Saat ini, perebutan sumber daya, ditambah dengan semakin besarnya dampak perubahan iklim, semakin memperketat persaingan tersebut.
Arktik, yang dulunya merupakan gurun beku, menjadi semakin mudah diakses karena mencairnya es laut, terbukanya rute pelayaran baru, dan akses terhadap cadangan minyak dan gas yang belum dimanfaatkan.
Hal ini menyebabkan meningkatnya ketegangan geopolitik, dimana negara-negara Arktik berlomba-lomba untuk menguasai perairan penting yang strategis ini.
Laut Cina Selatan, yang merupakan jalur pelayaran penting dan merupakan lokasi penangkapan ikan yang berharga, telah menjadi titik konflik lainnya.
Klaim teritorial Tiongkok yang tegas di wilayah tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di antara negara-negara tetangganya dan komunitas internasional, yang menyoroti potensi konflik mengenai berkurangnya sumber daya laut.
Selain itu, kurangnya peraturan internasional yang jelas yang mengatur kegiatan di wilayah di luar yurisdiksi nasional, seperti laut lepas, menciptakan kesenjangan tata kelola yang memicu praktik-praktik tidak berkelanjutan dan menghambat upaya konservasi yang efektif.
Dari Geopolitik ke Ekopolitik: Menuju Masa Depan Laut yang Berkelanjutan
Tata kelola kelautan saat ini, yang ditandai dengan peraturan yang terfragmentasi, kepentingan nasional jangka pendek, dan terputusnya hubungan dengan urgensi krisis iklim, sangatlah tidak berkelanjutan. Untuk menjamin kesehatan laut dan kesejahteraan generasi mendatang, diperlukan perubahan paradigma yang radikal.
Pergeseran ini memerlukan peralihan dari kerangka geopolitik tradisional yang memandang laut terutama melalui kacamata persaingan dan ekstraksi sumber daya.
Sebaliknya, kita perlu menganut perspektif "ekopolitik" yang mengakui keterhubungan antara masyarakat manusia dan lingkungan alam.
Elemen kunci dari paradigma baru ini meliputi:
1. Mengakui Laut sebagai Milik Bersama Global
Laut bukanlah kumpulan wilayah nasional, melainkan sumber daya bersama yang dimiliki seluruh umat manusia. Tata kelolanya memerlukan kerja sama internasional, transparansi, dan komitmen terhadap pembagian keuntungan yang adil.
2. Memprioritaskan Konservasi dan Pemanfaatan Berkelanjutan
