Industri Pertahanan Indonesia 10 Tahun ke Depan, Seperti Apa?

Bila kita mengejar pesawat tempur generasi ke 5 akan sulit. Rusia dan China sendiri mengejar ketertinggalan membuat pesawat tempur siluman perlu puluhan tahun dari Amerika Serikat. 

Untuk memenuhi MEF tidak hanya kebutuhan kualitas tapi juga kuantitas alutsista untuk menutupi ruang udara Indonesia yang luas. Yang perlu dikejar ialah bagaimana mendapatkan alih teknologi dalam pembuatan drone bersenjata dan radar militer.

Mengejar teknologi pesawat tempur dalam 10 tahun kedepan terbilang sulit tercapai, yang ada didepan mata ialah pengembangan teknologi drone militer. Indonesia sejak 2015 telah mengembangkan drone MALE (Medium Altitude Long Endurance) yang mampu menjalankan misi ISR penuh (inteligence, surveilance, reconnaisance). Pesawat tanpa awak ini rencananya diproduksi tahun 2022. 

Program MALE adalah program berdasarkan Permen Ristek DIKTI no 38 Tahun 2019, BPPT merupakan Koordinator Program MALE yang memimpin sebagai koordinator Program dan Anggaran kegiatan tersebut dalam program Konsorsium PRN 2020-2024, beranggotakan 7 K/L dibawah koordinasi BPPT. 

Di samping BPPT, sumber penganggaran kegiatan program ini juga berasal dari Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya seperti Kementerian Pertahanan dan LAPAN.

Deskripsi : Drone MALE buatan Indonesia I Sumber Foto : IG Dirgantara Indonesia

Konsorsium MALE melibatkan K/L Kementerian Pertahanan, TNI-AU, BPPT, LAPAN, ITB, PTDI, dan PT Len (Persero) sehingga pihak-pihak yang terkait/terlibat dalam pembuatan Drone MALE adalah Konsorsium MALE, bukan hanya PTDI.

Drone ini mampu beroperasi selama 24 jam dengan ketinggian 15.000 kaki dan jangkauan jelajah 5000 km. Spesifikasi drone ini serupa dengan milik drone CH-4 (China), Anka (Turki) dan Patroller (Safran-Perancis). Bila Pesawat tanpa awak ini diproduksi massal dengan spesifikasi militer dapat digunakan sebagai patroli udara untuk menutupi ruang udara dari sisi keamanan dan pertahanan.

Bila dalam 10 tahun kedepan Indonesia mengembangkan kapal induk helikopter maka jangan lupakan pengadaan helikopter angkut berat. Kebutuhan dasar TNI AU dan TNI AD sesuai dengan minimum essential force (MEF) atau kekuatan pokok minimum TNI tahap kedua masih cukup banyak. Untuk heli serbu butuh 40, baru bisa dukung 9. Untuk heli angkut berat, kebutuhannya 100, baru bisa dukung 8.

PT.Dirgantara Indonesia (PT.DI) telah mampu merakit helikopter angkut berat berkerjasama dengan Airbus. Kementerian Pertahanan pada bulan april 2019 telah menandatangani serangkaian kontrak pengadaan alat utama sistem pertahanan atau alutsista untuk kebutuhan TNI di kompleks PT Pindad. 

Salah satunya pembelian helikopter Super Puma NAS-332C1. Transfer teknologi helikopter angkut amat penting agar Indonesia tidak hanya menjadi perakit tapi 100 % produk dalam negeri.

_