Pemerintah memikirkan dampak ekonomi dari lockdown itu sendiri, perekonomian Indonesia bergantung pada usaha yang akan terdampak secara besar apabila lockdown diterapkan, pendapatan masyarakat serta pasokan barang yang terhambat akan menimbulkan konflik baru.
Pada dasarnya, hal ini kembali lagi pada apa yang menjadi pendekatan pemerintah dalam merumuskan kebijakannya. Pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi disamping keamanan rakyat. Kita mengenal istilah for the greater good, ada yang harus dikesampingkan untuk mencapai kebaikan yang lebih baik.
Dari sudut pandang yang lain, intransparansi pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid-19 ini bisa juga disebabkan karena kegagalan Pemerintah Indonesia dalam menyusun kebijakan untuk memerangi virus Corona ini sejak awal.
Pemerintah dianggap tidak memenuhi hak Kesehatan rakyat lantaran banyaknya korban jiwa dari pandemi ini yang sebenarnya bisa dicegah jika Indonesia memiliki kesadaran akan wabah ini dan bukannya mengkhawatirkan sector pariwisata dengan menyewa influencer atau memangkas harga tiket pesawat.
Hal ini kembali lagi pada apa yang menjadi pendekatan pemerintah untuk menentukan prioritasnya, pendekatan ini didapat bisa dari pengalaman masa lalu ataupun akal pikiran elite politik yang memutuskan kebijakan.
Sebenarnya, kegagalan dalam kebijakan publik merupakan hal yang memang ada dan apa yang terjadi sekarang merupakan hal yang harus diperbaiki. Mungkin, Intransparansi ditujukan untuk mencegah disinformasi beredar di masyarakat dan menimbulkan kepanikan yang akan menambah konflik baru.
Pada akhirnya, segala upaya yang dilakukan negara harus bermuara pada satu tujuan yaitu kepentingan rakyat.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
