Symposium on MSG Humanitarian and Emergency Response Coordination Centre, in Honiara, Solomon Islands, 2015
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus Melanesian Spearhead Group (MSG) tahun 2016 rencananya akan diselenggarakan di Port Vila, Vanuatu, pada Mei 2016. Pertemuan yang awalnya akan diadakan pada awal April 2016 tersebut terpaksa ditunda karena Fiji tengah melakukan pemulihan kondisi paska bencana topan Winston, Februari lalu.
MSG merupakan organisasi sub-regional yang terdiri dari Fiji, Papua Nugini, Vanuatu, Kepulauan Solomon dan suatu koalisi partai politik di Kaledonia Baru: Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS).
Adanya judul ‘khusus’ pada KTT tersebut berimplikasi bahwa pembahasan agenda yang juga bersifat khusus, terbatas dan perlu mendapat persetujuan dari tingkat Kepala Pemerintahan MSG. Pemilihan Direktur Jenderal Sekretariat MSG yang baru dan rencana penyelesaian masalah finansial MSG diperkirakan masuk menjadi agenda utama pembahasan.
Tingginya tingkat instabilitas politik dan rendahnya pertumbuhan ekonomi seluruh anggota MSG menyebabkan agenda pembahasan KTT MSG setiap tahunnya berkutat pada isu-isu serupa. Posisi geografis yang kurang strategis, rendahnya kualitas pendidikan dan minimnya daya beli masyarakat adalah beberapa faktor yang menjadikan rata-rata pertumbuhan ekonomi tahunan MSG rendah.
Titik tolak harapan transformasi MSG terjadi pada KTT MSG ke-20 yang berlangsung di Honiara, Kepulauan Solomon, 26 Juni 2015. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia berhasil diterima sebagai Associate Member di MSG yang pertama, setelah sebelumnya berstatus sebagai Observer bersama dengan Timor Leste sejak tahun 2011.
Peningkatan status kerja sama Indonesia di MSG tersebut memang menjadi suatu harapan besar bagi MSG, utamanya bagi dua negara besar dan dominan yaitu Papua Nugini dan Fiji. Indonesia dipandang mampu menjadi jembatan untuk melebarkan jaringan MSG ke ASEAN dalam berbagai sektor. Selain itu, bantuan capacity building yang selama ini disediakan oleh Indonesia diharapkan dapat meningkat, khususnya bagi seluruh anggota MSG.
Namun demikian, sejumlah pihak mempertanyakan langkah yang diambil oleh Indonesia di MSG tersebut. Bagaimana sebenarnya Indonesia memandang arti penting kawasan Pasifik, utamanya di MSG.
Dibandingkan dengan organisasi regional lainnya, MSG sejatinya memiliki tingkat institusionalisasi yang masih rendah. Sebagai contoh, tindak lanjut kerangka kerja “MSG 2038 Prosperity for All Plan” yang dikembangkan sejak tahun 2013 masih berada pada tataran normatif dengan pengaruh yang minim dan tanpa struktur rencana kerja yang konkrit.
MSG juga belum mampu menjawab kritik mengenai keberadaan FLNKS sebagai anggota penuh tetapi tidak mampu terlibat dalam seluruh pengambilan keputusan di MSG, seperti MSG Free Trade Agreement. Dampak perubahan iklim yang menjadi isu mendasar di kawasan Pasifik juga belum dapat mulai ditangani secara efektif melalui kerja sama MSG.
Info terakhir juga menyebutkan Peter Forau, mantan Direktur Jenderal Sekretariat MSG, mengundurkan diri setelah merasa gagal menyelesaikan masalah finansial sekretariat serta menurunnya komitmen anggota MSG atas kesepakatan yang telah diraih selama ini.
Sederet fakta tersebut jelas menunjukkan tingginya kecenderungan uncertainty dan instability di MSG sehingga tidak memungkinkan Indonesia untuk serta merta langsung menjadi anggota penuh di MSG sementara ini.
Pada prinsipnya, kesuksesan MSG di kawasan dapat diukur dari komitmen dan konsistensinya terhadap apa yang tertulis pada Agreement Establishing MSG tahun 2007, suatu dokumen yang menjadi dasar arah kebijakan di MSG.
Dalam konteks inilah, Indonesia mampu hadir dan berperan konstruktif bagi perkembangan kerja sama MSG. Indonesia diharapkan menjadi partner sekaligus bagian dari MSG untuk berperan aktif memberikan solusi bagi serangkaian permasalahan internal yang dialami MSG saat ini.
Di sisi lain, ada berbagai potensi yang dapat dikembangkan di MSG dan sesuai dengan kepentingan Indonesia. Data World Bank pada akhir tahun 2015 menyebutkan bahwa sejumlah negara di Pasifik berpotensi menciptakan ribuan lapangan kerja di bidang teknologi informasi (online outsourcing), utamanya Fiji. Hal ini setidaknya menunjukkan bahwa MSG dapat menjadi pasar non-tradisional bagi Indonesia yang layak untuk dikembangkan.
Secara sosial budaya, MSG dapat menjadi wadah eksklusif bagi kelima provinsi bercorak Melanesia di Indonesia untuk bermitra dengan negara-negara tetangga terdekatnya di kawasan Pasifik. Kelima provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.
Berkaitan dengan tuduhan segelintir oknum masyarakat di MSG mengenai pelanggaran HAM di Papua, Indonesia memang wajib untuk mengimbangi persepsi buruk yang muncul di kawasan tersebut. Akan tetapi, hal tersebut bukan menjadi kepentingan utama dan satu-satunya bagi Indonesia. Kebutuhan untuk saling bekerja sama dalam bidang ekonomi dan budaya yang justru mendorong kemitraan Indonesia dan MSG semakin meningkat.
Dalam konteks HAM, Indonesia justru dapat berbagi pengalaman praktis penghormatan hak asasi kepada MSG, seperti perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Sebagai contoh, jumlah anggota DPR RI perempuan periode tahun 2014-2019 adalah sebanyak 97 orang atau 17,32%. Kondisi ini jauh berbeda dengan parlemen di Kepulauan Solomon yang sama sekali tidak memiliki anggota legislatif perempuan.
Di Vanuatu, situasi lebih buruk terjadi pada Mary Jack Kaviamu yang selalu mendapat penolakan untuk mencalonkan diri sebagai anggota parlemen sejak tahun 2008. Keberadaan anggota parlemen perempuan di Vanuatu dianggap sebagai tindakan menentang tradisi masyarakat setempat.
Oleh karena itu, peranan Indonesia di MSG juga perlu fokus pada bantuan perbaikan struktur organisasi MSG sehingga kesepakatan dan target yang sebelumnya telah disepakati dapat mulai dipercepat pencapaiannya. Tentunya, hal ini juga perlu ditopang penuh dengan kerja sama bilateral secara intensif dan terarah antara Indonesia dengan masing-masing anggota MSG.
