Di sisi lain, dalam sistem demokrasi, media umumnya lebih bebas dan memainkan peran lebih besar dalam mengendalikan pemerintah dan lembaga lainnya. Menurut Norris (2006), media yang bebas dan independen adalah landasan demokrasi. Di negara demokrasi, media memiliki lebih banyak ruang untuk mengkritik pemerintah, menyelidiki hak asasi manusia, dan mendukung perubahan kebijakan untuk melindungi hak asasi manusia.
4. Studi Kasus Dan Contoh Empiris
Beberapa studi kasus menunjukkan pentingnya peran media dalam mempromosikan hak asasi manusia. Misalnya, liputan investigatif media internasional mengenai genosida Rwanda pada tahun 1994 membantu meningkatkan kesadaran global dan memobilisasi bantuan internasional (Thompson, 2007). Demikian pula, berita pelanggaran HAM yang dilakukan Myanmar terhadap kelompok etnis Rohingya menarik perhatian global dan menekan komunitas internasional untuk bertindak (Gowen, 2017).
Di sisi lain, ada juga kasus di mana media tidak menjalankan perannya, hal ini terlihat dari pemberitaan konflik di Timur Tengah yang bias atau tidak akurat, yang terkadang memperburuk ketegangan dan pelanggaran hak asasi manusia (Lynch , 2006).
5. Teori Dan Model Terkait
Beberapa teori dan model komunikasi dapat digunakan untuk memahami peran komunikasi massa dalam konteks ini. Teori spiral keheningan yang dikemukakan oleh Noelle-Neumann (1974) menjelaskan bagaimana masyarakat cenderung diam ketika opininya bertentangan dengan opini mayoritas yang disajikan di media. Hal ini dapat mempengaruhi kesadaran dan advokasi hak asasi manusia, karena masyarakat mungkin takut untuk mengungkapkan pandangan mereka yang berbeda mengenai isu hak asasi manusia.
Kerangka teori yang kemudian dikembangkan oleh Goffman (1974) dan Entman (1993) juga relevan dalam konteks ini. Framing mengacu pada cara media dan individu membingkai dan menyajikan realitas dengan memilih dan menekankan aspek-aspek tertentu dari peristiwa atau isu. Bagaimana media membingkai hak asasi manusia dapat mempengaruhi persepsi dan tanggapan publik secara signifikan. Misalnya, penggambaran media mengenai pengungsi sebagai "korban" dan "ancaman" dapat menimbulkan sikap publik dan tanggapan politik yang sangat berbeda.
Â
6. Peran Media Baru Dan Digital
Munculnya media digital dan sosial telah mengubah lanskap komunikasi hak asasi manusia. Menurut Castells (2012), jaringan komunikasi digital memungkinkan penyebaran informasi lebih cepat dan luas serta memberikan suara kepada individu dan kelompok yang sebelumnya terpinggirkan. Media sosial seperti Twitter, Facebook dan YouTube telah menjadi alat penting untuk mempromosikan hak asasi manusia, memungkinkan mobilisasi massa dan kampanye global dalam waktu singkat.
Namun media digital juga memiliki tantangan tersendiri, seperti penyebaran misinformasi dan berita palsu. Wardle dan Derakhshan (2017) menekankan bahwa meskipun media digital dapat mendemokratisasi informasi, media digital juga dapat digunakan untuk menyebarkan propaganda dan memperburuk hak asasi manusia jika tidak diawasi dengan baik.
