4. Dampak Sosial dan Ekonomi Lebih Lanjut
a. Ketimpangan Akses Energi
Salah satu konsekuensi paling kritis dari kebijakan ini adalah potensi ketimpangan akses energi di kalangan masyarakat bawah, seperti pedagang kaki lima.
Mereka, yang sering kali tidak memiliki kendaraan untuk mengangkut LPG dari pangkalan resmi, serta masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau perbatasan, mungkin akan kesulitan mendapatkan LPG yang murah.
Distribusi LPG yang terbatas hanya di pangkalan resmi dapat memperburuk ketidaksetaraan akses energi, khususnya di daerah-daerah yang belum terjangkau infrastruktur distribusi yang memadai (Suryanto & Anwar, 2021).
b. Penyalahgunaan Subsidi Energi
Walaupun kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurangi kebocoran subsidi, ada kemungkinan bahwa dengan terbatasnya akses, penyalahgunaan LPG 3 kg tetap terjadi.
Pangkalan resmi yang mengatur distribusi LPG bisa saja terganggu oleh praktik monopoli atau rent-seeking, di mana beberapa pihak berusaha mengambil keuntungan lebih dari distribusi subsidi yang seharusnya adil.
5. Rekomendasi dan Solusi
Untuk mengurangi dampak negatif kebijakan ini terhadap pedagang kecil dan masyarakat secara umum, beberapa langkah perlu dipertimbangkan oleh pemerintah:
a. Pembangunan Infrastruktur Pangkalan di Daerah Terpencil
