Pembatasan Perjalanan Dinas Luar Negeri: Birokrasi Modern-Patriotik Ala Prabowo

Meskipun tidak ada angka spesifik yang diberikan dalam surat edaran tersebut, beberapa estimasi dapat dibuat berdasarkan data historis pengeluaran untuk perjalanan dinas luar negeri.

Misalnya, jika total pengeluaran untuk PDLN pada tahun sebelumnya mencapai Rp1 triliun dan dengan penerapan kebijakan ini diperkirakan terjadi pengurangan 30% dalam jumlah perjalanan, maka potensi penghematan bisa mencapai Rp300 miliar.

Selain itu, jika rata-rata biaya per perjalanan adalah Rp50 juta, dan dengan pengurangan 100 perjalanan, maka akan ada tambahan penghematan sebesar Rp5 miliar.

Jadi, kebijakan ini memiliki potensi besar untuk menghemat anggaran negara melalui pembatasan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap perjalanan dinas luar negeri.

Dengan implementasi yang efektif, diharapkan kebijakan ini tidak hanya mengurangi pengeluaran tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik.

Birokrasi Modern-Patriotik di Era VUCA
Ada dua kelompok besar pandangan tentang birokrasi. Pertama: Pandangan yang menganggap Birokrasi sebagai entitas yang netral. Hegel dan Max Weber menjadi pelopornya.

Pandangan kedua datang dari aliran Marxian. Birokrasi merupakan alat kepentingan kelas berkuasa, borjuasi. Negara adalah organisasi yang mengabdi kepada kelas kapitalis. Birokrasi tidak pernah netral.

Dunia berganti rupa. Revolusi Industri 4.0 sudah mencapai Tingkat tertingginya. Batas antarnegara memudar secara pasti dan signifikan, seiring majunya IoT.

Era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) telah tiba. Hal ini membawa tantangan signifikan bagi birokrasi Indonesia.

VUCA adalah akronim yang menggambarkan kondisi lingkungan yang tidak stabil, tidak pasti, kompleks, dan ambigu. Dalam konteks birokrasi, era VUCA menuntut adanya perubahan radikal dalam cara pengelolaan dan pelayanan publik.

Dalam konteks ini, tantangan tersebut meliputi perubahan cepat dalam lingkungan sosial dan ekonomi, ketidakpastian yang meningkat, kompleksitas dalam pengelolaan layanan publik, serta ambiguitas dalam pengambilan keputusan.