Pemisahan Kekuasaan: Meskipun sistem pemerintahan Utsmani secara teoritis memisahkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dalam praktiknya kekuasaan eksekutif sangat dominan. Sultan memiliki kontrol penuh atas kebijakan negara dan menunjuk pejabat-pejabat penting.
Sebagian sejarawan mengatakan bahwa kemunduran Turki Ustmani dimulai sejak meninggalnya Sultan Salim I. sejak itu Turki Ustmani tak pernah memiliki Sultan-Sultan kuat yang diunggulkan. Ini misalnya terlihat pada tahun 1571 ketika terjadi pertempuran antara Angkatan laut Turki Ustmani yang saat itu dipimpin oleh Sultan Salim II melawan Angkatan laut Spanyol yang dipimpin oleh Don Juan di selat Lipanto (Yunani). Dalam pertempuran itu pasukan laut Turki Ustmani berhasil dikalahkan, pertempuran ini menyebabkan banyak tantara Turki Ustmani yang tertawan dan armada kapal mereka dibakar.
Kekalahan ini merupakan awal mula kemunduran Turki Ustmani yang sebelumnya dikenal sebagai armada laut terkuat dan disegani di dunia.
Kemunculan Republik Turki dan Sekularisme Mustafa Kemal AttaturkÂ
Kemunculan Republik Turki terjadi pada tanggal 29 Oktober 1923 setelah runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah dan berakhirnya sistem monarki di Turki. Pemimpin utama dalam pembentukan Republik Turki adalah Mustafa Kemal Atatrk. Ia adalah seorang jenderal dan negarawan yang memainkan peran penting dalam pembebasan Turki dari penjajahan dan mendirikan negara yang modern dan sekuler.
Sebagai presiden pertama Republik Turki, Atatrk memperkenalkan sejumlah reformasi yang sangat berpengaruh dalam menciptakan negara yang sekuler. Salah satu prinsip utama yang diperjuangkan oleh Atatrk adalah "Prinsip-Prinsip Kemalisme", yang mencakup sekularisme, nasionalisme, populisme, etatisme, dan revolusi.
Atatrk melihat sekularisme sebagai elemen penting dalam memisahkan agama dari urusan negara. Ia mengubah Turki dari negara dengan kekuasaan agama yang dominan menjadi negara sekuler yang memberikan kebebasan beragama kepada warganya. Ia juga melarang campur tangan agama dalam urusan politik dan hukum serta mendorong modernisasi dan sekularisasi masyarakat Turki.
Dalam upaya mewujudkan sekularisme, Atatrk mengeluarkan sejumlah kebijakan, antara lain menggantikan sistem hukum Islam dengan hukum sipil, memperkenalkan aksara Latin sebagai pengganti aksara Arab, dan menghapuskan beberapa simbol dan praktik keagamaan yang dianggap menghalangi modernisasi negara.
Hingga saat ini, prinsip sekularisme masih menjadi salah satu fondasi penting dalam sistem pemerintahan Republik Turki. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir telah muncul perdebatan dan tantangan terhadap sekularisme di Turki, prinsip ini tetap menjadi bagian integral dari identitas negara dan pemerintahan Turki.
Atatrk menetapkan berbagai reformasi penting untuk mencapai tujuan sekularisme dan modernisasi. Beberapa reformasi utama tersebut meliputi:
- Penghapusan Kesultanan Utsmaniyah: Pada 1 November 1922, Kesultanan Utsmaniyah resmi dihapuskan, dan Mustafa Kemal Atatrk diangkat sebagai presiden pertama Republik Turki.
- Pembentukan Undang-Undang tentang Pemisahan Agama dan Negara: Pada 3 Maret 1924, caliphate (kepemimpinan agama Islam) dihapuskan, dan agama tidak lagi menjadi dasar pemerintahan negara. Atatrk juga melarang penggunaan serban dan jubah tradisional sebagai bagian dari usahanya untuk memisahkan agama dari politik.
- Pengenalan Sistem Hukum Baru: Atatrk memperkenalkan sistem hukum berdasarkan hukum Eropa, menggantikan hukum Islam yang berlaku sebelumnya.
- Reformasi Pendidikan: Atatrk melakukan reformasi pendidikan yang besar, termasuk pengenalan aksara Latin sebagai pengganti aksara Arab untuk menulis bahasa Turki. Pendidikan menjadi lebih sekular dan lebih berorientasi pada ilmu pengetahuan modern.
- Penguatan Posisi Perempuan: Atatrk aktif dalam memberikan hak-hak dan kesempatan yang lebih besar bagi perempuan, termasuk memberikan hak pilih kepada mereka pada tahun 1934.
Turki Kontemporer dan "Kebangkitan" Kelompok Islam PolitikÂ
