Sederet fakta tersebut jelas menunjukkan tingginya kecenderungan uncertainty dan instability di MSG sehingga tidak memungkinkan Indonesia untuk serta merta langsung menjadi anggota penuh di MSG sementara ini.
Pada prinsipnya, kesuksesan MSG di kawasan dapat diukur dari komitmen dan konsistensinya terhadap apa yang tertulis pada Agreement Establishing MSG tahun 2007, suatu dokumen yang menjadi dasar arah kebijakan di MSG.
Dalam konteks inilah, Indonesia mampu hadir dan berperan konstruktif bagi perkembangan kerja sama MSG. Indonesia diharapkan menjadi partner sekaligus bagian dari MSG untuk berperan aktif memberikan solusi bagi serangkaian permasalahan internal yang dialami MSG saat ini.
Di sisi lain, ada berbagai potensi yang dapat dikembangkan di MSG dan sesuai dengan kepentingan Indonesia. Data World Bank pada akhir tahun 2015 menyebutkan bahwa sejumlah negara di Pasifik berpotensi menciptakan ribuan lapangan kerja di bidang teknologi informasi (online outsourcing), utamanya Fiji. Hal ini setidaknya menunjukkan bahwa MSG dapat menjadi pasar non-tradisional bagi Indonesia yang layak untuk dikembangkan.
Secara sosial budaya, MSG dapat menjadi wadah eksklusif bagi kelima provinsi bercorak Melanesia di Indonesia untuk bermitra dengan negara-negara tetangga terdekatnya di kawasan Pasifik. Kelima provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.
Berkaitan dengan tuduhan segelintir oknum masyarakat di MSG mengenai pelanggaran HAM di Papua, Indonesia memang wajib untuk mengimbangi persepsi buruk yang muncul di kawasan tersebut. Akan tetapi, hal tersebut bukan menjadi kepentingan utama dan satu-satunya bagi Indonesia. Kebutuhan untuk saling bekerja sama dalam bidang ekonomi dan budaya yang justru mendorong kemitraan Indonesia dan MSG semakin meningkat.
Dalam konteks HAM, Indonesia justru dapat berbagi pengalaman praktis penghormatan hak asasi kepada MSG, seperti perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Sebagai contoh, jumlah anggota DPR RI perempuan periode tahun 2014-2019 adalah sebanyak 97 orang atau 17,32%. Kondisi ini jauh berbeda dengan parlemen di Kepulauan Solomon yang sama sekali tidak memiliki anggota legislatif perempuan.
Di Vanuatu, situasi lebih buruk terjadi pada Mary Jack Kaviamu yang selalu mendapat penolakan untuk mencalonkan diri sebagai anggota parlemen sejak tahun 2008. Keberadaan anggota parlemen perempuan di Vanuatu dianggap sebagai tindakan menentang tradisi masyarakat setempat.
Oleh karena itu, peranan Indonesia di MSG juga perlu fokus pada bantuan perbaikan struktur organisasi MSG sehingga kesepakatan dan target yang sebelumnya telah disepakati dapat mulai dipercepat pencapaiannya. Tentunya, hal ini juga perlu ditopang penuh dengan kerja sama bilateral secara intensif dan terarah antara Indonesia dengan masing-masing anggota MSG. Â Â Â
