Anggaran Narsum DPRD Sidoarjo, Efektif atau Pemborosan?

SIDOARJO -  Kegiatan tambahan anggota DPRD Sidoarjo menjadi narasumber (Narsum) dalam berbagai kegiatan yang digelar di 18 kecamatan di kota delta selama dua bulan terakhir ini dianggap punya banyak manfaat. Namun disisi lain ada pihak yang menyebutnya sebagai pemborosan uang rakyat.

Ditemui beberapa waktu lalu di ruang sidang paripurna DPRD Sidoarjo, Ketua Fraksi Partai Golkar, Arief Bachtiar dan Ketua Fraksi Partai Nasdem-Demokrat, M. Sochieb mengaku mendapatkan banyak masukan dari masyarakat yang selama ini tak pernah tersampaikan pada pemangku kekuasaan.

Menurut Arief, keberadaan para anggota dewan di kegiatan yang dihadiri berbagai unsur masyarakat tersebut bukan sekedar menyajikan materi pembahasan sebagaimana topik yang ditetapkan penyelenggara acara pada saat itu.

"Justru yang lebih banyak adalah kami menerima berbagai laporan tentang kondisi riil di lapangan yang mungkin selama ini tak pernah tersampaikan secara langsung karena tidak adanya saluran komunikasi yang tepat," katanya.

Karena itu, kegiatan ini menjadi sangat efektif bagi dirinya sebagai legislator karena bisa menangkap aspirasi masyarakat yang disampaikan secara jujur tanpa ada kepentingan apapun. "Hasilnya, 15 butir rekomendasi yang kita sampaikan melalui juru bicara Banggar (Badan Anggaran-red) dalam sidang penetapan APBD Sidoarjo 2022 itu adalah suara masyarakat yang diinventaris saat kami menjadi narsum," imbuh politisi asal Kecamatan Sidoarjo itu.

Ungkap senada juga disampaikan oleh Sochieb. Menurutnya informasi yang mereka dapatkan dari warga itu jauh lebih akurat jika dibandingkan dengan forum reses yang biasa digelar masing-masing anggota DPRD  setiap enam bulan sekali.

Meski begitu Ketua Umum  Java Corruption Watch (JCW), Sigit Imam Basuki menganggap program narsum anggota DPRD Sidoarjo tersebut telah memboroskan uang rakyat yang dikelola Pemkab melalui APBD.

Berdasarkan data yang ada padanya, sepanjang bulan Oktober lalu dari 50 anggota DPRD Sidoarjo, ada 46 orang yang menghadiri undangan sebagai narsum. Mereka yang tidak mengambil 'jatah' itu antara lain Atok Ashari, Sutrisno, M. Nizar dan Mimik Idayana.

"Total ada 167 kegiatan dengan durasi masing-masing 3 jam. Kalau honor per kegiatan sebesar Rp 3.570.000, itu bersih setelah dipotong pajak, maka dana daerah yang dikeluarkan untuk honor narsum anggota dewan di bulan itu sebesar Rp 578.340.000," jelasnya saat dikonfirmasi pada hari Senin, 06/12/2021

Sedangkan di bulan November 2021 ada peningkatan volume hingga 622 kegiatan yang diikuti 48 anggota DPRD Sidoarjo kecuali M. Nizar dan Mimik Idayana. Sehingga total dana yang digelontorkan ke kantong para legislator itu sebesar Rp 2.220.540.000.

Jadi dalam dua bulan itu saja, besaran uang APBD yang dikeruk untuk membiayai program itu hampir mencapai Rp 2,8 miliar. "Serapan terbesar ada di empat orang pimpinan dewan. Dalam dua bulan itu jumlah kehadiran mereka antara 23 sampai 28 kali kegiatan," sebut Sigit lagi.

Menurutnya, jika program ini dianjutkan di tahun anggaran 2022 mendatang, maka dipastikan APBD Sidoarjo akan mengalami bleeding alias pendarahan hingga diatas Rp 25 Miliar. Jika diasumsikan setiap bulan dana yang dikeluarkan rata-rata sebesar Rp 2,2 Miliar.

"Sekarang coba ditelaah lebih jauh, apakah penyerapan aspirasi itu sudah sebanding dengan besaran dana yang dikeluarkan? Sedang disisi lain, para anggota dewan itu juga sudah punya anggaran saat menggelar reses, rapat dengar pendapat dan lain-lain," pungkas Sigit.

Sumber Kutipan https://www.dnnmedia.net/