Cryptocurrency dan Kedaulatan Moneter: Analisis Pengaruh terhadap Kebijakan Fiskal Nasional

Cryptocurrency telah memaksa pemerintah di seluruh dunia untuk merumuskan kebijakan yang responsif terhadap dinamika teknologi keuangan ini. Pendekatan regulasi yang diambil bervariasi antara negara, tergantung pada prioritas nasional dan persepsi risiko terhadap cryptocurrency. Strategi regulasi global dan domestik menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menyeimbangkan antara mendorong inovasi dan mengelola risiko ekonomi.

Salah satu pendekatan yang populer adalah sandbox regulation, yaitu pengaturan regulasi ringan yang memungkinkan perusahaan teknologi keuangan untuk menguji produk atau layanan mereka dalam lingkungan yang terkontrol. Singapura, misalnya, telah mengadopsi pendekatan ini melalui Monetary Authority of Singapore (MAS). Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong inovasi di sektor teknologi keuangan sambil memastikan bahwa risiko yang timbul tetap terkendali (MAS, 2023). Di sisi lain, beberapa negara memilih pendekatan yang lebih ketat. Contohnya, China melarang perdagangan cryptocurrency secara total dengan alasan untuk melindungi stabilitas keuangan dan mengurangi risiko pencucian uang. Langkah ini mencerminkan pendekatan regulasi yang mengutamakan kontrol negara atas sistem keuangan (IMF, 2023).

Selain regulasi domestik, kerjasama internasional juga menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global yang ditimbulkan oleh cryptocurrency. Karena sifat cryptocurrency yang lintas negara, regulasi yang tidak terkoordinasi dapat menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme. Organisasi internasional seperti Financial Action Task Force (FATF) telah menetapkan standar global untuk mengatur cryptocurrency, termasuk penerapan prinsip "know your customer" (KYC) untuk meningkatkan transparansi transaksi digital (FATF, 2023).

Selain regulasi, inovasi mata uang digital bank sentral (CBDC) menjadi respons penting negara terhadap tantangan cryptocurrency. CBDC adalah bentuk digital dari mata uang fiat yang dikeluarkan dan diatur oleh bank sentral. China menjadi pelopor dalam hal ini dengan meluncurkan yuan digital. Yuan digital dirancang untuk menggantikan peran cryptocurrency dan memberikan pemerintah kontrol penuh atas aliran uang digital. Di negara-negara lain, seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat, pengembangan CBDC sedang dalam tahap eksplorasi, dengan fokus pada efisiensi sistem pembayaran dan pengurangan biaya transaksi (World Bank, 2022).

Kesimpulan                     

Cryptocurrency telah menjadi fenomena global yang menghadirkan tantangan besar terhadap kedaulatan moneter dan kebijakan fiskal nasional. Sifat desentralisasi dan anonimitasnya tidak hanya mengganggu kontrol negara atas sistem keuangan, tetapi juga berpotensi merusak stabilitas ekonomi. Di sisi lain, cryptocurrency membuka peluang inovasi dalam sektor teknologi keuangan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, pemerintah harus mengambil langkah strategis dengan mengadopsi regulasi yang seimbang, mendorong inovasi melalui pendekatan seperti sandbox regulation, serta mengembangkan mata uang digital bank sentral (CBDC) sebagai alternatif yang mendukung kontrol negara sekaligus menjaga inklusivitas teknologi.