilan
