#SaveUBN, Mengapa Kasus Lamanya Dibidik Lagi?

Muncul gerakan #SaveUBN di media sosial.

Hari ini muncul tagar sebagai solidaritas ke Ustadz Bachtiar Nasir (UBN) di Facebook, Twiter, Istagram. Ini dampak atas kembali dipanggilnya UBN untuk hadir sebagai tersangka pada Rabu, 8 May 2019 (besok)

UBN dibidik kasus lama dampak gerakan 212 dan karena dia oposisi?

UBN harus bersabar. Sekarang di 2019, kasus lamanya di 2017 yaitu kasus yang muncul akibat gerak UBN pasca sukses konsolidasi umat dengan gerakan 212 sebagai dampak ucapan Ahok yang diduga menista agama.

Ahok yang akhirnya dengan perjuangan Ulama yang luar biasa dan jutaan umat Islam mendekam di penjara dan terbukti sah dan meyakinkan menista agama islam.

Tidak hanya kurungan penjara, Ahok tumbang di Pilkada DKI Jakarta yang diakui ataupun tidak ini dampak dari konsolidasi Ulama dan Umat 212 yang militan menjalankan rekomendasi Ijtima ulama yang memutuskan mendukung Anies-Sandiaga.

Pilkada yang sukses menyisakan pula dugaan (versi humas 212) balas dendam ke Ulama yang terlibat gerakan 212. Habib Rizieq Shihab (HRS) contohnya, tiba2 difitnah dengan dugaan chat porno yang tidak membutuhkan waktu lama menjadi tersangka. Pada akhirnya kasus chat porno yang tidak cukup bukti dan terkesan dipaksakan dihentikan proses hukumnya.

Setelah HRS, UBN menunggu giliran. Dengan laporan ke Polisi oleh pelapor yang entah darimana rimbanya, UBN pun jadi tersangka dengan cepat. Kasusnya pun lama tidak berlanjut, dan tiba2 berlanjut lagi dimomen yang tepat.

Menurut Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) itu ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Wakil Direktur Dittipideksus Bareskrim Polri, Kombes Daniel Tahi Monang menurut JPNN telah memastikan kebenaran ini. Bahkan tambah Daniel, UBN diduga terlibat pengalihan aset Yayasan Keadilan untuk Semua (YKUS)

UBN dipanggil penyidik dan diharapkan hadir pada 8 Mei 2019. Hal itu tertuang dalam surat pemanggilan bernomor MPgl/212/v/Res2.3/2019 Dittipideksus Bareskrim Polri."Sudah dikirim surat panggilannya,"tambah Daniel. (Jpnn)

Polisi menduga ada aliran dana dari Bachtiar untuk digunakan dalam perjalanan ke negara Turki dari YKUS. Sedangkan YKUS dibentuk untuk mengumpulkan dana keperluan Aksi Bela Islam 411 dan 212.

Viral beredar surat pemanggilan UBN

Tarbawia: surat pemanggilan UBN

Dalam surat yang beredar itu, Bachtiar disangka melanggar Pasal 70 juncto Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 atau Pasal 374 KUHP juncto Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP atau Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atau Pasal 63 Ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 3 dan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Tanggapan pakar hukum.

Disadur dari indonesia inside, Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Muzakir menanyakan langkah kepolisian yang kembali memeriksa mantan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Ustaz Bachtiar Nasir (UBN). Bahkan, UBN ditetapkan sebagai tersangka dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari dana Aksi 411 dan 212 tahun 2016 silam.

“(Pemeriksaan) ini tidak tepat. Dulu sudah dinyatakan ditutup, sekarang kenapa dibuka lagi, dicari-cari lagi kesalahannya, ini masalahnya apa?,” kata Muzakir kepada IndonesiaInside, Selasa (7/5).

Terlebih, di tahun politik kerap terjadi politisasi kasus yang menimpa para ulama dan tokoh. Karenanya, Muzakir meminta agar penegakan hukum tidak dikaitkan dengan sesuatu apapun, apalagi kasus ini sudah diselesaikan sejak tahun 2017.

“Jangan sampai dihubungkan dengan pilpres karena sekarang ada tuduhan curang dan kasus itu diangkat kembali. Jangan sampai itu terjadi,” ujarnya.

Semoga saja UBN dapat melewati kasus hukum dengan baik. Semoga saja keterangan pihak yang berwajib bahwa pemanggilan UBN tidak ada kaitan dengan aksi 22 May 2019.

Kasus lama yang muncul dan diungkit setelah 2 tahun berlalu semoja saja betul2 murni karena proses pengumpulkan bukti yang lama sehingga tidak memunculkan dugaan bahwa oposisi/pendukung militan Prabowo Subianto dibidik dan dihabiskan 1 per 1 dan hukum digunakan untuk menebas lawan penguasa.

Bilamana Polisi bisa membuktikan UBN menggelapkan dana umat, kami apresiasi semoga Polri tetap jaya. Bila hanya dugaan dan ternyata kriminalisasi ulama terjadi kami takutnya Polri dianggap hanya terdepan dalam mengusut ulama pihak oposisi. Agar oposisi tidak ada lagi di negara ini.

#SaveUBN

#DukungPolriProfesional