Kedaulatan moneter adalah kemampuan suatu negara untuk mengontrol kebijakan moneter dan keuangannya secara independen, termasuk mencetak uang, mengatur suku bunga, dan mengelola stabilitas ekonomi. Kedaulatan ini menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kekuatan negara dalam menghadapi dinamika global. Namun, perkembangan cryptocurrency menimbulkan tantangan serius terhadap kontrol negara atas aspek-aspek tersebut.
Salah satu tantangan utama adalah mengurangi kontrol negara terhadap kebijakan moneter. Cryptocurrency seperti stablecoin, yang nilainya dipatok terhadap mata uang fiat, menciptakan sistem keuangan alternatif yang tidak berada di bawah kendali bank sentral. Penggunaan stablecoin dalam transaksi internasional, misalnya, dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang nasional dan mempersulit negara untuk mengatur aliran modal atau nilai tukar mata uang mereka. Hal ini berdampak pada efektivitas kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi (IMF, 2023).
Lebih jauh, cryptocurrency memiliki potensi untuk menggantikan peran bank sentral sebagai otoritas moneter. Dengan teknologi blockchain, individu dan perusahaan dapat melakukan transaksi tanpa melalui lembaga perantara. Hal ini dapat menghilangkan kebutuhan akan sistem perbankan tradisional. Akibatnya, bank sentral kehilangan pengaruh dalam mengendalikan sirkulasi uang, yang merupakan fungsi inti mereka. Jika penggunaan cryptocurrency semakin meluas tanpa regulasi yang memadai, negara dapat kehilangan kontrol atas sistem keuangan mereka (Nakamoto, 2008).
Studi kasus negara-negara menunjukkan bagaimana tantangan ini terwujud. El Salvador, misalnya, menjadi negara pertama yang mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memanfaatkan keuntungan teknologi, tetapi juga menimbulkan kritik. Banyak ahli menilai bahwa kebijakan ini dapat melemahkan kedaulatan moneter El Salvador karena negara kehilangan kendali atas nilai Bitcoin, yang sangat volatil (World Bank, 2022).
Sebaliknya, China mengambil langkah berbeda dengan mengembangkan yuan digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC). Yuan digital dirancang untuk melawan pengaruh cryptocurrency asing seperti Bitcoin dan memodernisasi sistem keuangannya. Dengan yuan digital, pemerintah China dapat mempertahankan kendali penuh atas aliran uang digital dan transaksi domestik, sekaligus memperkuat posisi mereka di pasar global (IMF, 2023).
3. Dampak terhadap Kebijakan Fiskal Nasional
Cryptocurrency membawa dampak signifikan terhadap kebijakan fiskal nasional, khususnya dalam hal pendapatan negara dan regulasi. Sifat cryptocurrency yang anonim memberikan tantangan besar bagi pemerintah dalam memantau dan mengenakan pajak pada transaksi digital. Dengan anonimitas tersebut, banyak individu dan perusahaan memanfaatkan cryptocurrency untuk menghindari pajak. Sebuah laporan dari Tax Justice Network (2023) menunjukkan bahwa transaksi cryptocurrency tanpa pengawasan dapat menyebabkan potensi kehilangan pendapatan pajak hingga miliaran dolar setiap tahunnya di banyak negara. Hal ini memperburuk defisit anggaran negara dan mengurangi dana untuk program pembangunan.
Selain itu, pemerintah menghadapi dilema besar dalam merumuskan regulasi cryptocurrency. Di satu sisi, regulasi yang longgar dapat mendorong inovasi dan menarik investasi di sektor teknologi keuangan. Di sisi lain, kurangnya pengawasan dapat meningkatkan risiko seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penghindaran pajak. Pendekatan regulasi yang terlalu ketat dapat menekan pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi, sementara pendekatan yang terlalu lemah dapat menimbulkan instabilitas ekonomi. Dilema ini terlihat dalam kebijakan di Amerika Serikat, di mana regulator mencoba menyeimbangkan antara mendorong inovasi di Silicon Valley dan memitigasi risiko keuangan global (IMF, 2023).
Perspektif teori ekonomi politik membantu menjelaskan tantangan ini. Teori Public Choice menunjukkan bagaimana kepentingan elit memengaruhi regulasi cryptocurrency. Perusahaan besar di sektor teknologi memiliki pengaruh besar dalam proses legislasi melalui lobi politik dan kontribusi kampanye. Sebagai contoh, beberapa perusahaan seperti Coinbase dan Binance telah aktif melobi pemerintah untuk regulasi yang lebih menguntungkan bagi bisnis mereka. Hal ini mencerminkan bahwa regulasi sering kali dirancang bukan hanya untuk kepentingan masyarakat luas, tetapi juga untuk melindungi kepentingan elit tertentu (Buchanan & Tullock, 1962).
Sementara itu, pendekatan Neogramscian menyoroti bagaimana hegemoni perusahaan teknologi mendominasi pasar kripto. Dalam pandangan ini, perusahaan besar yang mengendalikan infrastruktur cryptocurrency, seperti platform perdagangan dan teknologi blockchain, menciptakan dominasi atas sistem ekonomi digital. Hegemoni ini memungkinkan mereka untuk memengaruhi tidak hanya pasar, tetapi juga kerangka regulasi, sehingga menciptakan keuntungan bagi diri mereka sendiri sambil melemahkan kontrol negara (Gramsci, 1971).
Respons Pemerintah terhadap Cryptocurrency
