Pada dasarnya, Pemimpin Islam Modernis tidak menerima adanya Nasonalisme Sekuler adalah karena hal ini dapat mengakibatkan terkucilnya Islam dalam bidang politik. Hal ini juga menyebabkan terkucilnya elite nasional dari rakyat, karena pada waktu itu baru islamlah yang dapat memberikan pertalian-pertalian keorganisasian yang potensial antara pemimpin-pemimpin yang berpendidikan di kota-kota dengan masyarakat pedesaan.
Karena makin meningkatnya perasaan tidak puas dikalangan rakyat terhadap pemerintahan akibat kebijaksanaan politik yang dijalankan Gubernur Jendral de Jonge, maka munculullah suatu petisi yang diajukan oleh sutarjo kartohadikusumo. Petisi Sutarjo ini diusulkan pada 15 Juli 1936 kepada pemerintah Ratu serta staten General (Parlemen) di negeri Belanda. Usul petisi yang kemudian dikenal dengan nama petisi Sutarjo diajukan pada tanggal 15 juli 1936 kepada pemerintah Ratu serta staten General (parlemen) di negeri Belanda. Adapun isi petisi ialah bermohon supaya diselenggarakan suatu musyawarah, antara wakil-wakil Indonesia dan negeri Belanda dimana anggota-anggotanya mempunyai hak yang sama. Tujuannya adalah untuk menyusun suatu rencana yang isinya adalah pemberian kepada Indonesia suatu Pemerintahan yang berdiri sendiri dalam batas Undang-undang dasar Kerajaan Belanda. Pelaksanaannya akan berangsur-angsur di jalankan dalam waktu sepuluh tahun atau dalam waktu yang akan di tetapkan oleh sidang permusyawarahan. Dari pihak Indonesia baik di dalam maupun di luar Volksraat reaksi terhadap usul petisi juga bermacam-macam. Beberapa anggota Volksraad berpendapat bahwa usul petisi kurang jelas, kurang lengkap dan tidak mempunnyai kekuatan. Pers Indonesia seperti surat kabar Pemandangan. Tjahaja Timoer, Pelita Andalas, Pewarta Deli, Majalah soeara Khatolik menyokong usul petisi. Oleh karena itu usul petisi dengari cepat tersebar luas di kalangan rakyat dan sebelum sidang Volksraad membicarakan secara khusus, kebanyakan pers Indonesia menyokong usul ini. Menurut harian Pemandangan saat usul ini dimajukan sangat telat, yaitu saat akan digantikannya Gubernur jenderal de Jonge oleh Gubernur Jenderal Tjarda yang menurut pendapat waktu itu. Akhirnya dengan keputusan kerajaan Belanda No. 40 tanggal 14 November 1938, petisi yang diajukan atas nama Volksraad ditolak oleh Ratu Belanda. Alasan penolakannya antara lain ialah: "Bahwa bangsa Indonesia Belum matang untuk memikul tanggung jawab memerintah diri sendiri".
Pada tanggal 21 Mei 1939 didalam rapat pendirian konsentrasi nasional di Jakarta berhasillah didirikan suatu organisasi yang merupakan kerjasama partai-partai politik dan organisasi-organisasi dengan diberi nama Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Ditegaskan juga bahwa masing-masing partai tetap mempunyai kemerdekaan penuh terhadap program kerjanya masing-masing dan bila timbul perselisihan antara partai - partai, GAPI bertindak sebagai penengah. Untuk pertama sekali pimpinan dipegang oleh Muhammad Husni Thamrin, Mr. Amin Syarifuddin, Abikiusno Tjokrosuyoso. September 1939 GAPI mengeluarkan suatu pernyataan yang kemudian dikenal dengan nama Manifest GAPI. Isinya ialah mengajak rakyat-rakyat Indonesia dan negeri Belanda untuk bekerjasama menghadapi bahaya fasisme dimana kerjasama akan lebih berhasil apabila kepada rakyat Indonesia diberikan hak-hak baru dalam urusan pemerintahan. Yaitu suatu pemerintahan dengan parlemen yang dipilih dari dan oleh rakyat, dimana pemerintahan tersebut bertanggungjawab kepada parlemen tersebut. Untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan, GAPI menyerukan agar perjuangan GAPI disokong oleh semua lapisan rakyat Indonesia. Seruan itu disambut hangat oleh pers Indonesia dengan memberitakan secara panjang lebar mengenai GAPI bahkan sikap beberapa negara di Asia dalam menghadapi bahaya fasisme juga diuraikan secara khusus. GAPI sendiri juga mengadakan rapat-rapat umum yang mencapai puncaknya pada tanggal 12 Desember 1939 dimana tidak kurang dari 100 tempat di indonesia mengadakan rapat memprogandakan tujuan GAPI. Selanjutnya GAPI membentuk Kongres Rakyat Indonesia (KRI). Kongres Kakyat Indonesia diresmikan sewaktu diadakannya kongres rakyat Indonesia yang pertama tanggal 25 desember 1939 di Jakarta. Tujuannya adalah Indonesia Raya bertemakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan kesempatan cita-citanya. Dalam kongres ini berdengunglah suara dan tututan "Indonesia berparlemen".
Pada saat itu, Belanda melakukan dua Langkah penting dalam rangka persiapan menghadapi perang. Langkah pertama adalah menyingkirkan beberapa orang yyang berpotensi menimbulkan masalah. Oleh karena itu, pada tahun 1941 kepolisian menangkap Tahmrin, yang sedang sakit gawat, karena menjalin hubungan dengan pihak jepang bersama-sama dengan Douwes Dekker yang menjabat sebagai sekretaris Kamar Dagang Jepang. Lima hari kemudian, Thamrin wafat di dalam tahanan. Selanjutnya, masalah pertahanan yang telah mengilhamibangsa Indonesia untuk mengusulkan pembentukan Volksraad pada tahun 1914-8 mengakhiri sejarah Volksraad. Kaum nasionalis Indonesia di dalam Volksraad berpendapat bahwa seharusnya tidak ada miisi tanpa adanya parlemen penuh. Meskipun demikian, usulan tentang milisi tersebut disahkan Volksraad pada bulan Juli 1941 karena mendapat dukungan dari anggota yang ditunjuk oleh pemerintah dan yang berkebangsaan Eropa.
Tetapi, kini kekuasaan Belanda berada pada saat saat terakhirnya. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor, Hongkong, Filipina, dan Malaysia. Pada tanggal 10 januari 1942, penyerbuan Jepang ke Indonesia dimulai. Pada tanggal 8 Maret 1942, pihak Belanda di Jawa menyerah dan Gubernur jendral Tjarda van Starkenborgh Stachouwer ditawan oleh pihak jepang.
Pada akhirnya, selesai sudah kekuasaan Belanda di Indonesia. Ia hanya memninggalkan sedikit sahabat di kalangan rakyat Indonesia. Bahkan, kalangan elite yang telah mengharapkan berlangsungnya evolusi melalui kerja sama kini benar-benar menyangsingkan niat baik pihak Belanda. Dan di antara orang-orang Indonesia yang di tangkap diselurug kepulauan ini terdapat suatu generai pemimpin yang memandang kolonialisme Belanda sebagai beban berat yang tidak dapat ditahan lagi.
        Paling utama dalam perjuangan adalah adanya persatuan dan kesatuan. Hal ini dibuktikan setelah jalur perjuangan rakyat Indonesia berubah menjadi jalur politik maka pemerintah Hindia Belanda mulai kerepotan untuk mempertahankan kedudukannya karena rakyat tidak bisa lagi dipecah belah dengan politik devide et impera
Â
DAFTAR PUSTAKA
GINTING, J. S. (n.d.). PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA TAHUN 1927-1942. SEJARAH , 1-17.
RICKLEFS, M. (2008). SEJARAH INDONESIA MODERN 1200-2008. JAKARTA: Program Pustaka.
