2. Ketidaksetaraan Ekonomi:Â
Salah satu ancaman utama bagi demokrasi adalah ketidaksetaraan ekonomi yang semakin melebar. Ketika sebagian kecil populasi menguasai sebagian besar kekayaan, mereka dapat mempengaruhi kebijakan politik demi kepentingan mereka sendiri, yang pada gilirannya dapat merusak proses demokratis.
3. Erosi Kepercayaan terhadap Institusi:Â
Di banyak negara, kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi, seperti parlemen, partai politik, dan media, semakin menurun. Ketidakpercayaan ini seringkali dipicu oleh skandal korupsi, disfungsi pemerintah, atau persepsi bahwa institusi-institusi ini tidak lagi mewakili kepentingan rakyat.
4. Disinformasi dan Media Sosial:Â
Di era digital, penyebaran informasi palsu atau disinformasi melalui media sosial telah menjadi tantangan besar bagi demokrasi. Informasi yang salah dapat memanipulasi opini publik, merusak kepercayaan pada proses pemilu, dan memicu polarisasi politik.
KESIMPULANÂ
Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang kompleks dan dinamis, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, kebebasan, kesetaraan, dan supremasi hukum. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, demokrasi tetap menjadi bentuk pemerintahan yang paling banyak diadopsi karena fleksibilitasnya dalam menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Namun, untuk menjaga vitalitasnya, demokrasi membutuhkan komitmen dari semua pihak---pemerintah, masyarakat sipil, dan warga negara---untuk terus memperkuat institusi-institusi demokrasi, melindungi hak asasi manusia, dan memastikan bahwa kekuasaan tetap berada di tangan rakyat.
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Ghofar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia, Setelah Perubahan
Dengan Delapan Negara Maju, Kencana Perdana Media, Jakarta, 2009.
