Mohon tunggu...
Muhammad Rafiq
Muhammad Rafiq Mohon Tunggu... Jurnalis - Bersahabat dengan Pikiran

Ketua Umum Badko HMI Sulteng 2018-2020 | Alumni Fakultas Hukum Universitas Tadulako | Peminat Hukum dan Politik | Jurnalis Sulawesi Tengah

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Debat Pilpres dan Gagalnya Politik "Imagologi"

19 Januari 2019   04:34 Diperbarui: 19 Januari 2019   10:30 1131
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Joko Widodo dan Maruf Amin (kiri) beserta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno (kanan) memberikan penjelasan saat debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. (KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)

Masih Ada Waktu untuk Pencitraan

Jokowi maupun Prabowo bisa disebut sebagai orang-orang yang memiliki nalar yang tinggi untuk meriah pencitraan. Blusukan ala Jokowi dan kontorversial ala Prabowo, bisa dinilai sebagai bentuk pencitraan. Sebab, pemikiran masyarakat tidak selamanya terbentuk oleh pencitraan ala Jokowi, melainkan pencitraan ala Prabowo juga dibutuhkan untuk membuka pikiran masyarakat tentang Indonesia yang lebih baik.

Waktu Pemilu 2019 masih menyisahkan waktu beberapa bulan lagi. Kesempatan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya meraih citra di masyarakat. Citra itu penting untuk mendulang kekuatan dan dukungan. 

Dukungan media masih terbuka lebar menebarkan citra dimasyarakat. Akan tapi dengan catatan, citra yang ditampakkan tidak menyampingkan realitas yang ada atau bukan sekadar imajinasi. 

Memang ada benarnya tidak menggunakan politik pencitraan. Namun, dievalusasi setiap moment,  harus melahirkan ide-ide segar tentang Indonesia. Walau pada akhirnya hanya sekadar imajinasi bekala, siapa yang tau, perjalanan pemerintahan kelas akan terjadi seperti apa yang disampaikan. 

Dalam kelompok kepentingan, para politisi punya peran dan kedisiplinan ilmu. Dengan sendirinya, mereka mengambil peran masing-masing dalam pemerintahan. Entah sebatas imajinasi atau tidak, salah satunya pasti akan terjadi.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun