Setelah Pertemuan di Menteng, Bagaimana dengan PKS?

Apa yang dikatakan Mardani Ali Sera dibenarkan  ilmuwan politik, Ian Shapiro bahwa sistem pemerintahan demokrasi tidak bisa berkembang secara dinamis tanpa kehadiran oposisi. 

Penolakan itu juga muncul dari Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid yang menolak pandangan rekonsiliasi dalam bentuk bagi-bagi kursi kabinet. Baginya untuk urusan kursi disarankan diberikan kepada parti pendukung. Dengan begitu pemerintahan dalam berjalan dengan baik karena ada keseimbangan demokrasi.  

Bahkan, Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno memandang bergabung Partai Gerindra ke dalam koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan membuat kekuatan oposisi tak berimbang. Apalagi, jika parpol-parpol yang ada di dalam koalisi saat ini pun setuju dengan masuknya Gerindra.

Pentingnya oposisi membuat PKS tetap teguh pada pendiriannya. Dalam pandangan lain, jika Partai Gerindra bergabung, siapa partai oposisi selanjutnya? sebagai partai paling setia, tentu PKS jadi partai oposisi setelah Partai Gerindra yang tak lagi murni.  

Namun sebelum menjadi oposisi, perlunya melihat kualitas dan kuantitas, apakah bisa menjadi Partai oposisi lebih baih dari Partai Gerindra? Sejauh ini jalan panjang oposisi Partai Gerindra sebagai Partai oposisi memiliki tokoh Sentral yang dapat memberikan komando. Sementara di tubuh PKS sendiri belum jelas siapa tokoh sentralnya.  

Dulu ada Anis Matta, namun sampai saat ini redup entah apa sebabnya. Selanjutnya ada Mardani Ali Sera yang paling banyak bernyanyi dan masih ada Hidayat Nur Wahid. Tiga nama itu paling sering berada di garis terdepan. 

Jika dikaji satu per satu, tidak ada yang dapat menyeimbangi pemikiran dan gaya kepemimpinan Prabowo Subianto yang dikenal tegas dan keras. Kalau begini jadinya, masihkah PKS hidup sebagai parti oposisi?  

Dibalik itu, ternyata ada harapan PKS bisa ditemani PAN dan Demokrat menjadi kelompok oposisi. Tapi dua partai sedang dibicarakan akan bergabung ke pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Alasannya, karena oposisi itu sehat, sebuah kebijakan publik yang tidak mendapatkan kritikan dari institusi partai politik.