Kontroversi IKN Nusantara, Menyebalkan?

Tanggal 17 Agustus 2024 patut dicatat dalam sejarah karena merupakan kali pertama perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan di dua tempat, yaitu Jakarta dan Nusantara. Perayaan ini menjadi pertanda bahwa negara Indonesia sebentar lagi akan "membawa koper" pemerintahannya menuju daerah yang baru. Nusantara digadang-gadangkan akan menjadi wilayah yang ideal dan membawa perubahan besar untuk Indonesia. Saat tulisan ini ditulis, sebagian infrastruktur dan bangunan penting sudah dibangun, termasuk ikonnya : Istana Garuda, Istana Negara, Plaza Seremoni, dan lain-lain.

Namun sejak awal dicetuskan kota yang merupakan salah satu proyek ambisius ini tidak lepas dari kontroversi. Berikut ini beberapa argumen dasar baik sisi pro maupun kontra menurut pengetahuan penulis :

A. Sisi Pro-IKN (sebagiannya juga menjadi alasan pemindahan Ibu Kota)

• Ibu kota yang didesain dan dibangun anak bangsa.
• Selama ini ibu kota negara masih merupakan peninggalan kolonial.
• Jakarta telah menanggung beban yang sangat berat, baik sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, sosial, dan budaya.
• Ancaman tenggelamnya Jakarta jika tidak bisa diantisipasi.
• Ibu kota negara yang baru akan menciptakan mindset kerja yang baru.
• Pembangunan terlalu berpusat pada pulau Jawa.
• Ibu kota baru telah dicanangkan sejak lama. Pada pascakemerdekaan Ir. Soekarno sempat mencanangkan Palangkaraya sebagai ibu kota.
• Baru di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pemindahan ibu kota berani dilakukan.
• Ibu kota baru akan menjadi contoh pembangunan kota masa depan.
• Ibu kota baru berkonsep forest city, ramah lingkungan, dan juga smart city.

B. Sisi Kontra-IKN

• Proyek IKN menghabiskan anggaran triliunan rupiah, yang seharusnya dialokasikan untuk tujuan lain.
• Kekhawatiran akan penggusuran masyarakat adat.
• Pembangunan ibu kota justru merusak lingkungan.
• Ancaman bagi satwa yang dilindungi.
• Dianggap masterpiece ambisius untuk rezim yang berkuasa.
• Masih banyak masyarakat yang miskin.
• Dianggap bisa mangkrak seperti proyek lain.
• Dianggap menjadi bentuk pemerintah bertindak semena-mena terhadap rakyat.
• Dianggap menghabiskan uang rakyat untuk hal yang tidak penting.
• IKN tidak menjamin pemerataan ekonomi.

Mengapa Kontroversi IKN Bisa "Menyebalkan"?

Sebagai pendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara, penulis cenderung melihat sentimen negatif terhadap proyek ini sebagai stigma. Meskipun demikian hal yang seharusnya diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Argumentasi kontra-IKN secara logika seharusnya bisa diterima jika memang disampaikan dengan kritis oleh orang-orang yang memiliki keilmuan yang mumpuni. Misalnya pakar lingkungan hidup berhak mengatakan bahwa pembangunan IKN dapat merusak lingkungan, disertai argumentasi dan data yang jelas.

2. Argumentasi kontra-IKN bisa dianggap menyebalkan jika :

• Lebih berupa stigma negatif.
• Belum atau tidak diklarifikasi kebenarannya.
• Berupa penggiringan opini dari pihak tertentu.
• Sentimen kebencian terhadap penguasa atau pihak tertentu. Penulis menilai sebagian kritik disampaikan pihak yang memiliki kebencian terhadap pemerintah atau pihak tertentu.
• Disampaikan dengan ikut-ikutan, mengikuti opini pihak tertentu yang disukai.
• Semua argumentasi kontra hanya dianggap remeh oleh pemerintah, termasuk dengan menganggapnya sebatas "vitamin".
• Mengandung pernyataan anarkistis, fatalisme, atau bahkan radikal ekstrem.
• Hanya sebatas pengundang simpati dan perhatian agar motivasi tertentu terpenuhi.

3. Kritik terhadap IKN sebaiknya disertai pendapat yang solutif agar mencegah dampak buruk yang dikemukakan. Pendapat tersebut perlu berdasarkan kajian ilmiah dan kebenarannya dapat divalidasi.

4. IKN merupakan proyek jangka panjang, bukan sesuatu yang harus dikerjakan secara instan. Oleh karena itu evaluasi harus ada di setiap tahap pembangunannya secara rasional.

5. Seharusnya pengkritik IKN mampu memandang secara objektif sisi positif dan negatifnya sehingga muncul alternatif solusi lain daripada harus menuntut menghentikan, merusak, memboikot, atau pun mensabotase pembangunan yang tengah berlangsung.

Jadi yang seharusnya perlu dipertimbangkan pengkritik sekarang ini adalah, 

"Bagaimana agar IKN tidak merusak lingkungan?"

"Bagaimana seharusnya model pembangunan yang bermanfaat untuk rakyat?"

"Bagaimana agar negara tidak keranjingan meminta utang demi membangun IKN?"

"Bagaimana agar rakyat seharusnya bisa membangun negerinya sendiri, dengan pola-pola versi mereka (pengkritik)?"

"Bagaimana agar masyarakat adat tidak digusur oleh IKN?"

  bukan, "IKN harus dihentikan"

  bukan, "IKN nafsunya oligarki"

  bukan, "IKN ambisinya Jokowi"

  apalagi, "IKN proyek haram"

IKN sudah "telanjur" dibuat. Kalau dihentikan, rugi dong!

6. Para pengkritik dan pendukung IKN harus dimediasi pemerintah untuk bertukar gagasan dengan diskusi yang sehat. Pemerintah wajib mendengarkan setiap aspirasi yang ada untuk menjadi bahan evaluasi. Pahamilah bahwa pengkritik pada dasarnya ingin suaranya didengarkan dan segera diwujudkan. Namun pahami juga bahwa IKN sudah dipertimbangkan sedemikian rupa. Banyak inovasi, ilmu, dan ide yang diramu untuk IKN ini.

Ibu Kota Nusantara sedang atau "telah telanjur" dibangun dengan biaya yang selangit. Perlu penulis sampaikan bahwa negara tidak menggunakan 100% anggaran negara untuk membangun ibu kota. Setiap tahun anggaran yang disiapkan negara juga dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, keperluan, dan perencanaan. Walaupun malangnya sebagian anggaran negara dicuri, kita masih berharap keuangan dan keadilan negara segera pulih sehingga pembangunan dapat dilanjutkan untuk segala macam proyek prioritas.

Juga perlu diingat, Jakarta tidak dilupakan begitu saja!

Terakhir, penulis menyampaikan bahwa pada saat pembangunan Taman Mini Indonesia Indah dicetuskan, kontroversi panas juga muncul dengan berbagai alasan dan insiden. Namun kenyataannya saat ini TMII berkembang menjadi tempat yang menarik minat pengunjung dengan segudang fasilitas yang ada (terlepas dari adanya persoalan-persoalan). Manfaat TMII sangat besar, penting keberadaannya untuk memperkenalkan seluk-beluk Indonesia. Pembangunan TMII tidak lagi bisa dianggap sia-sia. Bahkan Ibu Tien Soeharto, penggagas TMII, juga berterima kasih kepada pihak yang tidak setuju adanya TMII karena dianggap mengingatkan pembangunnya untuk berhati-hati.