Mohon tunggu...
Radja Haehta Sembada
Radja Haehta Sembada Mohon Tunggu... Pengacara - Penikmat keresahan ☕🌿

Kekuasaan tanpa Hukum sewenang wenang, Hukum tanpa Kekuasaan angan-angan ⚖️☕

Selanjutnya

Tutup

Politik

PKS & Pancasila: Apakah Benar PKS Anti Pancasila?

16 November 2023   23:28 Diperbarui: 16 November 2023   23:43 208
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

kembali ke pertanyaan awal mengenai tuduhan bahwa PKS anti-Pancasila, sebenarnya itu adalah berita palsu atau hoaks yang sering digunakan untuk menyerang partai ini. Sumbernya berasal dari penolakan PKS terhadap penempatan Pancasila sebagai ideologi tunggal dalam RUU Ormas pada tahun 2013. PKS berpendapat bahwa klausul tersebut dapat membatasi kebebasan ormas-ormas Islam. 

menurut PKS, Pancasila dan UUD 1945 tetap diakui sebagai asas utama, tetapi mereka juga membuka diri terhadap asas lain selama itu tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Jadi, poinnya cukup jelas. Sayangnya, isu ini sering kali difabrikasi dan terus dimanfaatkan dalam setiap event pemilihan umum. Hal ini membuat PKS sering dianggap sebagai partai yang sangat konservatif dan eksklusif. 

Selain kontroversi seputar RUU Ormas, ada juga tuduhan terkait dengan almarhum KH Hilmi Aminuddin, mantan Ketua Majelis Syuro PKS, yang disebut-sebut sebagai putra salah satu panglima militer dalam gerakan DII/TII yang didirikan oleh Kartosuwiryo. Gerakan DII/TII memiliki tujuan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia. PKS mengakui bahwa Hilmi adalah anak dari panglima DII/TII, namun mereka menyangkal bahwa sejarah tersebut mempengaruhi ideologi partai yang bersifat Islamis sekaligus nasionalis. 

Ini benar-benar menarik, terutama karena di era kepemimpinan Ustad Hilmi, PKS malah didorong untuk menjadi partai yang lebih terbuka dan pluralis. Hilmi mengatakan, "Eksklusivitas tidak mencerminkan ajaran Islam." Jika kita perhatikan sekarang, PKS memiliki banyak kader non-Muslim, bahkan beberapa menduduki jabatan tinggi dalam partai, seperti contohnya Evalina Heryanti yang menjabat sebagai anggota Dewan Pakar PKS. 

Betul, memang ada konstruksi narasi yang kuat di masyarakat yang cenderung melihat PKS sebagai partai yang eksklusif dan sangat konservatif, padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Hal ini termasuk dalam konteks polemik seputar Pancasila tadi. Tantangannya bagi PKS ke depannya adalah bagaimana mereka mengatasi citra politik ini dan membuktikan bahwa posisi dan pandangan mereka lebih kompleks dan tidak sesederhana yang mungkin terkesan dari narasi yang telah dibangun oleh pihak-pihak tertentu. Membangun pemahaman yang lebih akurat tentang identitas dan visi partai bisa menjadi salah satu kunci untuk menghadapi tantangan tersebut. 

Sepenuhnya setuju. Persepsi yang terbentuk dari informasi yang tidak akurat dapat menjadi bagian dari pandangan yang tertanam dalam masyarakat Indonesia, terutama terkait citra PKS. Pada akhirnya, mengatasi kampanye hitam dan memperbaiki persepsi publik akan tetap menjadi tantangan besar bagi PKS ke depannya. Yang pasti, partai ini telah menjadi simpul gerakan yang membuktikan diri dengan berawal dari ruang-ruang diskusi di kampus, dan perjalanan serta evolusi mereka di kancah politik perlu dilihat dengan cermat. 

Benar, tradisi intelektualitas yang kerap terlihat dalam PKS merupakan ciri yang menonjol. Ini mungkin bisa menjadi pelajaran bagi partai-partai lain di Indonesia untuk lebih memperhatikan peran intelektualitas dalam membentuk identitas, visi, dan kebijakan partai. Pendekatan ini dapat memberikan ruang untuk diskusi yang lebih mendalam dan substansial dalam merumuskan solusi terhadap tantangan kompleks yang dihadapi masyarakat dan negara.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun