Selain itu, terlihat pula munculnya calon instan dari kalangan selebriti dan pengusaha yang tidak memiliki pengalaman organisasi dan latar belakang pendidikan yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa proses kaderisasi tidak sesuai dengan tujuan partai, yang seharusnya memberikan kesempatan yang adil bagi individu yang memiliki kompetensi dan integritas untuk mencalonkan diri.
Keberlanjutan politik dinasti juga berpotensi menutup peluang bagi masyarakat yang memiliki kualifikasi yang baik untuk ikut serta dalam kontestasi politik. Hal ini dapat menghasilkan pusaran kekuasaan di lingkungan elite politik yang menekankan unsur kekerabatan atau keluarga, yang pada gilirannya dapat memicu negosiasi dan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan. Jika kondisi ini terus berlanjut, mencapai pemerintahan yang bersih dan sistem demokrasi yang sehat akan semakin sulit.
Pada akhirnya, situasi ini mencerminkan bahwa pendidikan politik di Indonesia masih belum berjalan optimal. Idealnya, kesempatan untuk menduduki jabatan politik seharusnya terbuka bagi siapa saja yang memenuhi syarat, tanpa adanya dominasi kelompok tertentu yang didasarkan pada hubungan kekeluargaan, kekerabatan, atau kedekatan emosional. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mengatur pembatasan periodisasi agar politik dinasti tidak tumbuh dengan cepat dan merusak tatanan sistem demokrasi. Kesadaran dari partai politik sendiri juga penting untuk memastikan penempatan regulasi tersebut, agar politik dinasti tidak terus berkembang dan dapat dihindari dengan pemahaman politik yang lebih baik oleh masyarakat.
