Mohon tunggu...
R Hady Syahputra Tambunan
R Hady Syahputra Tambunan Mohon Tunggu... Sales - Karyawan Swasta

Pemerhati Politik Sosial Budaya. Pengikut Gerakan Akal Sehat. GOPAY/WA: 081271510000 Ex.relawan BaraJP / KAWAL PEMILU / JASMEV

Selanjutnya

Tutup

Politik

Din Syamsudin: Mari Kawal MK Agar Keadilan Ditegakkan Serta Terhindar dari Fitnah dan Musibah

15 Juni 2019   15:22 Diperbarui: 15 Juni 2019   15:27 168
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Dokpri: kolase tribun - kompas

Dewan Pertimbangan MUI, Prof Dr Din Syamsudin meminta semua pihak mengawal dan mempercayakan hasil Pilpres yang belum diterima semua pihak kepada hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Din menilai rakyat memiliki hak untuk meminta MK berlaku adil dan objektif.

"Rakyat memang memiliki hak untuk meminta MK menunaikan tugas dan tanggung jawab secara mandiri, objektif, imparsial, dengan menjunjung tinggi prinsip menegakkan keadilan secara sejati," ujar Din Jumat 14 Juni 2019.

Dien khawatir bila rakyat tidak mengawal atau MK tidak menuntaskan sengketa Pilpres ini akan terjadi fitnah dan musibah berkepanjangan.

''Tuduhan kecurangan Pemilu/Pilpres oleh salah satu pihak harus dijernihkan. Kalau tuduhan itu tidak benar maka itu menjadi fitnah. Jika dibiarkan, akan menimbulkan fitnah berkelanjutan,'' ujarnya. "Namun, jika tuduhan itu benar, maka itu merupakan musibah. Jika tidak diluruskan, itu akan menjadi musibah berkepanjangan. Tambah Dien pada keterangan tertulisnya.

Harapan Din, hakim MK terketuk hati menegakkan keadilan. Hakim adalah perpanjangan tangan dari Tuhan dan hakim masih akan dimintai pertanggungjawaban nantinya.

Di atas prinsip keadilan dan kebenaran ini, kita ketuk hati para hakim MK untuk berbuat adil dan benar dengan senantiasa mengingat bahwa di atas mereka ada Ahkamul Hakimin, Hakim Yang Maha Tinggi, Maha Adil dan Maha Kuasa," pungkas Din.

Sumber: Redaksi, R.Hady kabardaerah.com.

** ** ** **

Dengan mundurnya Din Syamsudin dari Utusan Presiden Untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama, maka Din tidak lagi menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi.

Bila Din masih di tempat yang sama, lalu Din menyampaikan kalimat seperti diatas maka Din akan dinilai menjatuhkan dan menghianati Presiden.

Dijaman sekarang, berujar kalimat yang kurang mendukung atau menjilat penguasa bisa jadi akan mendapatkan serangan-serangan verbal dari buzer.

Dengan posisi Din yang netral, maka Din bebas mengungkapkan isi hati dan keperihatinan yang bersandar pada nuraninya.

Itulah bila kalangan akademisi dan tokoh bangsa tidak terikat dengan jabatan dan uang. Harga diri dan bibirnya akan sejalan.

Salam waras dan integritas.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun