1.Penguatan Penegakan Hukum
Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan transparan. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas pengawas lingkungan, seperti penyediaan teknologi pemantauan modern, pelatihan aparat penegak hukum, dan penerapan sanksi yang berat bagi pelanggar hukum lingkungan.
2.Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Publik
Edukasi tentang pentingnya pelestarian lingkungan perlu ditanamkan sejak dini. Program kesadaran publik, seperti kampanye tentang pengelolaan sampah, reboisasi, dan penggunaan energi terbarukan, harus menjadi prioritas pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.
3.Penguatan Kebijakan yang Berbasis Bukti
Pembuatan kebijakan harus didasarkan pada penelitian ilmiah yang mendalam. Pemerintah dapat bermitra dengan akademisi dan lembaga riset untuk memastikan bahwa regulasi yang dibuat efektif dalam mengatasi permasalahan lingkungan.
4.Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan
Pemerintah dan pelaku usaha harus mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam setiap kebijakan ekonomi dan investasi. Misalnya, penerapan pajak karbon dapat menjadi insentif bagi perusahaan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
5.Kolaborasi Internasional
Dalam menghadapi isu-isu global seperti perubahan iklim, Indonesia harus aktif berpartisipasi dalam perjanjian internasional seperti Paris Agreement. Selain itu, kerja sama dengan negara-negara lain dalam pengelolaan sumber daya lintas batas sangat penting untuk menjaga ekosistem global.
6.Digitalisasi Pengelolaan Lingkungan
