Kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% dinilai tidak relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
2. Kajian Ulang Kebijakan Perpajakan
Mahasiswa meminta pemerintah melibatkan para ahli ekonomi, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam setiap pengambilan keputusan strategis terkait pajak.
3. Kebijakan yang Adil dan Pro Rakyat
 Mahasiswa mendesak pemerintah untuk lebih peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat dan menerapkan kebijakan yang tidak memperbesar kesenjangan sosial.
Menurut Khairul, kebijakan ini hanya akan memperberat beban masyarakat kecil dan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan. Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih adil dalam sistem perpajakan, di mana masyarakat kecil seharusnya dilindungi, bukan dibebani.
Respons DPRD Sumut
Selama aksi berlangsung, Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Salman Alfarisi, menemui massa aksi untuk mendengarkan aspirasi mereka. Salman berjanji akan menyampaikan tuntutan mahasiswa ke tingkat pusat, yaitu DPR RI. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa karena telah melakukan aksi dengan tertib meskipun sempat ada ketegangan.
Salman menyebut, "Kami mendukung penyampaian aspirasi yang dilakukan secara damai. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan tuntutan ini kepada pemerintah pusat agar menjadi perhatian serius."
Puncak Aksi: Pendudukan Gedung DPRD
Pendudukan Ruang Rapat Paripurna menjadi puncak aksi mahasiswa. Ruangan yang biasanya digunakan untuk agenda rapat DPRD tersebut kosong saat mahasiswa masuk. Aparat keamanan tetap berjaga-jaga di lokasi untuk mencegah terjadinya kerusakan fasilitas gedung.
