Kita harus ingat, alokasi dana untuk wartawan tersebut bukan diambil dari kantong pribadi. Alokasi tersebut diambilkan dari uang rakyat (APBD). Bahkan beberapa daerah terang-terangan memasukan poin alokasi dana wartawan ini dalam APBD.
Pertanyaannya, “bolehkah APBD dialokasikan untuk wartawan?” Jawabannya jelas: tidak boleh!
Sebab antara instansi pemerintahan dan wartawan, keduanya berada di “perusahaan” yang berbeda. Instansi pemerintahan sebagai perusahaan mempunyai karyawan, yaitu rakyat. Sedangkan wartawan sebagai buruh punya induk perusahaan, yaitu perusahaan pers(misalnya: Kompas, Jawa Pos, Sindo dan sebagainya).
Alokasi APBD untuk wartawan jelas haram, layaknya alokasi dana PT Sahabat untuk karyawan PT Makmur. Seperti halnya karyawan PT Makmur yang marah, rakyat berhak marah jika ada alokasi APBD untuk wartawan. Rakyat berhak menolak dan menuntut alokasi tersebut dihapus.
Di antara organisasi Pers yang ada, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tegas menolak APBD untuk wartawan. AJI pernah melakukan demonstrasi di Kediri, karena pemerintah setempat mencantumkan dana buat wartawan. Beberapa personil AJI juga melakukan hal serupa di Tulungagung.
Namun ada pula organisasi Pers yang selalu “menyusu” ke pemerintah. Mereka berupaya ada alokasi dana negara untuk organisasi mereka. Bahkan tidak segan membuat berbagai kegiatan, dengan harapan bisa mengajukan dana sponsor ke instansi pemerintahan.
Sebagai tambahan cerita, suatu ketika ada acara puncak perayaan sebuah hari bersejarah di Surabaya. Ketika itu ada rombongan wartawan dari Tulungagung, bermaksud menemui puncuk pimpinan sebuah organisasi pers. Mereka ingin minta sumbangan, untuk menyewa sekretariat baru.
Saya yang duduk tidak jauh dari mereka, jelas mendengar setiap detil pembicaraan. Yang membuat saya tercengang, pimpinan organisasi pers tersebut bertanya, “apakah pemerintah setempat (Pemkab Tulungagung) tidak mau membantu?”
Dalam hati saya berpikir, “jika organisasi wartawannya saja bersikap *(bodrek), apa yang diharapkan dari anggotanya?” Apa yang bisa diharapkan dari perilaku insan pers yang menyusu kepada dana negara? Dimana letak independensi mereka?
Karena itu, sudah saatnya rakyat mengambil sikap untuk memberikan kontrol terhadap perilaku pers. Caranya dengan mendirikan lembaga-lembaga “media watch”. Mereka wajib mengritisi semua aspek pers.
