Sejarah dan Perkembangan Penganggaran dalam Pemerintahan Indonesia
Sejarah dan perkembangan penganggaran dalam pemerintahan Indonesia mencerminkan perjalanan panjang dalam mengelola sumber daya keuangan negara. Berikut adalah resume dari materi ini:
1. Masa Kolonial Belanda:
oDi bawah penjajahan Belanda, Indonesia tidak memiliki sistem penganggaran modern.
oPengelolaan keuangan terpusat pada pihak kolonial Belanda, dengan fokus pada kepentingan Belanda.
2. Kemerdekaan dan Awal Republik:
oSetelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mulai mengembangkan sistem penganggaran independen.
oLembaga Keuangan Negara (LKN) dibentuk pada tahun 1947 untuk mengelola anggaran nasional.
3. Era Orde Lama (1950-an hingga 1960-an):
oMasa ini ditandai dengan adopsi model pembangunan ekonomi berdasarkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).
oPenganggaran negara sangat terkait dengan sektor-sektor strategis dan infrastruktur.
4. Era Orde Baru (1967-1998):
oPemerintah pusat memiliki peran sentral dalam pengelolaan penganggaran.
oDwifungsi ABRI memberikan peran militer dalam ekonomi.
oPengawasan parlemen terhadap anggaran sangat terbatas.
5. Reformasi dan Era Pasca-Orde Baru (Setelah 1998):
oPasca-jatuhnya Orde Baru, terjadi reformasi signifikan dalam sistem penganggaran.
oWewenang penganggaran ditingkatkan kepada DPR dan pemerintah daerah.
oFokus pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses penganggaran.
6. Perkembangan Terkini:
oPemerintah terus melakukan reformasi penganggaran untuk memperkuat tata kelola keuangan negara.
oPenggunaan teknologi informasi dan komunikasi semakin luas dalam penyusunan dan pelaporan anggaran.
oPrinsip-prinsip Good Governance dan tata kelola yang baik menjadi fokus dalam penganggaran.
Anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan:Â
1. Berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat ( pengeluaran atau belanja
2. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut.
Fungsi anggaran sektor publik
1. Anggaran sebagai alat perencanaan
2. Anggaran sebagai alat pengendalian
3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal
4. Anggaran sebagai alat politik
5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi
6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja
Kesimpulan:
Sejarah dan perkembangan penganggaran dalam pemerintahan Indonesia mencerminkan perjalanan panjang yang mengalami transformasi penting. Reformasi pasca-Orde Baru telah membawa perubahan besar dalam pengelolaan keuangan negara dengan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Reformasi terus berlanjut untuk memperkuat tata kelola keuangan negara.
