Mohon tunggu...
Tino Rahardian
Tino Rahardian Mohon Tunggu... Jurnalis - Pegiat Sosial⎮Penulis⎮Peneliti

Masa muda aktif menggulingkan pemerintahan kapitalis-militeristik orde baru Soeharto. Bahagia sbg suami dgn tiga anak. Lulusan Terbaik Cumlaude Magister Adm. Publik Universitas Nasional. Secangkir kopi dan mendaki gunung. Fav quote: Jika takdir menghendakimu kalah, berikanlah dia perlawanan yang terbaik [William McFee].

Selanjutnya

Tutup

Halo Lokal Pilihan

Menyelamatkan Transportasi Publik: Solusi untuk Krisis Mobilitas di Indonesia

17 Januari 2025   07:00 Diperbarui: 17 Januari 2025   04:01 52
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Ketergantungan pada kendaraan pribadi dan penurunan jumlah layanan angkutan umum merupakann kombinasi yang mengerikan bagi suatu wilayah, apalagi dengan tingkat mobilitas warga yang tinggi.

Dampak yang paling nyata adalah kemacetan yang parah, polusi udara yang signifikan, biaya mobilitas menjadi tinggi terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Apalagi dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 25,22 juta jiwa (BPS, per Maret 2024) menambah kerumitan menjadi berlapis-lapis.

Artikel sederhana ini berupaya untuk mengurai penyebab utama krisis dan menawarkan solusi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki sistem transportasi publik di Indonesia.

Krisis Transportasi Publik dan Penyebabnya

Sebagian analis menyebutkan bahwa transportasi publik di Indonesia mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut data, pangsa angkutan umum di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya masih di bawah 20%, jauh tertinggal dibandingkan dengan kota-kota metropolitan lainnya seperti Singapura dan Tokyo.

Krisis transportasi publik semakin mendalam, terutama dengan berhentinya beberapa layanan buy the service (BTS) seperti BisKita Trans Pakuan, Trans Jogja, Batik Solo Trans (BST), dan Trans Metro Dewata (TMD) (kompas.id, 13/1/2025; cnnindonesia.com, 4/1/2025).

Salah satu yang dituding menjadi 'biang kerok' adalah adanya ketergantungan pada subsidi pemerintah pusat sehingga mengakibatkan banyak pemerintah daerah tidak mampu membiayai operasional transportasi publik secara mandiri (Kompas.id, 6/1/2025).

Selain itu, yang dianggap turut memberikan kontribusi pada krisis ini adalah sejak tahun 2005, masyarakat sudah beralih ke sepeda motor karena kemudahan akses dan biaya yang lebih rendah.

Penyebab lainnya adalah kurangnya inovasi dan investasi. Pemda cenderung kurang berinovasi dalam mencari sumber pendanaan alternatif untuk mendukung keberlanjutan transportasi publik.

Akumulasi dari faktor-faktor penyebab krisis tersebut tentu akan membawa dampak yang tidak sepele. Krisis transportasi publik, jika dibiarkan tanpa ada upaya serius untuk mencari jalan keluarnya dapat berubah menjadi krisis sosial yang berkepanjangan.

Dampak Krisis

Setiap daerah tentu akan memiliki dampak yang beragam, tergantung dari kompleksitas persoalan. Misal di Jakarta, tentu dampaknya akan berbeda dengan daerah lain yang lebih sedikit jumlah penduduknya.

Namun secara umum dampak yang dapat dirasakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kemacetan: Dengan berkurangnya layanan transportasi publik, masyarakat cenderung beralih ke kendaraan pribadi, yang memperburuk kemacetan di kota-kota besar.

2. Biaya Transportasi Meningkat: Pengurangan layanan BTS membuat masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih tinggi untuk transportasi, sering kali mencapai beberapa kali lipat dari sebelumnya.

3. Dampak Lingkungan: Peningkatan penggunaan kendaraan pribadi juga berdampak pada polusi udara dan konsumsi bahan bakar minyak subsidi yang lebih tinggi.

Solusi untuk Mengatasi Krisis

Setiap tawaran solusi, apapun bentuknya, seyogyanya disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Tidak bisa digeneralisasi. Ada Solusi yang mungkin efektif di satu tempat, namuun kurang efisien. Begitu juga sebaliknya.

Berikut di bawah ini, penulis mencoba membagikan beberapa ide dari berbagai sumber yang mungkin dapat memantik diskusi solutif bagi pemerintah. Tentu ide ini juga harus disesuaikan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

1. Diversifikasi Sumber Pendanaan: Pemda perlu mencari alternatif pendanaan, termasuk menggandeng sektor swasta untuk mendanai operasional transportasi publik. Kerja sama ini dapat meningkatkan kualitas layanan dan keberlanjutan sistem transportasi (Marsikun et al, 2023).

2. Peningkatan Infrastruktur Transportasi: Investasi dalam infrastruktur transportasi massal seperti Bus Rapid Transit (BRT) dan sistem kereta api harus ditingkatkan untuk menyediakan alternatif yang lebih efisien bagi masyarakat.

3. Kampanye Kesadaran Masyarakat: Masyarakat perlu didorong untuk kembali menggunakan angkutan umum melalui kampanye kesadaran mengenai manfaat transportasi publik bagi lingkungan dan kemacetan.

4. Inovasi Layanan Transportasi: Pemerintah daerah harus berinovasi dalam menyediakan layanan transportasi yang lebih baik, termasuk penerapan teknologi digital untuk memudahkan akses dan meningkatkan kenyamanan pengguna.

5. Kolaborasi: Kerumitan krisis transportasi publik menuntut upaya-upaya kolaboratif antarlembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kementerian/Lembaga terkait harus duduk bersama untuk membahas secara serius persoalan ini.

Peningkatan Efisiensi Transportasi Publik

Selain solusi penyelamatan, tentu pemda juga harus memikirkan tentang peningkatan efisiensi dan layanan bagi transportasi publik yang masih beroperasi. Hal tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja.

Untuk meningkatkan efisiensi operasional layanan transportasi publik, beberapa strategi dapat diterapkan:

1. Optimalisasi Rute dan Jadwal

  • Analisis Data: Menggunakan data lalu lintas dan pola penggunaan untuk merancang rute yang lebih efisien. Ini membantu mengurangi waktu tunggu dan perjalanan yang tidak perlu (diklatlpkn.id, 7/2024).
  • Layanan Berbasis Permintaan: Implementasi sistem angkutan on-demand atau microtransit yang dapat menyesuaikan frekuensi dan rute sesuai permintaan nyata.

2. Penggunaan Teknologi

  • Sistem Manajemen Armada (FMS): Mengintegrasikan teknologi seperti GPS dan analitik untuk melacak lokasi kendaraan, memantau perilaku pengemudi, dan mengoptimalkan penjadwalan
  • Kecerdasan Buatan (AI): Memanfaatkan AI untuk menganalisis data lalu lintas real-time, mengidentifikasi pola, dan memprediksi kemacetan, sehingga dapat mengarahkan pengemudi ke rute alternatif (puskomedia.id, 30/6/2024).

3. Sistem Manajemen Lalu Lintas Cerdas

Mengimplementasikan sistem yang menggunakan sensor dan kamera untuk memantau aliran lalu lintas. Ini dapat membantu mendeteksi kemacetan dan menyesuaikan lampu lalu lintas secara otomatis.

4. Peningkatan Infrastruktur

  • Jalur Khusus untuk Transportasi Publik: Membangun jalur khusus bagi bus atau kereta api untuk menghindari kemacetan di jalan umum.
  • Fasilitas Terminal yang Lebih Baik: Meningkatkan fasilitas di terminal dan stasiun untuk kenyamanan pengguna, termasuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

5. Integrasi Sistem Transportasi

Meningkatkan integrasi antara berbagai moda transportasi seperti bus, kereta api, dan layanan berbagi tumpangan untuk memudahkan perpindahan antar moda.

6. Sistem Pembayaran Digital

Menerapkan sistem pembayaran digital untuk memudahkan proses transaksi tiket, mengurangi antrean, dan meningkatkan kenyamanan pengguna.

7. Kerja Sama Publik-Swasta

Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam pengadaan teknologi baru dan optimalisasi layanan sangat penting untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, layanan transportasi publik dapat diupayakan menjadi lebih efisien, meningkatkan kepuasan pengguna, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Kesimpulan

Krisis transportasi publik di Indonesia merupakan tantangan serius yang membutuhkan perhatian segera dari pemerintah pusat dan daerah. Bukan sekadar menyelamatkan, namun upaya konstruktif dalam peningkatan efisiensi juga harus dipikirkan secara komperehensif.

Dengan pendekatan yang tepat dalam diversifikasi pendanaan, peningkatan infrastruktur, inovasi layanan, serta kolaborasi diharapkan sistem transportasi publik dapat pulih dan berfungsi dengan baik untuk meningkatkan mobilitas masyarakat serta mengurangi kemacetan dan polusi.

Referensi:

Marsikun et al. 2023. Implementasi Program Buy The Service Kementerian Perhubungan Pada Transportasi Massal di Kabupaten Banyumas. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research. Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023, hal. 5167-5180.

https://www.kompas.id/artikel/aspirasi-2

https://www.kompas.id/artikel/awan-gelap-transportasi-di-awal-tahun-2025

https://konstruksimedia.com/pengamat-transportasi-sebut-memajukan-angkutan-umum-masih-setengah-hati/

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250104133045-92-1183716/trans-metro-dewata-setop-operasi-pengamat-sebut-ri-krisis-angkutan

https://hubdat.dephub.go.id/documents/5/InfoHUBDAT_Edisi3_2022_m0QBWgH.pdf

https://diklatlpkn.id/2024/07/07/peningkatan-sistem-transportasi-publik-strategi-untuk-mobilitas-yang-efisien/

https://www.puskomedia.id/blog/peningkatan-efisiensi-layanan-transportasi-solusi-untuk-mobilitas-yang-lebih-baik/

https://cikoneng-ciamis.desa.id/penggunaan-energi-efisien-dalam-transportasi-publik-solusi-berkelanjutan-untuk-perkotaan

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Mohon tunggu...

Lihat Konten Halo Lokal Selengkapnya
Lihat Halo Lokal Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun