Pengalaman gugurnya 18 orang prajurit dari satuan elit Angkatan Bersenjata Philipina beberapa waktu yang lalu ketika bertempur menghadapi kelompok Abu Sayyaf yang menyandera 10 orang WNI, semakin membuktikan bahwa kemampuan kelompok-kelompok teroris semakin meningkat.Â
Oleh karenanya, terorisme tidak seharusnya hanya dipandang sebagai sebuah 'tindak pidana' yang hanya dilakukan penindakan ketika mereka melakukan aksinya. Terorisme harus benar-benar dipahami sebagai sebuah ancaman dan kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan, yang memerlukan penanganan secara komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan di level nasional.
TNI Angkatan Darat yang memiliki tugas pokok menjaga kedaulatan negara di wilayah daratan NKRI, senantiasa menyiapkan dirinya untuk menghadapi berbagai ancaman, yang dapat berpotensi mengganggu perikehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah daratan.Â
Melalui fungsi utama pertempuran dan teritorial, TNI AD juga senantiasa memaksimalkan perannya untuk mencegah serta menghadapi berbagai ancaman yang membahayakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Sesungguhnya upaya preventif ataupun pre-emptive dapat dikedepankan sebelum ancaman ataupun serangan teror dapat terjadi. Kemampuan deteksi dini dan cegah dini yang dimiliki oleh Komando Kewilayahan maupun kemampuan intelijen yang dimiliki oleh satuan Intelijen TNI AD dapat dikerahkan dalam tahap pencegahan, tahap rehabilitasi maupun deradikalisasi.Â
Demikian pula pada tahap penindakan aksi teror, prajurit dan satuan elit TNI seperti Sat 81/Gultor Kopassus maupun Raider, memiliki kualifikasi yang selalu dilatihkan untuk operasi-operasi khusus melawan terorisme sebagai tugas pokok satuan tersebut.
Bila para pemangku kepentingan di Negara Republik Indonesia ini menyadari tingkat bahaya terorisme dan menyepakati bahwa pendekatan yang perlu dilakukan tidaklah sekedar Criminal Justice Model, maka TNI AD sudah sangat siap untuk berperan secara proaktif memberantas terorisme hingga ke akar-akarnya.Â
Tentu saja, hal ini perlu dipayungi oleh aturan perundang-undangan yang jelas dan tidak berpotensi memicu pertentangan, serta implementasinya harus melibatkan semua komponen bangsa secara kolektif dan terkoordinasi dalam sebuah lembaga yang saat ini disebut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
